Gugatan Bendera Berlanjut ke Mediasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gugatan Bendera Berlanjut ke Mediasi

Foto Gugatan Bendera Berlanjut ke Mediasi

* DPRA Dua Kali Mangkir

BANDA ACEH – Sidang gugatan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) terhadap Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah (tergugat I) dan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin (tergugat II) terkait bendera Aceh berlanjut ke tahapan mediasi. Proses mediasi tersebut akan dipimpin oleh hakim mediator, Ngatemin MH pada Rabu, 11 Mei 2016.

Keputusan itu disampaikan majelis hakim yang diketuai Syamsul Qamar MH dan dua hakim anggota, H Supriadi MH dan Eliyurita MH di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Senin (2/5). Kedua pihak digugat lantaran belum mengibarkan bendera Bintang Bulan tersebut.

Amatan Serambi, sidang kemarin hanya berlangsung lima menit. Usai menunjuk hakim mediator, kemudian majelis hakim menutup sidang. Hadir dari penggugat, Safaruddin SH, Miswar SH, dan Erisman SH. Sementara dari Gubernur Aceh diwakili kuasa hukumnya, M Nurdin SH. Sedangkan Ketua DPRA Tgk Muharuddin, tidak hadir. Menurut catatan Serambi, tergugat II sudah dua kali mangkir dari panggilan majelis hakim. “Kita akan kirimkan surat panggilan untuk masing-masing tergugat agar menghadiri sidang mediasi nantinya,” kata hakim mediator, Ngatemin.

Untuk diketahui, YARA menggugat Gubernur Aceh dan Ketua DPRA karena belum juga mengibarkan bendera Bintang Bulan yang sudah disahkan DPRA pada 25 Maret 2013. Karena itu, YARA menggugat dan menantang keduanya untuk segera mengibarkan bendera tersebut.

Terkait ketidakhadiran Ketua DPRA, Safaruddin kepada Serambi mengaku kecewa. Sebab, katanya, DPRA merupakan pihak yang paling ngotot meminta agar bendera Bintang Bulan dikibarkan di Aceh. “Tapi ternyata pihak DPR tidak hadir. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan DPRA patut dipertanyakan keseriusannya,” kata Safaruddin.

Menurut Safaruddin, masyarakat sudah menunggu-nunggu ingin melihat konsistensi pernyataan dari DPRA. Tapi ternyata sudah dua kali sidang mereka tidak hadir dan ini sangat menyakitkan. “Seharusnya ini menjadi perioritas DPR karena ini menjadi dagangan politik mereka yang sangat kencang ke Jakarta. Jika mereka tidak hadir, seolah-olah ini tidak penting,” ujar dia.

Jika persoalan bendera dianggap tidak penting, tambah Safar, maka YARA meminta agar anggota DPRA tidak boleh lagi berbicara tentang bendera Bintang Bulan. “Tidak perlu diperjuangkan lagi, karena apa yang mereka sampaikan selama ini hanya slogan saja dan diragukan kebenarannya. Kita menilai seperti itu, karena kondisinya seperti ini,” ujar Direktur YARA ini. (mas) (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id