Uang Jalan-Jalan Dewan Harus Diaudit Khusus | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Uang Jalan-Jalan Dewan Harus Diaudit Khusus

Foto Uang Jalan-Jalan Dewan Harus Diaudit Khusus

AKTIVIS antikorupsi dari LSM MaTA dan GeRAK Aceh meminta BPK melakukan audit khusus terhadap penggunaan dana perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRA.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, pihaknya menentang kalau eksekutif menyetujui usulan tambahan anggaran untuk biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRA.

Alasannya, kata Alfian, biaya perjalanan dinas yang dialokasikan untuk DPRA sudah sangat besar pada tahun ini. Misalnya, dalam pos anggaran peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRA, telah dialokasikan dana mencapai Rp 18 miliar lebih. Sebagian besar akan digunakan untuk dana biaya perjalanan dinas luar Aceh dan luar negeri.

Alasan berikutnya, untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, dialokasikan Rp 7,3 miliar. Sebagian besar juga digunakan untuk biaya perjalanan dinas. Kemudian, untuk pembahasan rancangan qanun juga sudah dialokasikan dana Rp 8,1 miliar. Sebagian dari dana itu juga akan digunakan untuk biaya perjalanan dinas. Untuk biaya koordinasi dan konsultasi, juga telah dialokasikan anggaran Rp 1 miliar lebih, yang sebagian besar juga digunakan untuk biaya perjalanan dinas.

Jika pihak eksekutif menyetujui usulan tambahan dana perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRA, kata Alfian, berarti pihak eksekutif sudah berkolusi dengan legislatif. “MaTA mengusulkan kepada BPK melakukan audit khusus terhadap biaya perjalanan dinas yang telah digunakan anggota DPRA, baik tahun 2015 maupun tahun 2016,” kata Alfian.

Menurut Alfian, pada tahun 2015, puluhan miliar anggaran perjalanan dinas juga telah dihabiskan pimpinan dan anggota DPRA, tapi jumlah qanun yang dihasilkan di bawah target, yaitu sekitar 9 buah, dari 13 qanun prioritas 2015.

Itu sebabnya, dalam klarifikasi Mendagri terhadap APBA 2016, meminta usulan anggaran belanja perjalanan dinas dipangkas sampai angka yang rasional. “Kalau sistem kerja anggota DPRA kita seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan rakyat terhadap perbaikan kinerja anggota legislatif. Mereka lebih mendahulukan kepentingan jalan-jalannya, dari pada menyelesaikan pembahasan rancangan qanun prioritasnya, atau turun melihat bencana alam yang menimpa rakyatnya. Pengesahan RAPBA saja terus terlambat, apalagi yang lainnya,” kata Alfian.

Koordinator GerAK Aceh Askhalani mengaku kaget mendengar anggota DPRA minta tambah anggaran perjalanan dinas pada bulan kelima tahun anggaran ini. “Tahun lalu saja, kinerjanya tidak mencapai target, tapi biaya perjalanan dinas luar Aceh dan luar negerinya terealisasi cukup besar. GeRAK sudah melakukan analisa dan kajian biaya perjalanan dinas luar negeri dewan. Hasil kajian sementara, manfaatnya untuk rakyat sangat kecil,” kata Akhalani.

GeRAK juga meminta BPK melakukan audit khusus terhadap dana perjalanan dinas anggota DPRA tahun 2015 dan 2016. Dari sisi legislasi, target qanun yang disahkan tidak tercapai, begitu juga dengan fungsi pengawasan. “Mereka lebih suka jalan-jalan daripada melihat kepedihan hidup rakyat yang telah memilih,” tandas Askhalani.(her) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id