DPRA Setuju Qanun Pemilu Diubah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA Setuju Qanun Pemilu Diubah

Foto DPRA Setuju Qanun Pemilu Diubah

BANDA ACEH – Mayoritas anggota DPRA menyetujui perubahan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh sebagai usul inisiatif DPRA.

Persetujuan itu diberikan oleh seluruh anggota DPRA dalam sidang paripurna khusus, Rabu (11/5). Sidang dipimpin oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, dan Wakil Ketua II DPRA, Irwan Johan, yang dihadiri sekitar 60 orang dari total 81 anggota DPRA.

Usulan perubahan QanunPemilu itu diajukan oleh Komisi I DPRA. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan seluruh produk legislasi. Apakah itu yang terkait dengan UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maupun dengan UUPA.

Wakil Ketua Komisi I DPRA, Tgk Azhari Cage, saat menyampaikan laporannya dalam sidang tersebut mengatakan, Komisi I berpendapat bahwa penyelenggaraan dan pengawasan pilkada harus mengacu pada UUPA yang pelaksanaannya berada di bawah kelembagaan yang dibentuk secara khusus.

Namun begitu, pihaknya tidak akan menafikan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Karena itu, lanjut Azhari Cage, Komisi I DPRA menilai diperlukan penyesuaian seluruh produk legislasi Aceh yang terkait, sehingga antara UU Nomor 15 Tahun 2011 dengan UUPA, keduanya bisa diterapkan dan dijalankan di Aceh.

Qanun No 7 tahun 2007 sebut Azhari Cage, terdiri dari 5 bab dan 49 pasal. Dari jumlah tersebut ada 13 pasal yang diubah dan 9 pasal baru yang disisipkan. “Kami menilai perubahan yang kami usulkan dalam rancangan qanun ini tidak mencapai 20 persen dari keseluruhan isi qanun,” ucapnya.

Titik berat revisi qanun dia katakan, adalah untuk memperjelas wewenang pembentukan lembaga pengawas pemilu, terutama terkait pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL).

Di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2007 disebutkan bahwa wewenang pembentukan PPK dan PPL ada pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota. Terkait hal itu, pihak komisi menilai ketentuan itu perlu diubah menjadi wewenang panwaslih kabupaten/kota.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin dalam pidatonya mengatakan, setelah usulan perubahan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 ini disetujui untuk masuk menjadi rancangan qanun prolega prioritas DPRA tahun 2016 dan merupakan usul inisiatif anggota DPRA, maka tugas berikutnya adalah melanjutkan pembahasan bersama eksekutif.

“Komisi I DPRA kita harapkan menjadi pihak yang akan melanjutkan pembahasan draf perubahan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 itu dengan pihak eksekutif. Kita harapkan, setelah ini Komisi I bisa langsung menyusun jadwal pembahasan dengan pihak eksekutif,” pinta Muharuddin.

Ia juga menyampaikan, pembahasan Qanun Pilkada yang sebelumnya sempat terhenti juga akan kembali dilanjutkan. “Kita harapkan dua perubahan rancangan qanun itu bisa selesai beriringan pembahasannya dengan pihak eksekutif, sehingga pada bulan ini keduanya bisa kita sahkan,” harap Muharuddin.(her) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id