84 Perusahaan Tambang Bermasalah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

84 Perusahaan Tambang Bermasalah

Foto 84 Perusahaan Tambang Bermasalah

* Pemerintah Aceh Didesak Bersikap Tegas

BANDA ACEH – Koordinator Koalisi Peduli Tambang Aceh, Fernan, mendesak Pemerintah Aceh untuk bersikap tegas terhadap sejumlah perusahaan pertambangan yang membandel di Aceh. Menurutnya, sedikitnya terdapat 84 perusahaan pertambangan di Aceh yang izin usaha perusahaan (IUP) bermasalah.

Fernan menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Sekretariat Bersama (Sekber) Jurnalis Aceh, Banda Aceh, Kamis (12/5). Menurutnya, ke-84 perusahaan itu tersebar di 14 kabupaten/kota yaitu, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Subulussalam, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, dan Singkil.

“Gubernur harus menindak pemerintah kabupaten/kota yang masih memproses izin. Hal ini sudah jelas dengan berlakunya Undang-Undang 23/2014 yang menyebutkan kewenangan perizinan tambang dialihkan ke provinsi. Ini saatnya Gubernur Aceh bertindak dengan mencabut IUP bandel jangan sampai dibiarkan dan menimbulkan masalah yang lebih berat,” katanya.

Menurut Fernan, sejak 2014, pemerintah sudah mengeluarkan 138 IUP. 84 IUP atau 61 persen di antaranya belum mendapatkan clean and clear (CNC) dari Kementerian ESDM. Sementara 54 IUP sisanya sudah memperoleh CNC. Untuk diketahui, CNC merupakan standar sertifikasi yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM terhadap IUP yang memenuhi kewajiban administrasi dan tidak tumpang tindih wilayah.

Dampak dari membandelnya perusahaan, negara dirugikan karena belum dibayarnya piutang negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejak tahun 2011, piutang PNBP mencapai Rp 1,2 miliar, kemudian merangkak pada tahun 2012 menjadi Rp 5,7 miliar dan akhir 2014 Rp10,8 miliar.

“Jumlah ini terus meningkat mencapai Rp 11,8 miliar per Maret 2015. Bahkan, hasil korsup (koordinasi dan supervisi) KPK menemukan ada kewajiban kurang bayar dari pemilik IUP Rp24,7 miliar. Ini mengartikan ada selisih terhadap kesalahan perhitungan pembayaran sebesar Rp13,9 miliar sampai tahun 2014,” sebutnya.

Karena itu, Fernan meminta Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, memperbaiki proses perizinan sektor pertambangan melalui mekanisme perizinan satu pintu. Dia juga mendesak Pemerintah Aceh segera memperpanjang pelaksanaan moratorium tambang, karena proses moratorium Aceh sudah dijadikan contoh oleh Presiden dalam mendorong moratorium tambang secara nasional.

Selain itu, Fernan juga meminta Gubernur Aceh menindaklanjuti hasil koordinasi dan supervisi (korsup) KPK sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang tatacara evaluasi penerbitan IUP mineral dan batubara dengan melaporkan ke Kementerian EDSM. Pasalnya, hasil korsup KPK terhadap IUP di Aceh untuk tahun 2014 belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan baik.

“Sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 43/2015, hari ini (kemarin-red) merupakan batas waktu terakhir bagi Gubernur Aceh menyampaikan hasil evaluasi IUP kepada Menteri ESDM. Kita berharap gubernur juga menyampaikan kepada publik upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam mengelola sektor tambang,” ungkap Fernan. (mas) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id