Jangan Kaitkan Bendera dengan Kesejahteraan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Jangan Kaitkan Bendera dengan Kesejahteraan

Foto Jangan Kaitkan Bendera dengan Kesejahteraan

BANDA ACEH – Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky meminta semua pihak agar tidak mengaitkan persoalan bendera dengan kesejahteraan masyarakat Aceh. Ditegaskan, bendera dan kesejahteraan adalah dua hal yang berbeda dan sama-sama harus diperjuangkan.

Penegasan tersebut disampaikan Iskandar saat menjadi narasumber pada kegiatan diskusi publik tentang Bendera dan Lambang Aceh dalam Konteks Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat Fakultas Hukum (FH) Unsyiah, di Auditorium FH Unsyiah, Rabu (11/5).

“Ada pihak yang tidak memahami persoalan ini dan dengan sengaja membuat dan membesar-besarkan isu kesejahteraan dan bendera. Padahal ini dua hal yang berbeda, jangan kaitkan dan jangan benturkan isu ini,” pungkas Iskandar.

Memang Iskandar tak menampik bahwa kesejahteraan di Aceh saat ini belum merata seperti yang diharapkan. Ia mengakui tingkat kemiskinan di Aceh masih tinggi, dan pengangguran di Aceh semakin membengkak. “Ini sesuatu yang harus kita akui dan benar terjadi. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, bendera dengan kesejahteraan jelas tidak ada hubungan sama sekali. Kesejahteraan kita perjuangkan karena kewajiban, bendera juga diperjuangkan karena kewenangan Aceh,” terang Iskandar.

Di hadapan para peserta yang didominasi mahasiswa, Politisi Partai Aceh (PA) tersebut menjelaskan mengapa bendera dan lambang Aceh harus diperjuangkan. Di antaranya, ada proses yang harus dihargai karena bendera tersebut diatur dalam Qanun Nomor 3 tahun 2013 yang telah disahkan di DPRA. Selain itu bendera dan lambang Aceh adalah kewenangan yang sudah menjadi hak Aceh sebagaimana telah diatur dalam UUPA.

“Jadi tidak gampang digugat atau dicabut seenaknya. Ini produk qanun tidak sembarangan, diatur secara hukum yang sah. Kemudian kenapa harus diperjuangkan? Karena ini adalah identitas kita dan ada nilai sejarah yang harus dijaga untuk Aceh ke depan,” kata dia.

Iskandar juga mengatakan, apabila ke depan soal bendera terus berpolemik, padahal sudah menjadi kewenangan Aceh dan sudah melewati pembahasan panjang serta disahkan dalam sebuah qanun, maka lebih baik ke depan digelar referendum soal bendera.

Tujuannya, agar permasalahan bendera tersebut dikembalikan saja kepada masyarakat. “Selama ini ada yang bilang bahwa masyarakat tidak terlalu memikirkan soal bendera dan tidak menginginkan bendera yang telah disahkan itu. Jadi lebih baik referendum biarkan masyarakat yang memilih sendiri, kita lihat saja nanti apa hasilnya,” pungkas Iskandar.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan, persoalan bendera Aceh akan terus berpolemik jika semuanya mengedepankan pendapat dan keinginan masing-masing.

Ia menyebutkan, jika ada niat untuk mengubah, pasti parlemen bisa melakukannya dengan mengusulkan persoalan tersebut dalam Program Legislasi Daerah (Prolega).

“Kalau kita lihat di DPRA, ada 29 anggota dewan dari Partai Aceh, kemudian 52 anggota dewan dari partai nasional. Nah, 52 anggota dewan ini bisa mengusulkan soal perubahan bendera ke dalam Prolega, parnas jangan diam saja. Semuanya harus beranggung jawab atas polemik yang mencuat ini,” kata Aryos.

Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI) itu juga menyebutkan, bendera dan lambang Aceh semestinya menjadi pemersatu dan perekat masyarakat Aceh, sehingga rasa etnonasionalisme muncul. “Kita akan melakukan survei dan akan mengambil sampel dengan koresponden yang besar. Kita ingin melihat, apa benar bendera ini dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan, tentunya bendera ini harus menjadi pemersatu bagi semuanya,” pungkas Aryos.(dan) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id