Muharuddin: DPRA bukan Pengemis | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Muharuddin: DPRA bukan Pengemis

Foto Muharuddin: DPRA bukan Pengemis

* Mahasiswa Harus Santun

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, angkat bicara menanggapi pernyataan mahasiswa yang menuding DPRA pengemis dan sengaja mengeruk uang rakyat untuk kepentingan pribadi, lantaran meminta tambahan uang perjalanan dinas tahun ini.

Muhar juga mengkritisi sikap mahasiswa yang dengan lancang menggeledah ruangan Pimpinan DPRA saat melancarakan aksi, Selasa (17/5). “DPRA bukan pengemis, jangan langsung menuduh DPRA seperti itu. Semuanya bisa kita bicarakan baik-baik dengan cara diskusi agar semunya mengerti terkait anggaran tersebut. Kemudian, sikap mahasiswa yang menggeledah ruangan di DPRA juga tidak baik, itu tidak beretika,” kata Muharuddin kepada Serambi, Rabu (18/5).

Muhar mengatakan, jika melihat isu yang diberitakan media dalam dua hari terakhir, seolah-olah DPRA adalah lembaga yang mementingkan kepentingan pribadi dan melupakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, itu tidak benar, karena permintaan tambahan anggaran itu ada alasan yang kuat dan itu harus diketahui masyarakat. “Kita ingin masyarakat tidak salah paham, termasuk mahasiswa. Jangan dimanfaatkan oleh pihak yang mengambil kesempatan dalam persoalan ini,” ucap Muhar.

Terkait penambahan anggaran untuk pos pembahasan qanun, Muhar menjelaskan, setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri saat pengesahan anggaran beberapa waktu lalu, ada hal yang telupakan, yaitu tidak melihat kebutuhan riil anggaran yang dibutuhkan untuk pembahasan 15 qanun Program Legislasi Aceh (Prolega) dalam tahun ini.

“Plafon anggaran untuk 15 qanun hanya 1,8 miliar itu tidak mungkin, tahun lalu juga 15 qanun, tapi mencapai 4,8 miliar rupiah. Ini kemudian yang jadi masalah, kita sampaikan ini kepada eksekutif karena kita mitra, jadi kita bukan mengemis,” ujar Muhar.

Kemudian, lanjut Muhar, penentuan besaran anggaran untuk perjalanan dinas pada tahun 2016 masih mengacu pada Pergub Tahun 2015, di mana anggarannya masih kecil. Sementara pada tahun 2016, ada pergub baru di mana besaran anggarannya sedikit lebih besar. “Ini juga yang kemudian menjadi masalah dan terjadi penyesuaian anggaran. Jadi, lagi-lagi saya tegaskan, kita bukan pengemis, kita hanya menyampaikan ini kepada pihak eksekutif,” sebutnya.

Politisi Partai Aceh ini mempersilakan masyarakat untuk mengontrol kinerja anggota DPRA, termasuk melapor ke lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terjadi penyelewengan anggaran di DPRA. “Jangan khawatir berlebihan, kan ada KPK? Jadi, silakan lapor jika ada penyelewengan anggaran, silakan diaudit. Jangan asal menuding dan jangan menyuarakan aspirasi dengan cara yang tidak santun, harusnya kita menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujar Muhar.

Dalam wawancara kemarin, Muhar juga mengingatkan kepada semua anggota DPRA baik di setiap komisi dan yang terlibat dalam pansus, untuk tetap fokus membahas semua qanun atau regulasi yang sedang digodok.

“Jangan sampai terkecoh dengan isu yang tidak penting. Kalau ada pihak yang ingin mengetahui terkait kinerja silakan ajak diskusi dan jelaskan secara rinci sesuai dengan data yang riil, karena cara itu lebih santun,” pungkas Muharuddin. (dan) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id