Ragam Tantangan Profesi Jurnalis yang Mengancaman Kebebasan Pers | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ragam Tantangan Profesi Jurnalis yang Mengancaman Kebebasan Pers

Foto Ragam Tantangan Profesi Jurnalis yang Mengancaman Kebebasan Pers

aceh.Uri.co.id, HELSINKI Wartawan menghadapi beragam bentuk pelanggaran kebebasan pers saat menjalankan tugas. Ada yang mendapat ancaman fisik, ada pula yang mengalami pembatasan hak atas pendidikan dan ekonomi. 

Tanggal 3 Mei adalah Hari Kebebasan Pers Dunia. Inilah curahan hati jurnalis dari lima negara yang menghadiri perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2016 di Helsinki, Finlandia, Selasa (3/5/2016). 

Dennis Joe Msacky, Tanzania (Afrika)

“Koran kami ditutup selama tiga pekan karena mengungkap gaji pemerintah,” kata Dennis, Redaktur Pelaksana koran terbesar kedua di Tanzania, Tanzania Newspaper.

Insiden itu terjadi sekitar tiga tahun lalu. Para jurnalisnya tidak dilukai dan situs mereka tidak ditutup, tetapi pemerintah menggunkan hukum untuk menutup media tersebut. 

Para wartawan Tanzania juga dahulu bisa meliput langsung debat di parlemen.”Tapi sekarang, pemerintah bilang tak boleh liputan langsung. Jadi anggota parlemen diskusi sendiri dan masyarakat tak tahu apa yang terjadi,” kata Dennis.

“Pemerintah melarang liputan langsung karena itu membuat masyarakat percaya perubahan bisa terjadi,”  lanjut Dennis. 

Selma I. T. C. Marivate, Mozambik (Afrika)

Di Mozambique, masalahnya adalah pemerintah memandang aksi wartawan sebagai kritik dan membuat mereka malu.

“Tapi tantangan terbesar adalah pendidikan. Karena kebanyakan wartawan tak punya kesempatan untuk kuliah, jadi mereka kekurangan kemampuan seperti pengertian atas isu-isu ekonomi dan politis,” kata wartawan STV tersebut. 

Menurut Selma, banyak berita tentang korupsi tidak dipublikasikan media massa karena wartawannya tidak tahu bagaimana menafsirkan informasi itu dan mereka tak tahu bagaimana cara menggali berita korupsi. 

“Masalah lain adalah kita tak punya banyak perempuan wartawan, padahal kita punya banyak isu gender, seperti anak perempuan yang harusnya sekolah tapi tak bisa sekolah karena mereka menikah dini, dan mereka punya banyak anak tanpa mendapat pendidikan layak dan rumah yang aman, jadi itu menyebabkan kemiskinan di negara kami,” katanya.
 
Azer Mnasri, Tunisia (Afrika)

Azer, seorang wartawan lepas, sering menginvestigasi teroris, meliput orang Tunisia yang menuju Suriah, merekam dengan kamera tersembunyi dan mengambil rute yang sama dari Tunisia ke Turki dan turun ke kota yang berbatasan dengan Suriah. 

“Ketika saya kembali ke Tunisia, saya diancam via Twitter, tapi untungnya tak terjadi apa-apa dan polisi menanyai saya untuk mendapat informasi demi menjamin keamanan saya,” kata Azer.  

“Sejak revolusi, situasinya begitu sensitif hingga pada situasi tertentu, biasanya ketika membahas terorisme, ada batasan-batasan karena Anda tak perlu memberitakan semua yang Anda lihat karena jika ada serangan teroris atau investigasi polisi tentang teroris, Anda tak berhak memberitakan semuanya,” katanya.

Anda tak perlu menceritakan semua rahasia karena Anda harus membantu polisi dengan merahasiakan sejumlah informasi agar polisi bisa melakukan investigasi dan aktivitas mereka. 

Wartawan biasanya cukup cerdas untuk tahu apa yang harus diberitakan dan apa yang harus disimpan supaya polisi bisa melakukan investigasi. “Soalnya ini sangat sensitif di negara saya,” kata Azer.

Jadi, jurnalis harus peka akan apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh diberitakan, tapi secara keseluruhan kebebasan berekspresi ada setelah revolusi terjadi. “Ini hanya soal sensitivitas,” kata Azer. 

Hilkka Kotkamaa, Finlandia (Eropa)

“Waktu saya bekerja untuk perusahaan media, mereka menentukan apa yang harus saya lakukan. Walau kebanyakan berita yang saya liput adalah cerita biasa, bukan berita,” kata Hilkka. 

Biasanya, dia menikmati kebebasan pers, khususnya karena liputannya biasanya tentang budaya dan literatur, tapi ketika dia membuat berita serius, perusahaan tempatnya bekerja bisa mengaturnya. Namun, tak ada tekanan dari pemerintah. 

“Kadang saya kesal karena artikel saya terlalu panjang dan mereka memotongnya untuk membuatnya lebih pendek, tetapi mereka tidak melakukannya demi alasan politis,” kata Hilkka.

Bekti Nugroho, Indonesia

Pada 1994, majalah mingguan “Editor”, tempat kerja Bekti, beserta sejumlah media lainnya menulis tentang kapal perang bekas Jerman yang diimpor Presiden Habibie. 

“Habibie, presiden Indonesia waktu itu, tidak suka berita itu,” kata Nugroho. Majalah Editor dibredel, dan tutup selamanya. 

Namun, sejak Indonesia memiliki Undang-Undang Pers, media menikmati kebebasan berbicara. 

Di sisi lain, ada hukum yang menyatakan wartawan bisa dipenjara, walau Dewan Pers telah menandatangani nota kesepahaman dengan kepolisian untuk melindungi kebebasan pers. 

“Jika seseorang ingin mengajukan kasus yang berhubungan dengan pers ke polisi, polisi harus bertanya dahulu ke Dewan Pers untuk evaluasi apakah itu kasus pers atau kasus pidana,” katanya.

Pelanggaran kebebasan pers kini datang pula dari para pemilik media, yang sebagian besar merupakan politisi sekaligus pebisnis.

“(Pembatasan kebebasan pers) sekarang datang dari dalam. Yang pertama adalah dari para pemilik karena banyak pemilik media terlibat partai politik,” kata Bekti.

Ancaman lain datang dari sisi ekonomi, menurut lelaki yang sempat menjadi bagian dari Dewan Pers ini, karena industri media lebih mementingkan keuntungan finansial daripada idealisme. 

(Jennifer Sidharta, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, melaporkan dari Helsinki untuk Kompas.com) (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id