Dana Kunker Dewan tak Relevan dengan Hasil | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dana Kunker Dewan tak Relevan dengan Hasil

Foto Dana Kunker Dewan tak Relevan dengan Hasil

BANDA ACEH – Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi Korupsi Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Hayatuddin Tanjung mengatakan, Gubenur Aceh, dr Zaini Abdullah selaku kuasa pengguna anggaran seharusnya membatasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk kunjungan kerja (kunker) anggota DPRA. “Besaran dana kunker yang diterima dewan selama ini tidak relavan dengan hasil yang diperoleh,” kata Hayatuddin, Selasa (17/5) pada program talkshow Cakrawala Radio Serambi 90,2 FM membedah Salam Serambi terkait permintaan tambahan dana perjalanan dinas oleh DPRA. Talkshow yang dipandu Vea Artega tersebut juga menghadirkan narasumber internal yaitu Wakil Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia, Nasir Nurdin.

“Ada tidak manfaatnya untuk Aceh? Kalau tidak ada untuk apa dianggarkan. Seharusnya gubernur mengevaluasi secara menyeluruh anggaran yang dianggarkan. Bagi kita masyarakat Aceh sangat dirugikan oleh anggaran yang semestinya tidak perlu besar dianggarakan untuk biaya kunjungan kerja. Apakah perjalanan dinas keluar negeri bermanfaat bagi masyarakat Aceh?” tandas Hayatuddin.

Hayatuddin memberi contoh seperti kunker anggota DPRA dalam hal pendidikan. Aktivis antikorupsi itu mempertanyakan dampak yang diterima masyarakat Aceh terkait kunker tersebut. Menurutnya, selama ini tidak ada contoh yang baik yang diperlihatkan Pak Dewan, bahkan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan saja belum begitu baik.

“Kita melihat anggaran yang diplotkan untuk kunker ke luar daerah itu hanya untuk menghambur-hamburkan uang rakyat. Jadi masyarakat Aceh sangat dirugikan. Bayangkan jika anggaran sebesar itu dibangun rumah duafa, maka akan lebih bermanfaat dari pada kunker yang tidak bermanfaat tersebut,” ungkap Hayatuddin.

Hayatuddin Tanjung menambahkan selama ini penggunaan anggaran tersebut tanpa ada pengawasan dari pemerintah dan penegak hukum. Padahal banyak temuan di akhir tahun yang tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Dia berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh mengaudit secara menyeluruh dana yang digunakan dewan, baik dana aspirasi maupun dana kunker.

“Kita sangat memyayangkan sikap Pemerintah Aceh dan anggota DPRA saat ini. Seolah-olah uang rakyat yang digelontorkan oleh dua institusi ini punya mereka yang bisa diutak atik dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Kita berharap anggota dewan melihat fungsinya untuk apa,” tukas Hayatuddin.

Dia mengungkapkan, besarnya dana yang diperlukan saat konsultasi qanun ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta hanya sebagai alasan anggota dewan. Sebenarnya, tambahnya, ada banyak cara menghemat anggaran daerah, salah satunya dengan menghadirkan pihak Kemendagri ke Aceh tanpa harus anggota dewan ke Jakarta.

“Tidak mungkin untuk sebuah qanun semua anggota DPRA berangkat ke Jakarta. Kenapa tidak dibuat di Aceh kemudian undang pihak Kemendagri untuk dibahas di sini, setelah selesai baru berangkat ke Jakarta. Itupun tidak perlu ramai-ramai ke Jakarta, ini alasan saja,” demikian Hayatuddin Tanjung.(mas) (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id