DPRD Kalteng Pelajari Peradilan Adat di Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRD Kalteng Pelajari Peradilan Adat di Aceh

Foto DPRD Kalteng Pelajari Peradilan Adat di Aceh

BANDA ACEH – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) berkunjung ke Aceh untuk mempelajari keberadaan lembaga dan sistem peradilan adat di Aceh, Rabu (18/5).

Kehadiran delegasi disambut oleh Badan Legislasi (Banleg) DPRA dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh Syamsuddin Daud di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRA.

Ketua Banperda DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh MM, dalam pertemuan itu mengatakan bahwa kedatangan pihaknya guna mempelajari hukum adat, lembaga adat, dan peradilan adat di Aceh untuk diterapkan di Kalteng.

Sebab, di sana terdapat beberapa suku yang adat istiadatnya sangat kental seperti Dayak, Banjar, Jawa, dan beberapa suku lainnya. “Kami melihat Aceh sebagai daerah kekhususan sangat tepat sekali untuk mempelajari masalah ini,” katanya.

Menyahuti hal itu, Ketua Banleg DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky yang memimpin rapat menjelaskan bahwa di Aceh terdapat beberapa lembaga adat seperti Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh, Mukim, Imuem Chik, Tuha Peut, Keuchik, Tuha Lapan, Panglima Laot, Keujreun Blang, Pawang Glee/Uteun, Ketua Seuneubok, Haria Peukan, dan Syahbanda. Masing- masing lembaga menangani masalah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Dia menjelaskan bahwa semua lembaga adat tersebut disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Selain itu, Pemerintah Aceh juga sudah membentuk sejumlah qanun terkait dengan penjabaran hukum adat seperti Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim.

Politisi Partai Aceh ini menambahkan, saat ini MAA juga sudah menggagas aturan agar penyelesaian kasus tindak pidana ringan di tingkat desa dapat diselesaikan dengan mekanisme peradilan adat di gampong setempat. Sehingga kepolisian di Aceh sudah mengeluarkan surat edaran untuk sejumlah jenis perkara tersebut bisa diselesaikan di tingkat gampong.

Hal itu diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Sengketa yang dapat diselesaikan secara adat seperti, perselisihan dalam rumah tangga, sengketa keluarga berkaitan faraidh, khalwat mesum, perselisihan harta seuhareukat, pencurian ternak, pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik. “Itu diantaranya yang diatur dalam qanun dan masih banyak lainnya,” jelas Iskandar.

Sementara Wakil Ketua MAA Provinsi Aceh, Syamsuddin Daud menambahkan bahwa penyelesaian adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh- tokoh adat yang terdiri dari, keuchik, imuem meunasah, tuha peuet, sekretaris gampong, ulama, cendikiawan, dan tokoh adat lainnya.(mas) (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id