Besok, BPS Mulai Sensus Ekonomi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Besok, BPS Mulai Sensus Ekonomi

Foto Besok, BPS Mulai Sensus Ekonomi

BANDA ACEH – Badan Pusat Statistik (BPS) mulai besok, Minggu (1/5) hingga 31 Mei 2016 melakukan sensus ekonomi (SE) 2016 secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh oleh petugas BPS Aceh dan petugas BPS di kabupaten/kota. SE ini untuk mengumpulkan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, mulai pelaku usaha besar, seperti perusahaan hingga pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga pemerintah mengetahui kondisi perekonomian yang diperlukan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Kepala BPS Aceh, Hermanto, menyampaikan hal ini kepada Serambi, Jumat (29/4). Menurutnya, di Banda Aceh, sensus ekonomi pertama akan dilakukan pihaknya terhadap Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (1/5) pagi, yang sekaligus menandai kick off dimulainya SE 2016 ini di Aceh.

Hermanto menyebutkan di Aceh ada 200 ribu lebih usaha yang akan disensus. Sasaran SE 2016 ini adalah semua pelaku usaha, termasuk UMKM, kecuali sektor pertanian. Pasalnya, untuk sektor pertanian ada sensus tersendiri. Hermanto menyadari, dalam SE yang untuk ketiga kalinya setelah dua kali sebelumnya, yaitu pada 1986 dan 1996, ada kecenderungan pemilik usaha besar kurang merespon SE karena berpikir untuk menghindari pajak. Karena itu, ia menegaskan SE ini tak berkaitan dengan pajak.

Ia menambahkan, pelaksanaan sensus ekonomi ini dirasa perlu dilakukan juga untuk jalannya program pemerintah. Karena selama ini dinilai banyak program pemerintah masih belum tepat sasaran. “Sehingga nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk program-program pemerintah,” katanya.

Hermanto mengimbau masyarakat memberikan data valid melalui petugas sensus yang jumlahnya disebar ke seluruh Aceh untuk melakukan tugas ini mencapai 5.604 orang.

Kepala BPS Aceh, Hermanto juga menegaskan responden yang menolak untuk disensus terancam sanksi Rp 200 juta. Hal ini sesuai diatur dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Sasaran SE 2016 seluruh pelaku ekonomi dari perkotaan hingga desa terpencil.

“Bagi responden yang menolak memberi jawaban kepada petugas saat disensus, nantinya bisa dikenakan sanksi mencapai Rp 200 juta,” tegas Hermanto.

Meski selama pelaksanaan sensus ekonomi, sanksi tersebut belum pernah diberikan kepada pelaku usaha atau responden. “Selama ini kita tak melakukan, ya karena harapan kita masyarakat sadar dengan sendirinya sehingga memberi data valid. Bukan data tak valid karena keterpaksaan,” ujarnya. Ia menambahkan, selain responden yang diminta menjawab petugas sensus secara jujur, petugas juga diimbau bekerja secara amanah. Artinya harus jujur dalam pendataan. (avi) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id