DPRK Pertanyakan Ganti Rugi Lahan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRK Pertanyakan Ganti Rugi Lahan

Foto DPRK Pertanyakan Ganti Rugi Lahan

* Terkait Perluasan Waduk Paya Sikameh

BIREUEN – Wakil Ketua DPRK Bireuen, Drs Muhammad Arief, mempertanyakan proses ganti rugi lahan milik sejumlah warga yang terkena proyek perluasan Waduk Paya Sikameh, Kecamatan Peudada. Sebab, beberapa hari lalu, sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut melapor ke dewan bahwa mereka belum juga menerima ganti rugi.

Muhammad Arief kepada Serambi, dua hari lalu mengatakan, sampai saat ini normalisasi dan perluasan Waduk Paya Sikameh yang dimulai tahun lalu, terus dilakukan. Tapi, ganti rugi terhadap beberapa warga belum diselesaikan. Karena itu, ia meminta pemerintah segera menyelesaikannya.

“Ada beberapa orang mengaku pemilik lahan datang ke dewan, mereka melapor belum mendapat ganti rugi dan mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan hak mereka,” kata Muhammad Arief.

DPRK Bireuen, katanya, dalam waktu dekat akan turun ke kawasan Paya Sikameh untuk memastikan bagaimana sebenarnya perluasan areal waduk, termasuk bagaimana proses pembangunan dan perluasan waduk yang dananya bersumber dari APBA.

Menurut informasi, ada sekitar 6 hektare lagi sawah milik enam warga setempat yang terkena pengerukan dan normalisasi Waduk Paya Sikameh yang belum diganti rugi. “Kalau sudah dilakukan ganti rugi beberapa tahun lalu, siapa yang menerima. Kalau belum diganti rugi, hendaknya segera diselesaikan,” demikian Muhammad Arief.

Bupati Bireuen Ruslan M Daud menganggap wajar keinginan beberapa warga yang mengaku memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah di kawasan Paya Sikameh. Namun semuanya harus melalui prosedur hukum. “Silakan menempuh jalur hukum. Kalau keputusan pengadilan pemerintah wajib membayar, maka kita bayar sebagaimana mestinya,” tegas Ruslan.

Menurutnya, setahun lalu Pemkab Bireuen sudah duduk bersama beberapa pemilik tanah di kawasan waduk tersebut, perangkat desa setempat, serta camat. Saat itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi sekarang muncul lagi permintaan agar pemerintah membayar ganti rugi kepada sejumlah warga yang mengaku tanahnya terkena perluasan waduk.

Sepengetahuannya, tanah yang terkena perluasan waduk berstatus tanah negara. Jadi tidak mungkin pemerintah membayar tanah pemerintah. Namun, bupati meminta masalah tersebut ditempuh melalui jalur hukum agar tuntas. Apabila Pemkab nanti diwajibkan membayar, maka anggaran yang akan dikeluarkan nantinya juga jelas,” demikian Ruslan.(yus) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id