Pemerintah Pusat Menanti Perubahan Bendera Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pemerintah Pusat Menanti Perubahan Bendera Aceh

Foto Pemerintah Pusat Menanti Perubahan Bendera Aceh

Pemerintah dan legislatif Aceh diminta berubah sikap terkait dengan warna dan grafis bendera Aceh. Adalah Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla (JK), menekankan agar bendera Aceh diubah supaya tidak sama persis dengan Bintang Bulan, bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebab, jika sama maka akan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

DPRA sudah mensahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh tahun 2013, tapi belum bisa diterapkan karena Pemerintah Pusat meminta bendera itu diubah. “Intinya, Wapres mengingatkan bendera itu tidak sama persis dengan bendera GAM. Harus ada sedikit perubahan. Menindaklanjuti arahan Wapres tersebut, Pemerintah Aceh dan DPRA akan duduk kembali. Secepatnya kita bahas soal ini,” kata Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengatakan, Wapres hendaknya menerbitkan surat resmi tentang permintaan perubahan bendera Bintang Bulan tersebut kepada Ketua DPRA dan Gubernur Aceh. “Ini sangat penting, agar masalah bendera Aceh dan lambang Aceh yang baru itu tidak lagi mengambang dan terus-menerus dalam suasana cooling down,” ujarnya.

Lebih penting lagi, kata Muhar, surat Wapres itu akan dijadikan dasar untuk bermusyawarah lagi dengan anggota DPRA, eksekutif, DPRK, KPA, dan elemen masyarakat lainnya di Aceh.

Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan pihaknya harus duduk dan bermufakat dulu untuk membahas persoalan bendera Aceh. Sedangkan mantan petinggi GAM, Zakaria Saman, berharap Pemerintah Aceh tidak terlalu memaksa diri untuk meyakinkan Pusat agar bendera tersebut disahkan.

Terkait dengan itu, Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Bulan sebelum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Kapolda menegaskan pihaknya akan menindak tegas setiap upaya yang merongrong kewibawaan pemerintah.

Ya, yang sangat menarik, dalam pertemuan dengan para petinggi Aceh itu, Wapres JK mengingatkan agar Aceh jangan menghabiskan energi dan waktu untuk bendera semata. Sebab, menurut JK, masih banyak hal yang lebih penting lagi yang harus dikerjakan. Misalnya, menurunkan angka kemiskinan Aceh yang masih tinggi, mencapai 17,11%, jauh di atas nasional yang hanya 11%. Begitu juga dengan angka pengangguran di Aceh yang mencapai 9,93% dari 2,2 juta angkatan kerja.

Wapres Jusuf Kalla juga berpesan agar Pemerintah Aceh fokus untuk menghidupkan sektor-sektor ekonomi formal dan informal supaya masyarakat yang menganggur bisa bekerja. Ciptakan pula lapangan kerja baru di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, maupun migas, dan lainnya.

Kita melihat, untuk mengejawantahkan apa yang disampaikan JK, para pengambil keputusan tinggi di Aceh tak harus menunggu sampai selesai Pilkada. Sebab, biasanya, isu-isu seperti itu suka dipermainkan menjadi bahan “jualan” dalam kampanye. Nah? (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id