Mencari Investor Perikanan, Sulitkah? | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mencari Investor Perikanan, Sulitkah?

Foto Mencari Investor Perikanan, Sulitkah?

Oleh Raihanah

SETIDAKNYA ada empat hal penting yang perlu diperhatikan, guna menarik minat dan mendatangkan investor perikanan ke Aceh. Pertama, ketersediaan sumber daya ikan sangatlah penting dalam membangun industri perikanan, karena ikan merupakan bahan baku utama yang harus tersedia secara kontinyu. Ikan merupakan sumber daya yang diperbarui, oleh karena itu keberlangsungan sumber daya ini harus terjaga oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat nelayan dengan cara mengawasi penangkapan, terutama terhadap praktik illegal fishing, yang sangat rawan terjadi di laut toritorial Aceh kapal-kapal yang melakukan praktik illegal fishing ini menggunakan alat tangkap yang disebut dengan pukat harimau (trawl).

Penggunaan jenis pukat harimau dapat mengeruk dasar perairan dengan menggunakan mata jaring yang kecil alat tangkap ini dapat menyebabkan tertangkapnya berbagai jenis biota yang masih anakan atau belum matang. Kondisi demikian akan mempengaruhi kepada kehidupan biota laut yang akan mengancam populasi biota kunci yang berakibat rusaknya ekosisistim, rusaknya ekosistim akan mempengaruhi terhadap keberlangsungan sumberdaya ikan.

Dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan dipengaruhi oleh beberapa musim, yaitu musim paceklik (ikan sulit tertangkap) dan musim ikan (produksi ikan berlimpah). Saat musim ini nelayan akan mendapat ikan yang sangat berlimpah seperti yang terjadi beberapa hari belakangan ini, namun persoalannya produksi penangkapan ikan berlimpah, pendapatan nelayan belum tentu meningkat. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Aceh belum memiliki industri perikanan, cold storage yang belum memadai, ekspor ikan dikirim melalui Medan (Sumatra Utara).

Di saat musim puncak (ikan melimpah) nelayan Sumut juga menghasilkan produksi ikan yang berlimpah, maka produksi ikan dari Aceh sudah tidak tertampung. Cold storage yang telah dibangun daya tampung masih terbatas, maka ikan-ikan tersebut dijual dengan harga yang sangat murah malah yang kualitasnya rendah dan sudah tidak layak untuk konsumsi ikan tersebut dibuang tanpa ada harga jual. Kondisi inilah yang sering dialami oleh para nelayan. Kususnya untuk jenis ikan ekspor (Tuna dan Cakalang) nelayan juga menjual dengan harga relatif murah. Apalagi bila ikan-ikan yang tertangkap tidak ditangani dengan baik seperti pemberian es batangan yang cukup, maka kualitas dagingnya akan menurun dan tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan perikanan serta harus melampirkan sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI).

Bila SHTI ini tidak dilampirkan maka ikan-ikan tersebut akan sulit dipasarkan di pasar dunia. Ekspor ikan ini tidak langsung dikirim melalui Aceh, namun melalui perusahaan perikanan di Medan. Sehingga nilai tambah tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh, terutama masyarakat pesisir begitu juga terhadap ikan konsumsi biasanya jenis ikan yang digunakan untuk ikan konsumsi adalah jenis ikan pelagis kecil (selar, teri, kembung dll) dan beberapa jenis ikan demersal (ikan kakap, kerapu, dll).

Khusus ikan pelagis kecil yang biasanya ditangkap oleh nelayan yang menggunakan kapal kecil sama juga kondisinya saat ikan melimpah yang seharusnya disimpan dalam cold storage dan saat musim paceklik ikan ini didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun karena cold storage yang ada kapasitasnya hanya 1.000 ton juga mengalami hal yang sama dengan ikan pelagis besar, sehingga di saat paceklik (ikan sulit didapat). Kebutuhan ikan untuk masyarakat didatangkan dari Medan, yang terkadang kualitasnya kurang baik atau ikan budidaya, baik budidaya air tawar maupun payau (tambak).

Kedua, sarana dan prasarana. Sesuai Permen-KP No.16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan Lampulo, sudah dijadikan pelabuhan perikanan Samudera, karena kriteria teknis untuk itu sudah terpenuhi. Di samping itu, fasilitas pokok juga sudah terbangun seperti breakwater, dermaga dan jetty, kolam dan alur pelayaran, penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong kemudian lahan yang tersedia di pelabuhan ini sangatlah luas dan cukup untuk pengembangan industi perikanan.

Pelabuhan Lampulo juga sudah memiliki beberapa fasilitas fungsional seperti suplai air bersih sudah tersedia, namun harus ditambah lagi karena industri perikanan membutuhkan air dalam jumlah banyak. Es batangan sudah tersedia namun belum cukup bila dibandingkan dengan jumlah produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan. Begitu juga listrik belum cukup untuk pengembangan industri perikanan. Ada beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi seperti pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan (dock/slipway) serta laboratorium pembinaan mutu terhadap beberapa parameter uji yang harus tersedia.

Pelabuhan perikanan Samudera melayani kapal-kapal kapasitas besar, sehingga ikan-ikan yang didaratkan adalah ikan-ikan untuk bahan baku industri yang bertujuan untuk ekspor. Jika fasilitas ini sudah memadai, sumber daya ikan masih terjaga dan berkelanjutan maka investor akan datang berinvestasi. Komoditi perikanan merupakan peluang bisnis yang menjanjikan, permintaan pasar dunia sangatlah tinggi untuk sektor perikanan. Apalagi beberapa wilayah pengelolaan perikanan di tanah air sudah menunjukan kelebihan tangkap.

Sangat potensial
Dari uraian di atas menandakan bahwa Aceh sangat potensial untuk pengembangan industri perikanan, karena bahan baku industri perikanan di Aceh masih sangat menjanjikan. Kondisi ini dapat kita lihat dari hasil pendaratan ikan di beberapa pelabuhan di Aceh masih sangat bagus bertanda sumber daya ikan Aceh masih belum menunjukkan kelebihan tangkap dan kondisi ini harus tetap terjaga.

Aceh memiliki dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yaitu WPP 571 Selat Malaka dan WPP 572 Samudera Hindia. Kedua wilayah ini masih sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam upaya peningkatan hasil tangkapan, terutama ikan-ikan untuk bahan baku industri seperti Cakalang dan Tuna. Selama ini, Acehlah yang memasukkan bahan baku industri perikanan terbesar untuk Sumatera Utara yaitu mencapai 80% ke berbagai industri perikanan di Medan, karena Aceh belum memiliki industri perikanan.

Ketiga, regulasi yang jelas dan mudah tentang perikanan serta menghilangkan syarat izin yang menghambat iklim investasi, tetapi perlu minciptakan pelayanan mudah dan cepat sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kerja sama antarinstansi juga harus sejalan sehingga tidak menimbulkan kesan mempersulit. Aceh merupakan daerah khusus seharusnya aturan-aturan untuk para investor yang menanamkan modalnya di Aceh juga dipermudah. Dalam membuka usaha, tentunya investor menginginkan tepenuhinya beberapa persyaratan seperti hak pengelola lahan (HPL), hak izin bangunan (HGB) secara cepat dan mudah.

Pada awal 2014 lalu, tim dari pemerintah Aceh datang menemui direktur salah satu perusahaan perikanan di Medan, yang telah memiliki jaringan antarnegara untuk memperkenalkan bahwa Aceh memiliki sumber daya ikan yang melimpah dan mengajaknya untuk berinvestasi pada sektor ini di pelabuhan Lampulo. Perusahaan tersebut langsung merespons undangan pemerintah Aceh dan menyatakan membangun kawasan industri di Pelabuhan Lampulo, sehingga pada Mei 2014 pemerintah Aceh menyediakan lahan untuk pembangunan industri perikanan, yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Tahap pertama, pembangunan ruang proses Tuna loin dengan kapasitas 30 ton/hari, pembangunan coldroom kapasitas 1.000 ton, pembangunan pabrik es batang kapasitas 60 ton/hari sebagai industri pendukung untuk menjaga kualitas bahan. Setelah dokumen yang dibutuhkan rampung akan melanjutkan pembangunan tahap kedua yaitu pembangunan proses pengalengan Tuna untuk satu line produksi serta pembangunan proses frozen kapasitas 10 ton/hari, khususnya jenis octopus dan jenis perikanan dasar lainnya, namun entah di mana kendalanya bangunan tahap kedua belum dikerjakan. Seharusnya pada 2016 ini sudah dioperasionalkan yang membutuhkan 1.200 orang tenaga kerja.

Dari sisi ekonomi 1.200 tenaga kerja akan mampu menghasilkan uang dari upah yang diberikan oleh perusahan perbulannya mencapai Rp 2,4 miliar, tentunya uang ini akan berputar di Aceh yaitu di pelabuhan perikanan samudra Lampulo dan akan terjadi multiplier effect, sehingga pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran kususnya masyarakat pesisir Aceh dari sisi tersebut Aceh sudah dirugikan akibat pelayanan yang lamban.

Keempat, keamanan. Jaminan keamanan bagi investor dalam berinvestasi sangatlah patut diberikan dan harus diwujudkan dalam situasi apa pun. Sebab perekonomian suatu daerah sangat membutuhkan masuknya investasi untuk kebutuhan ekonomi suatu daerah oleh karena itu jaminan keamanan terhadap investor sangat perlu diperhatikan. Bila empat faktor ini sudah berjalan, maka para investor perikanan tidaklah sulit masuk ke Aceh. Apalagi pelabuhan perikanan Samudera Lampulo letaknya sangat strategis, yaitu di jalur perdagangan internasional yang berbatasan dengan Burma, Thailand, India, dan Malaysia. Di samping itu pelabuhan perikanan Lampulo dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan type A (kelas 1).

Pelabuhan ini dirancang untuk melayani kapal perikanan yang berukuran di atas 60 Gt, dapat menampung 100 buah kapal yang berukuran 60 Gt, dapat juga melayani kapal-kapal yang beroprasi di perairan lepas pantai ZEE dan perairan internasional. Jumlah ikan yang didaratka berkisar 40.000 ton/tahun dan juga memberi pelayanan untuk ekspor. Pelabuhan perikanan Lampulo juga memiliki luas tanah yang cukup untuk pengembangan industri perikanan, sesuai master plan yang sudah disiapkan. Semoga!

* Dr. Raihanah, M.Si., Staf Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id