Pembahasan Qanun Pilkada Macet | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pembahasan Qanun Pilkada Macet

  • Reporter:
  • Senin, Mei 2, 2016
Foto Pembahasan Qanun Pilkada Macet

* Eksekutif Minta Bahas Ulang, Legislatif Ngotot Lanjut

BANDA ACEH – Rapat pembahasan perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota oleh Tim Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh macet alias dead lock.

Pada proses pembahasan yang berlangsung Jumat (29/4), tim eksekutif meminta pembahasan perubahan Qanun Pilkada dimulai dari pasal 24 tentang persyaratan calon perseorangan atau independen. Karena, perubahan isi pasal 24 yang dibuat Banleg DPRA belum disetujui oleh tim pembahas dari eksekutif.

Tim eksekutif yang terlibat dalam pembahasan perubahan qanun tersebut bersama Banleg DPRA dipimpin Asisten I Setda Aceh Dr Muzakar bersama Kepala Biro Hukum Edrian SH MHum, Kepala Biro Tata Pemerintahan Ali Al Fatah, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan M Jakfar SH MHum plus seorang ahli hukum dari Unsyiah yang juga mantan Asisten I Setda Aceh Dr Iskandar A Gani.

Terhadap permintaan eksekutif agar pembahasan perubahan Qanun Pilkada dimulai dari pasal 24 ditolak oleh Banleg DPRA. Menurut Banleg, jika pihak eksekutif belum setuju dengan perubahan isi pasal 24 huruf e), tentang persyaratan calon independen, bisa dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan dibahas ulang pada pertemuan berikutnya atau setelah pembahasan semua pasal qanun pilkada selesai atau pada jenjang pembahasan tahapan berikutnya yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sidang paripurna untuk pengesahan perubahan qanun tersebut.

Asisten I Setda Aceh, Dr Muzakar yang dimintai penjelasannya mengatakan penyebab macetnya rapat lanjutan pembahasan perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 karena pihak Banleg DPRA tidak mau kembali membahas isi pasal 24 hurup e) yang telah diubahnya secara sepihak.

Pihak eksekutif, dalam rapat pembahasan tersebut meminta supaya isi pasal 24 hurup e dikembalikan kepada isi awal draf qanun yang diusul eksekutif kepada legislatif yang berbunyi, ‘pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada haruf d) dibuat secara individu atau kolektif diberi materai dan mengetahui keuchik setempat atau nama lain.’

Rapat lanjutan pembahasan perubahan Qanun Pilkada yang berlangsung Jumat (29/4) dipimpin Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky dihadiri anggota Banleg.

Setelah pembukaan, langsung diumumkan bahwa dalam rapat lanjutan pembahasan dilanjutkan kepada pasal 25. Mendengar pengumuman itu, langsung saja anggota tim eksekutif interupsi meminta pembahasan dikembalikan kepada isi pasal 24 tentang persyaratan calon independen, terutama huruf e), yang telah diubah sepihak oleh pihak legislatif dari draf awal yang diajukan eksekutif sebelumnya.

Namun, permintaan tim eksekutif tidak diindahkan oleh pihak Banleg. Alasan Banleg tidak lagi membahas isi pasal 24 tentang persyaratan calon independen karena dalam pembahasan sebelumnya sudah disetujui. “Tim eksekutif tetap menolak, dan menyatakan perubahan isi pasal 24 itu belum disetujui,” kata Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum M Jafar. Penegasan serupa juga disampaikan Dr Iskandar, Edrian, Ali Al Fatah, dan Dr Muzakkar. Tapi pihak Banleg tetap saja tidak mau mengulang pembahasan isi pasal 24. “Karena masing-masing pihak mempertahankan prinsip, akhirnya sidang terhenti alias dead lock. Selanjutnya masing-masing pihak menyatakan akan berkonsultasi dulu dengan atasan,” kata Muzakar selaku ketua tim eksekutif.

Muzakar mengatakan, pihaknya meminta agar isi pasal 24 dikembalikan kepada draf awal dengan alasan karena antara draf yang diajukan perubahan dengan naskah akademinya sudah berbanding lurus. “Kalau diubah isinya, maka pihak eksekutif tidak komit dengan apa yang telah diajukan sebelumnya,” tandas Muzakar.

Dijelaskannya, Isi pasal 24 tentang persyaratan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari independen atau perseorang yang telah dibuat dalam perubahan qanun selaras dan sebanding dengan aturan KPU yang baru tentang hal yang sama. KPU menyatakan, dukungan KTP masyarakat untuk bakal calon independen atau perseorangan, satu desa cukup satu materai saja.

Sedangkan perubahan persyaratan dukungan yang dibuat Banleg DPRA, dukungan masyarakat untuk calon independen, harus dibuat surat pernyataan dan satu orang masyarakat satu lembar materai. Persyaratan ini jelas sangat memberatkan dan merepotkan masyarakat. Karena itu, pada saat persyaratan untuk calon independen yang dibuat Banleg DPRA dipublikasi, bukan dari kalangan masyarakat biasa saja yang menolaknya tetapi juga ahli hukum dan LSM.(her) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id