Aktivis Perempuan Gugat Kepedulian Pemerintah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Aktivis Perempuan Gugat Kepedulian Pemerintah

Foto Aktivis Perempuan Gugat Kepedulian Pemerintah

MARAKNYA aksi kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan di Aceh. Pada, Rabu (11/5) kemarin, massa yang didominasi kaum perempuan dan tergabung dalam solidaritas Aceh untuk korban kekerasan seksual, melancarkan aksi simpatik di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh.

Selain mengecam perilaku kekerasan seksual, mereka juga mendesak pemerintah dan aparat hukum memberi perhatian dan kepedulian serius terhadap berbagai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. “Waktu release ini kami buat, terdengar kabar yang mengiris lagi, dimana seorang anak perempuan usia 8 tahun di Nagan Raya diperkosa oleh seorang pemuda dan kenyataan kekerasan seksual terus terjadi dimana-mana,” teriak koordinator aksi, Eva Khovivah.

Ia mengatakan angka kekerasan seksual cenderung meningkat tiap tahun. Bahkan dalam catatan dua tahun Jaringan Pemantauan Aceh (JPA) 231 kasus kekerasan seksual rentan dialami perempuan dan anak dan mayoritas pelakunya merupakan orang terdekat korban.

“Ranah rumah tangga selama dua tahun JPA mendapati 27 kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak yaitu incest atau perkosaan sedarah. Lalu di masyarakat, kekerasan seksual juga meningkat. Tahun 2013 ada 45 kasus dan tahun 2014 ada 57 kasus, malah di tahun 2015 angkanya bukan menurun, malah tambah meningkat,” ungkapnya.

Menurut dia, pemerkosaan masuk dalam kasus tertinggi. Catatan Komnas Perempuan dari total 400.939 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan dilaporkan oleh masyarakat selama 13 tahun terakhir, sebanyak 93.960 kasus di antaranya kekerasan seksual.

“Kasus Yuyun di Bengkulu, Diana bocah malang berusia 6 tahun yang diperkosa lalu dibunuh di Banda Aceh, serta ratusan kasus lainnya yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah di Indonesia, merupakan potret kelam situasi sosial budaya kemasyarakatan kita yang tengah rapuh,” sebutnya.

Hal itu kata Eva, salah satunya terjadi akibat penegakan hukum yang tak adil, khususnya bagi korban kekerasan seksual, serta masih kentalnya pandangan masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak sebagai objek seksual.

Bahkan dalam menjalankan perannya, negara sering kali meninggalkan perempuan, anak, remaja, dan pemuda dalam pembangunan. Pelaku yang melakukan kekerasan hari ini mayoritas anak-anak dan orang yang masuk dalam kategori usia produktif, serta orang yang harusnya melindungi perempuan dan anak. “Ini harus diambil alih oleh negara, karena sesungguhnya mereka juga korban dari kurangnya perhatian negara dalam pemenuhan hak-hak,” kata Eva.

Para aktivis perempuan ini juga mendesak negara meneguhkan sikapnya secara serius berkomitmen atas pembahasan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Korban, sebutnya, harus diperhatikan hak-haknya atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan serta jaminan atas ketidakberulangan.

“Hukuman kebiri dan hukuman mati khususnya bagi pelaku anak, selain tidak akan menjamin tidak berulang kasus kekerasan seksual, hal itu juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Hukuman rendah
Anggota Komisi VI DPR Aceh, Darwati A Gani yang ikut bersama dalam aksi solidaritas itu menyoroti tingginya kasus yang terjadi dari tahun ke tahun. Menurutnya, situasi ini terjadi akibat ringannya hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku pemerkosaan dan kekerasan seksual.

Tindakan itu justru berdampak pelaku kemungkinan besar akan mengulangi tindakannya. “Beberapa waktu lalu, dalam musrenbang kami menyampaikan kepada Gubernur bahwa Aceh saat ini darurat kekerasan terhadap anak, sehingga butuh perhatian serius,” kata Darwati.

Selama ini, sebut Darwati, langkah preventif serta upaya meminimalisir agar kekerasan seksual itu dapat ditekan penurunannya, hanya menjadi tanggung jawab instansi terkait, serta lembaga yang peduli bersama aparat keamanan semata.

Menurutnya, masih banyak pihak yang kurang menaruh kepedulian, terutama dari sisi hukuman yang dibidik bagi para pelaku kejahatan seksual. “Hukuman yang dijatuhi bagi para pelaku selama ini betul-betul rendah, mulai 4 hingga 5 tahun. Apa hukuman itu sebanding dengan apa yang telah dilakukan pelaku. Hal-hal seperti inilah seharusnya yang perlu membutuhkan perhatian bersama, terutama dari penegak hukum dalam memutuskan hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual,” sebut Darwati.(mir) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id