Apatisme dan Lumpuhnya Demokrasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Apatisme dan Lumpuhnya Demokrasi

Foto Apatisme dan Lumpuhnya Demokrasi

Oleh Siti Arifa Diana

Apatisme lahir bukan tanpa sebab. Justeru karena faktor historisisme. Para pemangku kekuasaan seperti kehilangan epidermisnya merangkul peradaban untuk rakyatnya.

ADA semacam aroma menyengat yang membaur pekat pada indera masyarakat. Mirip saat kita hendak melintasi pasar ikan atau berbagai jenis daging pada hari pekan. Begitu kiranya menggambarkan suasana jelang Pilkada 2017 yang tinggal seperempat langkah lagi. Sejak antusiasme dan kegairahan besar merampung kuota masyarakat pemilih di pesta demokrasi pada 2009 lalu, tampaknya masyarakat kini mulai memasang cermin pada logika dan rasionalitasnya berpartisipasi politik, berangkat dari sudut pengalaman yang ada.

Bermula pada bentuk pengharapan yang besar, dan kepercayaan, serta bentuk-bentuk kerelaan lainnya menitip sebuah amanah, serta menata janji yang berkali-kali terlontar manis dari mulut kandidat calon pemimpin. Pada realita yang dijalani, masyarakat malah menemui banyak distorsi dan ketimpangan. Janji hanya tinggal janji, tepatnya wacana perubahan yang diusung pada kampanye ternyata tidak terealisasi. Belum lagi sederet konflik pro dan kontra antar pemenang, konspirasi penekanan yang berwujud teror dan intimidasi, politik uang dan lain-lain.

Ketimpangan tersebut seolah menciptakan ekses bahwa demokrasi yang sejatinya berlandaskan pada kedaulatan rakyat hanya dijadikan sebagai pemanis yang terdengar sakral dalam panggung politik. Presentabel tersebut juga seolah menafsirkan masyarakat tak lain hanya dijadikan sebagai komoditi, bukan aksesibilitas demokrasi yang ideal.

Dalam situasi yang demikian kita sebut sebagai crisis of confidence, kini menyeruat iklim moral politik baru, dengan ditandai munculnya sebuah doktrin yang merambat pada berbagai sudut warung kopi, dialog kaum intelektual dan akademik, juga pelaku birokrasi dan militer yang diam-diam berbisik satu sama lain. Doktrin tersebut berupa stigma yang menunjukkan rasa apatisme terhadap pemangku kekuasaan.

Faktor historis
Apatisme lahir bukan tanpa sebab. Justeru karena faktor historisisme. Para pemangku kekuasaan seperti kehilangan epidermisnya merangkul peradaban untuk rakyatnya. Fakta ini tidak dipungkiri di balik persepsi mayoritas masyarakat. Khususnya masyarakat yang pada hari ini lebih memprioritaskan kepentingan lingkup personalnya, atau bagi mereka yang tidak ada waktu untuk memikirkan kompleksnya urusan panggung politik negara ini.

Di tengah preparing para penyelenggara pesta rakyat dan strategi perebutan suara oleh kontestan pilkada, berbagai stigma tersebut di atas telah bermunculan dan mencetak otak baru di banyak kepala. Khususnya masyarakat di Aceh sendiri yang masih pesimis akan manifestasi baru yang ideal lahir pada wajah kepemimpinan daerahnya.

Sejak hadirnya gerakan-gerakan penentang kaum otoritas, seperti Din Minimi dan para eks kombantan GAM lainnya. Menilik berbagai gejolak yang disebabkan sikap cuek-bebek-nya pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan dan keadilan, perseteruan simbolitas, juga berbagai kicauan sensitif dalam mengkritisi konflik intern antarpemangku kekuasaan.

Seolah memberi kesan bahwa masyarakat Aceh diposisikan sebagai penonton bioskop, menyaksikan setiap bahasa demi bahasa yang berbau paradoks dan saling menjatuhkan posisi demi sebuah kepentingan kekuasaan. Tak dipungkiri mobilitas ini yang sedang kita tonton bersama dalam panggung jenaka pemerintahan Aceh, berjudul Asam Keu’eung Aceh, yang ditokohi oleh Zaini vs Mualem. Yang sebentar lagi akan menjadi lawan sesungguhnya pada sayembara Pilkada 2017.

Seyogianya sebuah cita-cita demokrasi beraspek kepentingan dan kemaslahan rakyat, tidak ter-list sebagaimana mestinya tertuang dalam UU No.8 Tahun 2015, Pasal 1 ayat (23), yang menjelaskan bagaimana posisi pemerintah daerah merupakan pemegang kewenangan dalam proses pemerintahan dan memegang prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Bukan untuk bergerilya diluar koridor fungsi dan tugas kewenangannya sebagai aktor pemerintah selama proses jabatan masih perlu dilunaskan dan dipertanggungjawabkan.

Proses pembangunan yang dikonstruksi menggunakan semen demokrasi dalam sebuah negara, sepatutnya selalu berorientasi rakyat. Pemerintah dan para stakeholder dalam hal ini berupaya memainkan perannya, agar setiap pembangunan yang ada selalu berpedoman pada aturan UU dan tidak lari dari koridornya. Apa yang kita amati dari kasus reklamasi Teluk Jakarta, yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menuai banyak distorsi dan reaksi, boleh kita katakan sebagai pembelajaran banyak pihak terutama bagi para pemangku kewenangan.

Pergeseran citra
Sejalan dengan dekatnya agenda pergantian kepala daerah (Pilkada 2017), banyak pihak kemudian mengaitkan hal ini bagian dari permainan politik dan pergeseran citra. Namun hal yang lebih include adalah mayoritas masyarakat menilai hal ini sebagai problem civil dynamics (dinamika kaum sipil), dan bentuk diskriminasi pemerintah terhadap rakyatnya.

Persoalan yang mendasar adalah, sejauh ini tindakan pemerintah dianggap belum menengahi sasaran pembangunan. Kebijakan sejatinya dapat diukur dengan mempertimbangkan berbagai hal, terutama bagaimana persoalan ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, dan menyangkut hak-hak manusia dalam memperoleh kehidupan layak di dalamnya.

Namun propaganda lainnya muncul, tatkala ada pihak korporasi/swasta yang mengaku memiliki aset pada lahan Reklamasi Teluk Jakarta (Kompas.com, 21/4/2016). Inilah kemudian yang terkesan mencoreng dan menggores luka dihati rakyat. Tidak jauh dari kasus itu, dilema krusial lainnya juga banyak ditemui di berbagai daerah, seperti kasus penggusuran pemukiman dan tempat aktivitas para masyarakat untuk memperoleh pendapatan harian.

Pembangunan bisa saja terealisasi sesuai skema kebijakan pemerintah, namun, pemerintah perlu mengatur sistem dan memprioritaskan kepentingan mayoritas masyarakat kelas bawah, yang pada hari ini berjuang mencapai kegetiran hidup dan ekonomi. Agar bangsa ini tidak diibaratkan seperti istana yang dibangun megah, tapi mengubur jutaan jiwa di bawah permukaannya. Pemerintah, ekonomi, dan masyarakat madani perlu berjalan seimbang. Jika yang satu mendominasi lainnya, akan muncul akibat yang tidak menguntungkan (Anthony Giddens, 2001).

Pada banyak deretan persoalan negeri ini, hakikatnya bersumber dari kelumpuhan demokrasi, dan kelabilan sistem yang dijalankan oleh para pemangku politik. Saya bisa saja dengan mudah memprediksi realitas ini menjadi sebuah bumerang nantinya, di mana kebungkaman lahir dalam wujud minimnya trust dan kuota masyarakat terlibat dalam partisipasi politik selanjutnya.

* Siti Arifa Diana, Mahasiswi jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, dan pegiat di Komunitas Demokrasi Aceh Utara. Email: [email protected] (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id