Alotnya Menggarap Seulawah Agam | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Alotnya Menggarap Seulawah Agam

Foto Alotnya Menggarap Seulawah Agam

ACEH sebetulnya punya banyak energi terbarukan yang bisa membantu PLN keluar dari masalah defisit. Salah satunya adalah tenaga panas bumi atau geotermal.

Dinas Pertambangan dan Energi Aceh mencatat, ada puluhan lokasi di Aceh yang berpotensi dikembangkan geotermal. Sayangnya, tidak ada satupun yang sudah berhasil dikembangkan. Beberapa di antaranya masih dalam tahap survei.

Khusus untuk proyek Geotermal Seulawah Agam, Aceh Besar, menurut kabar terbaru segera akan dilanjutkan setelah sempat mengambang sejak 2009 akibat berbagai persoalan.

Geotermal Seulawah menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan Aceg defisit listrik. Selain itu juga karena ada bantuan dana hibah dari KfW (Bank Pembangunan Jerman), khususnya untuk tahap eksplorasi yang mencapai 5,6 juta Euro atau sekira Rp 84 miliar dengan kurs Rp 15.000 per Euro.

KfW juga menawarkan pinjaman lunak untuk mengeksploitasi energi panas bumi yang diperkirakan dapat menghasilkan energi tahap pertama hingga 55 MW ini. Setelah ditenderkan, Pertamina akhirnya mendapat nilai tertinggi dan dipilih sebagai pemenang untuk menggarap proyek tersebut. Gubernur mengeluarkan surat penetapan pemenang tender pada 1 November 2013.

Menurut sebuah sumber, Cevron, salah satu perusahaan energi terkemuka dunia, awalnya juga hendak mengikuti tender proyek tersebut. Namun, perusahaan minyak dan gas itu disebut-sebut mundur lantaran ada syarat bahwa siapa pun pemenang harus bekerja sama dengan BUMD Aceh—dalam hal ini PDPA—untuk mengeksploitasi panas bumi tersebut. PDPA dilibatkan karena Pemerintah Aceh mengajukan skema bagi hasil dengan Pertamina dalam pengelolaan proyek tersebut kelak.

Guru besar kimia dari FMIPA Unsyiah, Prof Dr Rinaldi Idroes yang juga Konsultan Pemerintah Jerman yang membantu KFW di Aceh dalam merealisasikan proyek panas bumi ini pernah menyebutkan kepada Serambi bahwa negosiasi proyek ini sudah dimulai sejak 2009. Kala itu digelar pertemuan di Jakarta yang melibatkan tiga kementerian, KfW, dan Pemerintah Aceh.

Ada banyak persoalan yang dibahas, termasuk direct payment, yakni sebuah mekanisme yang membolehkan transfer langsung dana dari luar negeri ke rekening perusahaan yang ditunjuk di daerah. Nota Kesepahaman pun diteken antara KfW dengan Pemerintah Aceh melalui PDPA.

Namun, pada Juni 2012, lembaga yang meneken nota kesepahaman dengan KfW Jerman itu justru diganti dengan PT Investa Aceh. Sebagai holding company, PDPA bahkan awalnya hendak dimasukkan menjadi salah satu anak perusahaan PT Investa.

Perubahan kebijakan pada masa Pj Gubernur Tarmizi Karim ini membuat KfW bingung. Namun, entah apa sebabnya, berselang enam bulan berikutnya Pemerintah Aceh berubah lagi pikiran, dikembalikan lagi ke PDPA. Pada masa Gubernur Zaini Abdulllah, Dirut PDPA juga diganti berulangkali, bahkan ada yang berujung gugatan ke pengadilan. Hingga berita ini diturunkan, Dirut PDPA masih dijabat M Muhsin, putra Aceh Singkil, yang dilantik Gubernur Zaini pada 9 November 2015. Semoga kesepakatan terbaru yang dicapai bisa berjalan tanpa hambatan. Sekali lagi, semoga.(sak) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id