Pilkada Aceh Bisa Ikut PKPU | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pilkada Aceh Bisa Ikut PKPU

Foto Pilkada Aceh Bisa Ikut PKPU

* Jika Terjadi Kekosongan Hukum

BANDA ACEH – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi SH mengatakan, pedoman pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun tentang Pilkada.

Tapi, apabila nanti dalam perubahan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sampai pada tahap pendaftaraan calon kepala daerah/wakil kepala daerah belum juga selesai perubahan qanunnya, maka untuk mengisi kekosongan hukum bisa digunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) secara khusus.

“Itu dilakukan dengan alasan tahapan pilkada tak boleh terhenti,” kata Ridwan Hadi menanggapi pertanyaan wartawan sehubungan dengan belum tuntasnya pembahasan oleh eksekutif dan legislatif terhadap perubahan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012.

Hal itu dinyatakan Ridwan Hadi seusai acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) Pilkada antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh di Restoran Pendapa Gubernur Aceh, Kamis (19/5) siang.

Menurut Ridwan Hadi, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya Aceh yang diberi kewenangan khusus dalam pelaksanaan pilkadanya. Itu karena, Aceh memiliki undang-undang pemerintahan khusus, yakni UUPA. Untuk pelaksanaan tata cara tahapan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, UUPA memerintahkan harus diatur dengan qanun.

“Nah, kita sudah memiliki Qanun Nomor 5 Tahun 2012. Tapi, karena sebagian isinya ada yang sudah tak relevan lagi dengan aturan pilkada terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berlaku secara nasional, maka perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikannya,” ujar Ridwan.

Item yang, menurutnya, perlu dibahas dan disesuaikan dengan regulasi nasional adalah tentang biaya kampanye. Dalam UU Pilkada yang lama maupun Qanun Pilkada, biaya kampanye ditanggung oleh peserta pilkada atau pasangan calon kepala daerah dan wakilnya. Tapi dalam UU Pilkada terbaru (Nomor 8 Tahun 2015) biaya kampanye ditanggung negara. Makanya, Qanun Nomor 5 Tahun 2012 itu perlu diubah untuk disesuikan dengan aturan terkini pilkada.

KIP sebagai penyelenggara pilkada di Aceh, lanjut Ridwan, dalam bekerja harus berpedoman pada aturan yang jelas, tidak bisa berandai-andai atau menafsirkan berbagai aturan untuk dijadikan pedoman. Jika nanti, sampai pada tahap pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya, perubahan qanunnya belum juga tuntas dibahas dan disahkan DPRA, maka untuk mengisi kekosongan hukum terkait persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan maju lewat jalur perseorangan (independen), bisa diisi dengan peraturan khusus dari KPU.

Bahkan, menurutnya, sebagian persyaratan untuk calon independen itu sudah dijelaskan secara tegas dalam isi Pasal 68 UUPA. Begitu juga dengan hal tata cara pelaksanaan pilkada yang belum diatur dalam UUPA dan Qanun Pilkada, maka bisa menggunakan PKPU yang ditetapkan secara khusus bagi Aceh dan perundangan-undangan lainnya yang tidak bertentangan.

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, ulas Ridwan, memberikan kewenangan kepada KPU untuk menerbitkan peraturan pilkada. Lembaga itu diberi kewenangan membuat dan menerbitkan aturan tata cara pelaksanaan pilkada sesuai kewenangan yang diberikan UU.

Ridwan mengaku sangat berharap seluruh elemen masyarakat di Aceh bisa membantu dan terus mendorong agar legislatif dan eksekutif dapat menuntaskan perubahan Qanun Pilkada secepatnya, supaya bisa digunakan sebagai pedoman baru tata laksana tahapan pilkda di Aceh.

Perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif yang terjadi dalam pembahasan, dia harapkan dicari bersama solusi atau jalan keluarnya. “Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan, jika kedua belah pihak mau bersama-sama menyelesaikannya demi kepentingan rakyat dan suksesnya pilkada di Aceh,” tandas Ridwan Hadi. (her) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id