Anggota F-PA Tolak Ubah Bendera Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Anggota F-PA Tolak Ubah Bendera Aceh

Foto Anggota F-PA Tolak Ubah Bendera Aceh

* Gubernur: Harus Lihat ke Depan

BANDA ACEH – Rapat dan diskusi perubahan BenderaBintang Bulan di DPRA, Senin kemarin berakhir tanpa keputusan meski anggota Fraksi Partai Aceh (F-PA) di DPRA maupun DPRK menolak perubahan sebagaimana diminta Wapres RI, Jusuf Kalla.

Rapat dan diskusi soal BenderaBintang Bulan berlangsung tertutup mulai pukul 15.30 sampai 17.30 WIB dipimpin Ketua DPRA, Tgk Muharuddin. Hadir Gubernur Zaini Abdullah, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar, para Ketua Fraksi dan Komisi DPRA, Pansus Bendera, anggota Fraksi PA DPRK se-Aceh, dan undangan.

Pihak DPRA melaksanakan rapat dan diskusi Bendera Aceh untuk menindaklanjuti pertemuan Gubernur, Ketua DPRA, Wali Nanggroe, Kapolda, Pangdam, Kejati Aceh serta lainnya dengan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis 28 April 2016.

Pada pertemuan itu, Jusuf Kalla memberikan solusi kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk penyelesaian masalah BenderaBintang Bulan yang telah mengambang tiga tahun dengan mengubah beberapa item agar tidak mirip bendera GAM yang dikibarkan pada masa konflik atau sebelum GAM-RI damai. Mengenai bentuk perubahannya, Wapres menyerahkan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh serta elemen masyarakat lainnya.

Menurut Jusuf Kalla, BenderaBintang Bulan sebagaimana Qanun Nomor 3 Tahun 2013 sudah dibahas dalam rakor kementerian jajaran Polhukam. Hasilmya meminta Bendera Aceh itu diubah karena mirip bendera masa konflik dan belum sesuai isi PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Sumber Serambi mengatakan, setelah Ketua DPRA menyampaikan pengantar, langsung memberikan kesempatan kepada Ketua Pansus Bendera, Kausar yang juga Ketua F-PA DPRA untuk memberikan penjelasan soal qanun bendera. Berikutnya penjelasan Gubernur Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe tentang pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla.

Tolak perubahan
Selesai Gubernur dan Wali Nanggroe menjelaskan hasil pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPRA memberikan kesempatan kepada anggota F-PA dari DPRK untuk menyampaikan pendapat.

Anggota F-PA dari DPRK Aceh Timur, M Kasim meminta gubernur menunjukkan surat permintaan perubahan Bendera Aceh dari Wapres Jusuf Kalla. M Kasim menyebutkan, dirinya tidak setuju Bendera Aceh diubah. “Itu bendera perjuangan GAM dan sekarang sudah damai, kenapa tidak boleh digunakan,” tandas Kasim.

Pendapat juga disuarakan anggota F-PA DPRK Bireuen, Fadli Yusuf dan Ketua DPRK Abdya Zulkifli Isa. Fadli dan Zulkifli secara tegas menolak Bendera Aceh Bintang Bulan diubah. “Biarkan saja bendera itu seperti aslinya,” kata Fadli.

Setelah ketiga anggota F-PA dari DPRK menyampaikan pendapat, rapat diskor untuk shalat Ashar dan dilanjutkan lagi pada pukul 16.20 WIB dengan mendengar penjelasan Gubernur dan Wali Nanggroe menanggapi tanggapan yang disampaikan anggota F-PA dari DPRK.

Intinya, baik Gubernur maupun Wali Nanggroe meminta agar anggota F-PA DPRA maupun DPRK bisa mengerti permintaan Pusat agar ada perubahan sedikit pada Bendera Aceh supaya segera disetujui dan digunakan sebagai bendera daerah menggantikan Bendera Panca Cita.

Selesai Gubernur dan Wali Nanggroe menyampaikan tanggapan, anggota F-PA dari DPRA dan Kabupaten/Kota tetap saja menolak Bendera Aceh Bintang Bulan diubah bentuk dan gambarnya.

Karena anggota F-PA tetap menolak BenderaBintang Bulan diubah, akhirnya pada pukul 17.30 WIB Ketua DPRA Muharuddin menutup rapat dan diskusi dan dijadwalkan dilanjutkan kembali namun belum ada penentuan jadwalnya.

Lihat ke depan
Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah kepada Serambi seusai rapat dan diskusi soal bendera mengatakan, Wapres Jusuf Kalla menyarankan agar Bendera Aceh diubah sedikit, jangan sama dengan bendera GAM pada masa konflik. Kalau sudah diubah, benderanya akan dibawa kembali dalam rapat jajaran Kementerian Polhukam untuk diminta kembali persetujuannya, sudah boleh atau tidak dikibarkan.

Secara politis, Pusat melihat Bendera Aceh bergaris dua hitam tebal di atas dan di bawah belum memenuhi isi PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, makanya dalam rapat jajaran Kementerian Polhukam bendera Aceh itu belum disetujui untuk digunakan dan dikibarkan.

“Kita harus melihat ke depan dalam penyelesaian masalah Bendera Aceh ini, jangan terus melihat ke belakang. Dampak baik dan buruknya perlu dikaji kembali, apakah itu bagi pembangunan Aceh ke depan atau lainnya,” kata Zaini.(her) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id