Nanti Ada RDPU | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Nanti Ada RDPU

Foto Nanti Ada RDPU

KETUA Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky yang dimintai penjelasannya tadi malam, mengakui macetnya pembahasan perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pilkada yang berlangsung, Jumat (29/4).

Dia menjelaskan, macetnya pembahasan tersebut karena tim eksekutif meminta agar pembahasan mundur kembali ke pasal 24 terkait syarat dukungan calon independen, yang sebelumnya telah sama-sama disepakati.

Atas permintaan itu, dirinya selaku pimpinan rapat lantas menanyakan kepada forum. “Ini menyangkut posisi dua lembaga, legislatif dan eksekutif. Maka kami melemparkan kembali ke forum,” kata Iskandar.

Akibatnya muncul diskusi panjang. Tim dari legislatif secara umum meminta agar pasal 24 yang telah dibahas dan disepekati dalam forum sebelumnya masuk Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan akan menjadi bahan untuk dikonsultasikan ke Kemendagri guna disempurnakan pada pembahasan di tingkat kedua.

Karena tidak ditemukan titik temu, akhirnya tim eksekutif meminta jeda agar bisa melaporkan dinamika pembahasan pembahasan kepada Gubernur.

“Atas permintaan itu, rapat kita pending dan saya meminta agar pihak eksekutif mengabarkan ke kami apakah bisa melanjutkan pembahasan setelah Jumat atau malamnya. Namun pihak eksekutif tetap bersikukuh untuk kembali ke pasal 24 yang telah dibahas itu. Padahal kami di Banleg sudah menjelaskan bahwa ini masih terproses di tingkat pertama. Nanti ada RDPU, konsultasi ke Kemendagri, dan sidang paripurna DPRA,” jelasnya lagi.

Di luar masalah tersebut, Iskandar khawatir penundaan yang kesekian kali ini bisa mempengaruhi pelaksanaan tahapan pilkada yang sudah semakin dekat.

Menurut Iskandar, rapat sudah sempat tertunda sebanyak tiga kali. Penundaan pertama terjadi karena tim eksekutif tidak hadir. Jadwal pembahasan kemudian digeser ke tanggal 27 April, dan juga harus ditunda karena tim eksekutif saat bersamaan mengikuti rapat bersama KPU terkait KIP Aceh Timur dan Nagan Raya.

Jadwal pembahasan kemudian digeser lagi ke tanggal 29 April dan lagi-lagi ditunda karena tidak ada kata sepakat apakah pembahasan dilanjutkan ke pasal 25 atau kembali ke pasal 24.

Pihaknya tidak ingin penundaan ini terus berlarut. Oleh karena itu Iskandar berniat membawa persoalan ini dalam rapat Banleg DPRA dan akan melayangkan surat secara resmi kepada Gubernur. “Jadi ada mekanismenya. Tidak hadir harus ada pemberitahuan kenapa. Meminta ditunda atau geser jadwal juga harus jelas kenapa,” demikian Iskandar.(yos) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id