Polisi Usut Pengadaan Mesin Perontok Padi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Polisi Usut Pengadaan Mesin Perontok Padi

Foto Polisi Usut Pengadaan Mesin Perontok Padi

* GeRAK: Ada Dugaan Unsur Korupsi

BLANGPIDIE – Polres Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mulai mengusut proyek pengadaan 100 unit mesin perontok padi bantuan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Abdya kepada para kelompok tani setempat. Kapolres Aceh Abdya AKBP Hairajadi melalui Kasat Reskrim AKP Misyanto M kepada Serambi kemarin menyebutkan pihaknya sudah menerima surat dari Kapolres untuk mengusut proyek tersebut dengan mengumpulkan data dan dokumen permulaan.

“Hari Senin (hari ini-red) sudah keluar surat perintah, dan selanjutnya kita akan mengumpulkan dokumen. Setelah itu kita turun ke lapangan untuk chek fisik, selanjutnya (kita) akan memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Intinya, setelah sprint keluar, langsung kita bergerak,” ujar AKP Misyanto kepada Serambi.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani menilai penolakan bantuan mesin perontok padi bantuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Abdya oleh petani terkesan aneh dan perlu diusut penegak hukum. “Kasus ini diduga kuat memiliki unsur dugaan tindak pidana korupsi. Dimana, unsur-unsur tersebut terlihat dari perencanaan anggaran dan modus ini dirancang secara khusus untuk mendapatkan keuntungan dari pengusulan proyek tersebut, “ ujar Askhalani kepada Serambi dalam siaran pers kemarin.

Askhalani menyebutkan pihaknya menduga pengadaan mesin perontok padi senilai Rp 1,11 miliar dari dana Otonomi Khusus itu tidak melalui pengusulan kepada DPRK Abdya, sehingga memudahkan ada permainan anggaran.

“Fakta ini semakin kuat, karena ada dua kegiatan yang berbeda untuk satu mata anggaran yakni pembelian mesin perontok jenis pedal 85 unit dan mini thresher 15 unit, dan pengadaan seperti ini tidak dibenarkan oleh undang-undang. Satu mata anggaran ya untuk satu kegiatan, dan setiap mata anggaran tidak dibenarkan melakukan pembelian beda model, karena dipastikan akan muncul celah korupsi,” terangnya.

Askhalani juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit khusus atau audit investigative. “Kasus ini seperti ada unsur kesengajaan untuk ditutupi. Selain itu perencanaan yang koruptif adalah cara-cara sistemik yang dilakukan eksekutif untuk mendapat keuntungan. Unsur-unsur dapat diduga dalam kasus ini sudah terjadi dari sejak awal,” paparnya.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyebutkan dari 100 unit mesin perontok padi yang dibeli, kemudian diganti dengan dua model berbeda dinilai sudah menunjukkan adanya upaya tertentu yang dipaksakan oleh dinas dalam membeli barang tersebut. Seharusnya, dinas terkait sebelum membeli harus memastikan mesin tersebut sesuai dengan kondisi pertanian di Abdya.

“Dinas tidak bisa seenak hati mengantikan produk yang dibeli dengan usulan yang tidak masuk akal. Jika ini terjadi, maka menunjukan perencanaan kegiatan tidak berjalan baik, dan perencanaan Distanak tidak sesuai kebutuhan dan terkesan asal jadi,” ujarnya.

Askhalani juga mempertanyakan fungsi dan peran anggota DPRK dalam pengawasan. Dewan Abdya dinilai seperti lembaga mati suri dan bahkan nyaris tidak mengawasi kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan eksekutif. “Contohnya saja, memasuki pertengahan tahun, pihak DPRK Abdya belum melakukan Pansus terhadap realisasi anggaran tahun 2015,” pungkasnya.(c50) (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id