Ketua DPRA: Hati-hati Menggadaikan APBA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ketua DPRA: Hati-hati Menggadaikan APBA

Foto Ketua DPRA: Hati-hati Menggadaikan APBA

* Untuk Jaminan Pinjaman LN

BANDA ACEH – Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengatakan, dalam menyikapi usulan pinjaman luar negeri yang diajukan Pemerintah Aceh untuk pembangunan tiga rumah sakit regional dan satu rumah sakit kanker, serta pelaksanaan proyek pembangkit listrik panas bumi (geotermal) Seulawah di Aceh Besar, akan dilakukan dengan sangat hati-hati.

“Kita akan lebih hati-hati lagi dalam memberi persetujuan dana APBA dijadikan jaminan bayar utang Aceh ke depan akibat pinjaman dana luar negeri (LN) untuk dua megaproyek tersebut,” ujar Ketua DPRA, Tgk Muharuddin kepada Serambi di ruang kerjanya, Rabu (11/5).

Pada prinsipnya, kata Muhar, DPRA sangat setuju megaproyek tersebut dilaksanakan Pemerintah Aceh, karena manfaat proyek itu sangatlah besar bagi masyarakat Aceh. Apalagi, proyek geotermal yang akan menghasilkan tambahan tenaga daya listrik untuk Aceh tahap pertama mencapai 55 Megawatt (MW). Tapi karena sumber pembiayaannya harus menggunakan pinjaman dari luar negeri, yaitu dari bank di Jerman (Kfw), makanya DPRA akan lebih hati-hati lagi.

Untuk pelaksanaan proyek Geotermal Seulawah Agam itu, sebut Muharuddin, Pemerintah Jerman melalui Kfw memang telah memberi hibah 7,2 juta Euro kepada Pemerintah Aceh untuk kegiatan awal, yaitu eksplorasi potensi panas bumi di Gunung Seulawah Agam.

Dana hibah itu, dalam proyek tersebut akan dijadikan modal kerja sama Pemerintah Aceh sebesar 25% kepada PT Pertamina selaku pemenang tender proyek. Berikutnya, Pemerintah Jerman sudah menghibahkan dana penelitian untuk mengetahui besaran sumber potensi panas bumi Seulawah Agam senilai 7,2 juta Euro atau sekitar Rp 136,8 miliar. Untuk pembangunan konstruksinya, yaitu satu unit pembangkit listrik yang bisa menghasilkan 55 MW, Pemerintah Jerman melalui Kfw kembali menawarkan pinjaman lunak senilai 56 juta Euro atau Rp 1,064 triliun dengan suku bunga antara 2-3 persen.

Pinjaman lunak dari Pemerintah Jerman itu memang cukup menarik. “Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kami saat ini, apakah untuk pengadaan sumber daya listrik di Aceh harus Pemerintah Aceh yang menanggung beban seluruhnya, padahal itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan PLN?” tanya Muhar.

Menurut Muhar, kalaupun Aceh diminta ikut share pembiayaan, boleh-boleh saja. “Tapi tak seluruhnya harus kita yang tanggung. Ini yang kami maksud kita harus hati-hati menggadaikan dana APBA untuk jaminan pembayaran utang luar negeri ke depan,” ujar Muhar.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan sangat tidak setuju Pemerintah Aceh melakukan peminjaman dana luar negeri untuk pelaksanaan dua megaproyeknya, yaitu pembangunan tiga rumah sakit regional dan satu rumah sakit kanker, serta pembangunan fasilitas listrik tenaga panas bumi (geotermal) Seulawah Agam di Aceh Besar.

Untuk dua proyek itu, kata Alfian, Aceh harus meminjam dana mencapai triliunan rupiah, sementara jumlah penduduk miskin di provinsi ini masih cukup tinggi (17% dari total penduduk yang telah berada di atas 5 juta jiwa). Jauh di atas nasional yang hanya 11%.

Alfian juga mengingatkan, sisa waktu bagi Aceh menerima dana otonomi khusus (otsus) tinggal 12 tahun lagi. Setelah 15 tahun terima dana otsus yang besar, lima tahun lagi jumlahnya turun 50%, karena besarannya tak lagi 2%, melainkan 1% dari dana alokasi umum (DAU).

“Jadi, kalau untuk pelaksanaan dua megaproyek tadi Aceh harus menggadaikan dana APBA-nya, maka lebih baik ditolak saja. Sebab, buktinya sudah ada, yaitu negara kita Indonesia yang melakukan pinjaman dana luar negeri, sampai kini utangnya masih banyak di luar negeri. Aceh yang pembiayaan pembangunannya 90% dari sumber dana pusat, akan buat bauar utang luar negeri dengan Jerman. Nah, mau bayar pakai apa nantinya? Yang ada justru semakin membuat masyarakat Aceh terpuruk,” ujar Alfian.

Koordinator Aceh Geotermal Forum (AGF), Ikhwan Adi mengatakan, masyarakat di empat kecamatan yang masuk dalam wilayah kerja pertambangan (WKP) proyek geotermal, yaitu Kecamatan Lembah Seulawah, Seulimum, Kuta Cot Glie, dan Masjid Raya, setuju proyek geotermal itu dilaksanakan.

“Alasan masyarakat yang kami survei dan beri penyuluhan serta pengetahuan tentang panas bumi, mereka sekarang ini malah mempertanykan kapan proyek itu bisa dilaksanakan. Soalnya, ia sangat memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia tambahkan, masyarakat empat kecamatan itu berpendapat, kalau panas bumi itu tidak dieksploitasi, maka bisa memicu bencana alam. Misalnya, letusan gunung api. Makanya, suhu panas yang terdapat di dalam Gunung Api Seulawah Agam itu harus dieksploitasi untuk menjadi penggerak mesin pembangkit listrik. Arus listrik yang dihasilkannya pun bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pinjaman luar negeri itu, kata Ikhwan, bisa dicicil dari hasil penjualan listrik. Apalagi, dalam penandatangan perjanjian kerja sama saham yang dilakukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) mewakili Pemerintah Aceh dengan Pertamina selaku pemenang tender proyek geotermal yang akan menjadi pelaksana proyeknya, Aceh memiliki saham 25% dan 75% Pertamina.

Jadi, peluang untuk bayar pinjaman luar negeri itu ada. Selain itu, generator listrik yang akan dibangun nantinya di WKP Geotermal Seulawah Agam mencapai areal seluas 45.000 hektare itu, tidak hanya satu unit, tapi bisa empat unit. “Kalau itu nanti sudah beroperasi, maka bisa menghasilkan 220 MW, karena tiap generator akan menghasilkan daya atau arus listrik sebesar 55 MW,” demikian Ikhwan Adi. (her) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id