DPRK Pijay Kembalikan LKPJ Bupati | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRK Pijay Kembalikan LKPJ Bupati

Foto DPRK Pijay Kembalikan LKPJ Bupati

* Copy Paste dari Tahun 2014

MEUREUDU – Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Senin (2/5), mengembalikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun Anggaran 2015. Pihak legislatif mengembalikan LKPJ lantaran isinya tidak konkret dan banyak copy paste dari tahun sebelumnya.

Permintaan pengembalian LKPJ tersebut berlangsung dalam sidang koreksi LKPJ bupati tahun anggaran 2015 yang berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRK setempat yang turut dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota Panja. Mulai dari Ketua Panja Saifullah, Wakil Ketua Hasan Basri ST MT, Musriadi M Ali, Nazaruddin Ismail SPdI, A Kadir Jailani, Fakrurrazi SPdI, Riadi Muhammad, H Hery Ahmadi, Drs M Yunus Is, dan Usman A Jalil. Sementara dari unsur pemerintah dihadiri oleh Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), para asisten, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Setelah ditelisik, LKPJ Bupati tahun anggaran 2015 sebagiannya merupakan copy paste dari LKPJ tahun 2014.

Tak hanya itu saja. Pihak Panja juga merasa kecewa dengan tidak adanya data akurat, seperti jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), jumlah guru, murid, serta data sekolah yang telah direhab pada Dinas Pendidikan (Disdik). Begitu pula data-data lainnya dari sejumlah SKPK, tidak ditampilkan dengan rinci.

Dokumen LKPJ memuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dan sekaligus merupakan gambaran kinerja tahunan sebagai implementasi dari perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. “SKPK terkesan membuat data seadanya saja, tanpa melakukan koordinasi dengan SKPK lainnya, sehingga perlu dikembalikan untuk diperbaiki dan diberikan waktu hingga Senin (16/5) mendatang,”sebut salah satu anggota Panja, Nazaruddin yang dibenarkan oleh anggota lainnya.

“Sebenarnya LKPJ itu merupakan tuntutan Peraturan Pemerintah (PP) No 3 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemerintah Daerah bahwa kinerja eksekutif patut diketahui oleh dewan serta publik. “Kami berharap deadline 16 Mei dapat diselesaikan karena paripurna pada 24 Mei,” kata Nazaruddin. (c43) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id