Jangan Dimanfaatkan untuk Kepentingan 2017 | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Jangan Dimanfaatkan untuk Kepentingan 2017

Foto Jangan Dimanfaatkan untuk Kepentingan 2017

PENGAMAT Politik Aceh, Aryos Nivada mengatakan, polemik bendera dan lambang harus segera diselesaikan, sehingga tidak dipolitisir dan digunakan untuk kepentingan Pilkada 2017.

“Lebih dari itu, bendera dan lambang bisa dijadikan bargaining untuk memenangkan salah satu kandidat gubernur. Target lainnya agar dinilai masyarakat di akar rumput, bahwa pemerintah Aceh yakni elite dari Partai Aceh sangat peduli memperjuangkan bendera dan lambang, tujuannya ingin meraih simpatik dan empati dari masyarakat Aceh,” kata Aryos Nivada kepada Serambi, Jumat (29/4).

Ia menyebutkan, sebelum mencari kesepakatan penyelesaian, langkah efektif adalah, Pemerintah Pusat membuat survei dengan mengambil responden yang sangat besar untuk mengetahui apakah bendera ini lebih penting dari kesejahteraan atau tidak. “Ini yang harus kita sadari bersama, apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat Aceh saat ini, apakah benar bendera atau itu hanya kepentingan sekelompok orang saja,” kata Aryos.

Aryos juga menegaskan, penyelesaian bendera dan lambang harus diletakkan pada win-win solution kedua belah pihak yakni Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat jangan mempertahankan kepentingan masing-masing sehingga titik temu dapat diraih. “Solusi lainnya adalah DPRA harus melakukan revisi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang. Bisa juga eksekutif meminta pertimbangan hukum ke Mahkamah Agung atas polemik Qanun Bendera yang sudah sah. Atau Pemerintah Pusat mencabut PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pembuatan Lambang, Bendera, dan Panji,” pungkas Aryos Nivada.

Sementara itu, Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH kepada Serambi mengatakan, terkait polemik bendera, baik DPRA maupun Gubernur menunggu keputusan pengadilan karena hal itu telah digugat selama ini. Kedua pihak, kata Safaruddin, harus memberikan argumentasi hukum yang kuat di pengadilan. “Tujuannya agar pengadilan dapat memutuskan apakah qanun tersebut boleh dijalankan atau tidak, walaupun nanti ada keputusan politik tetap saja harus tunduk pada putusan pengadilan,” kata Safaruddin.

Ia menyebutkan, harusnya DPRA lebih serius menghadapi gugatan tersebut di pengadilan dari pada bicara di media. Ia mengklaim, beberapa anggota DPRA juga hanya banyak bicara, ia menentang jika berani, kenapa tidak mengibarkan saja bendera tersebut di kantor atau di rumah, sebagai bukti bahwa apa yang mereka ucapkan juga mereka lakukan. “Jangan hanya banyak bicara dan omong kosong pada rakyat. Jika berani ayo kibarkan, kita tunggu, jangan banyak bicara tapi buktikan,” demikian Safaruddin. (dan) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id