Tokoh Laweung Rapat Terkait Pabrik Semen | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tokoh Laweung Rapat Terkait Pabrik Semen

Foto Tokoh Laweung Rapat Terkait Pabrik Semen

BANDA ACEH – Sejumlah tokoh masyarakat dari Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Pidie, melakukan rapat di Banda Aceh dengan dihadiri anggota DPRK dan tokoh gampong dan mukim untuk mencari solusi atas terhambatnya proses pendirian Pabrik Semen Laweung, yang beberapa bulan ini isunya semakin liar dan rawan dijadikan komoditas politik.

Apalagi, protes terkait ganti rugi lahan ini telah sampai pada tahap menggerakkan massa yang banyak, dan rawan disusupi oleh pihak yang sebenarnya bukan pemilik tanah di areal pabrik atau pun areal penambangan.

Rapat itu berlangsung sepanjang Minggu (15/5), di aula PKBI Lamnyong Banda Aceh, dengan menghasilkan beberapa keputusan (lihat boks). “Kami meminta penyelesaian persoalan-persoalan yang masih belum tuntas antara pihak perusahaan yang berinvestasi, dengan masyarakat yang terdampak langsung dengan rencana pembangunan pabrik semen di kawasan Guha Tujoh, Laweueng,” ujar Suaidi Sulaiman, tokoh pemuda yang ikut dalam rapat tersebut, kemarin.

Beberapa hal yang disepakati untuk didorong, di antaranya adalah adanya perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum, antara warga dengan perusahaan. Hal ini harusnya difasilitasi oleh Pemkab Pidie, karena perjanjian ini sangat penting bagi warga setempat,” kata Suadi yang biasa dipanggil Adi Laweueng.

Karena, wacana pembangunan pabrik semen di kawasan Guha Tujoh Laweung ini bukan isu baru bagi masyarakat Laweung, karena sudah diembuskan sejak tahun 1997 dan sempat ditindaklanjuti dengan pembebasan sebagian lahan warga.

Pembayaran ganti rugi lahan ini lah yang masih dipersoalkan karena diduga belum tuntas seluruhnya. Karena tahun berikutnya (1998), rencana investasi ini gagal akibat krisis moneter dan tumbangnya Soeharto dari jabatan Presiden RI, diikuti dengan pecahnya konflik TNI-GAM terkait isu separatis di Aceh.

Kini, setelah 19 tahun rencana itu tertunda, upaya pendirian pabrik semen dengan menggandeng PT Semen Indonesia yang berkantor pusat di Gresik, Jawa Timur ini, kembali muncul dengan optimisme tinggi di pihak perusahaan, namun masih dibayangi kekhawatiran sebagian warga yang sudah terlanjur kecewa dengan kegagalan sebelumnya.

Padahal, Pihak PT Semen Indonesia sudah sangat serius ingin menggarap potensi tambang (batu kapur dan tanah liat yang merupakan bahan utama pembuat semen) di kawasan ini. Karena memiliki prospek jangka panjang, dimana ketersediaan bahan baku bisa menjamin produksi ribuan ton dalam jangka waktu hingga 100 tahun ke depan.

Direktur Utama PT Semen Indonesia juga sudah turun ke lokasi dan bertemu masyarakat setempat, untuk memetakan setiap potensi dan tantangan yang akan dihadapi di kemudian hari. Bahkan pihak PT Semen Indonesia ini sudah berkomitmen menghadirkan teknologi ramah lingkungan dalam proses pembuatan semen –yang jika diterapkan di Aceh, akan menjadi yang pertama di Indonesia.

“Kami atas nama masyarakat Laweung percaya bahwa realisasi pembangunan pabrik semen kali ini, merupakan langkah maju yang diharapkan warga sejak belasan tahun silam,” tegasnya. Ia juga berharap, lahirnya pabrik semen di Laweueng ini berdampak pada peningkatan ekonomi yang bisa dirasakan dalam waktu dekat, termasuk jaminan pendidikan bagi anak-anak dan jaminan kesehatan bagi warga agar tidak menderita penyakit tertentu akibat polusi abu dan asap seperti yang dikhawatirkan.

Mengangkut Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), masyarakat minta pihak perusahaan (PT Semen Indonasia dan PT SCA) tidak menyembunyikan dokumennya, agar bisa dilihat dan dipahami bersama. Karena masyarakat juga perlu jaminan, bahwa proses penambangan dilakukan secara ramah lingkungan dan tak mengganggu fungsi lahan (sawah, kebun, padang gembala) yang selama ini digunakan secara produktif oleh warga.

“Terkait Amdal ini, pihak PT SCA belum mampu menunjukkan dokumennya kepada masyarakat,” ujar Suadi Sulaiman. Padahal, seharusnya masalah ini bisa disosialisasikan dengan baik oleh pihak perusahaan, dengan memberi hak masyarakat mengakses dokumen itu melalui penggandaan dokumen (foto copy dokumen Amdal) yang bisa ditempel di ruang-ruang publik setiap gampong di kecamatan ini.

“Bagi kami, yang penting ada kemauan dari pihak-pihak terkait (perusahaan dan pemerintah) untuk segera menyelesaikan semua persoalan ini, terutama yang berkaitan dengan masyarakat,” pungkasnya, dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Ikatan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa (IPPM) Muara Tiga Laweung itu, kemarin.(dan) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id