KPU Dinilai Keliru Tafsirkan Putusan MA Terkait KIP Atim | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KPU Dinilai Keliru Tafsirkan Putusan MA Terkait KIP Atim

Foto KPU Dinilai Keliru Tafsirkan Putusan MA Terkait KIP Atim

IDI – Kuasa hukum KIP Aceh Timur Jilid I, Muslim A Gani SH, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah keliru dalam memahami isi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46/K/TUN/2015.

Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 50/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan, Kabupaten Aceh Timur, atas nama Iskandar dan kawan-kawan, tertulis masa kerja keempat anggota KIP Jilid I tersebut hanya terhitung 3 tahun (2013-2018).

“Kalau seperti ini namanya mereka pergantian antar waktu. Kami menilai KPU RI telah keliru dalam menafsirkan Putusan MA RI ini,” kata Muslim A Gani kepada Serambi, Minggu (15/6).

Selain itu, kata dia, dalam salinan SK yang telah diberikan kepada masing-masing anggota KIP Jilid I (Iskandar dkk), juga masih banyak kekurangan sehingga pihaknya memastikan SK yang dikeluarkan KPU RI tersebut akan dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk diuji kembali.

Muslim menyebutkan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46/K/TUN/2015 pada petitum ke-4 berbunyi: mewajibkan kepada tergugat (KPU RI) untuk menerbitkan keputusan yang baru, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, berdasarkan Hasil Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Aceh Timur.

“Keputusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan mewajibkan KPU RI untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru terhadap Iskandar A Gani SE, Mulia Karim Sag,MH, Ridwan Su’ud, Tarmizi S.Sos I MA, Sofyan, untuk periode 2016-2021, bukan periode 2013-2018 seperti dalam SK yang dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 50/Kpts/KPU/Tahun 2016,” jelas Muslim.

KPU RI, kata Muslim, harus menerbitkan SK baru sesuai dengan bunyi pasal 5 angka 7 Qanun Aceh, Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh yang menyebutkan masa kerja KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota selama lima tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah/pelantikan. Sedangkan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 50/Kpts/KPU/Tahun 2016 masa kerja keempat anggota KIP tersebut cuma terhitung tiga tahun lebih.(c49) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id