DPRA Didesak Bentuk Qanun Ketahanan Keluarga | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA Didesak Bentuk Qanun Ketahanan Keluarga

Foto DPRA Didesak Bentuk Qanun Ketahanan Keluarga

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan DPR Aceh didesak untuk segera mengusul serta membahas Rancangan Qanun Ketahanan Keluarga. Desakan ini muncul terkait maraknya angka perceraian dan angka kekerasan seksual serta permasalahan sosial lainnya di Aceh akhir-akhir ini.

Hal itu terungkap pada pertemuan anggota DPR RI asal Aceh HM Nasir Djamil dengan sejumlah Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Aceh, Jumat (13/5) sore. Kunjungan Anggota Komisi III DPR RI itu disambut Sejumlah Hakim Tinggi yang dipimpim Plh Mahkamah Syariah Aceh Muchtar Yusuf.

“Angka perceraian yang kita lihat di Mahkamah Syariah sangat memprihatinkan, angka kekerasan seksual juga marak dalam beberapa hari terakhir, belum lagi persoalan narkoba, pergaulan bebas, dan sebagainya,”ujarnya Nasir di sela-sela pertemuan itu.

Nasir mengatakan, eksekutif dan legislatif Aceh harus merespon cepat persoalan kekerasan seksual terhadap anak dan semakin meningkatnya angka perceraian di Aceh, salah satunya dengan menghadirkan sebuah regulasi agar adanya pondasi kuat dalam rumah tangga masyarakat Aceh.

Menurutnya, regulasi yang kemudian dihadirkan tidak cukup sekadar Peraturan Gubernur (Pergub), akan tetapi harus dalam bentuk qanun, sehingga hadirnya partisipasi masyarakat didalamnya yang lebih mengerti persoalan yang sedang terjadi. Selan itu keberadaan qanun , dari sisi hirarki juga akan lebih kuat daripada Pergub.

“Kalau Pergub dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan politik dari gubernur yang kebetulan akan maju kembali pada Pilkada 2017, karena kalau Pergub, gubernur bisa mengklaim bahwa dia peduli, tapi kalau qanun adalah hasil pembahasan bersama,”lanjutnya.

Nasir mengatakan isi dari qanun ketahanan keluarga antara lain adanya upaya-upaya untuk melakukan pembinaan pranikah dan saat sudah menikah, hal ini diyakini bisa mengurangi jumlah angka perceraian di Aceh.

“Kasus-kasus seperti perceraian dan kekerasan seksual merupakan salahsatu indikasi rapuhnya ketahanan keluarga, padahal sejatinya  keluarga menjadi institusi utama dan pertama dalam pembangunan SDM,” pungkas politisi PKS ini.(mas) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id