Jangan Sibuk Urus Bendera | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Jangan Sibuk Urus Bendera

Foto Jangan Sibuk Urus Bendera

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan DPRA diminta tidak terlena, lalai atau disibukkan dengan urusan lambang dan bendera Aceh yang hingga saat ini masih tarik ulur dengan Pemerintah Pusat. Eksekutif dan legislatif didesak untuk mengurusi hal-hal yang urgen bagi masyarakat sedangkan perkara bendera dan lambang Aceh dinilai hanya kepentingan segelintir elite.

Harapan itu disampaikan dosen Universitas Muhammadiyah Aceh, DR Taufik A Rahim SE MSi saat diwawancarai Serambi, Jumat (29/4) terkait berita berjudul ‘JK Minta Ubah Bendera Aceh’. “Kita jangan dilalaikan dengan masalah bendera dong. Wapres minta bendera diubah, sementara DPRA dan PA tetap berprinsip dengan bintang bulan, jadi sama juga kan semua punya prinsip dan jalan sendiri, pasti tidak ada titik temu juga,” kata Taufik.

Menurutnya Taufik, jika kedua pihak masih pada prinsip masing-masing, terutama pihak legislatif Aceh yang tidak mau bendera diubah sedikit pun, maka persoalan bendera ini diyakini akan terus berlarut-larut. Padahal, kata Taufik, masalah bendera bukanlah masalah yang penting yang harus diselesaikan Pemerintah Aceh dan DPRA saat ini.

“Walaupun Ketua DPRA, Muharuddin hadir dalam forum itu, tetap tidak akan selesai masalah bendera jika dirinya tidak mampu mempengaruhi anggota DPRA lainnya. Harusnya apa yang disampaikan Pak Wapres itu harus disampaikan, dimusyawarahkan, dan harus diterima di DPRA, tapi kita yakin pasti tidak diterima karena semuanya punya keinginan masing-masing,” kata Taufik.

Taufik tak menampik, Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang adalah hal yang harus direalisasi, karena hal itu merupakan turunan dari MoU helsinki yang telah dijabarkan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Namun, ia meminta semua pihak terkait di Aceh, jangan terus-terusan disibukkan dengan hal itu dan melupakan perkara lainnya yang lebih dianggap penting bagi masyarakat Aceh.

“Rakyat yang harus diperhatikan hari ini, apa yang dibutuhkan rakyat, berapa banyak yang miskin di Aceh, berapa banyak pengangguran di Aceh saat ini, itu yang lebih penting. Itu problem mendasar, itu yang harus diselesaikan,” kata Taufik.

Ia juga mengklaim, persoalan bendera sebenarnya adalah keinginan segelintir elite yang digaungkan seakan-akan hajat banyak masyarakat Aceh. Menurutnya, keinginan segelintir elite ini dapat mengacaukan dan membuat masyarakat hidup dalam ketidakpastian. “Secara politis bendera ini penting bagi meraka, apalagi disebut untuk identitas Aceh dan sudah diperjuangkan puluhan tahun,” katanya.

Ia juga menyebutkan, tidak hadirnya Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dalam rapat khusus di Jakarta dua hari lalu otomatis sangat mempengaruhi kebijakan di Partai Aceh (PA) dan anggota fraksi PA di DPRA. “Ini mungkin hidden agenda yang memperumit masalah Aceh, terutama masalah bendera ini. Mungkin saja ini seting dari awal para elite yang ingin menjumpai Wapres kemarin,” pungkas Taufik. (dan) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id