JK Minta Bendera Aceh Diubah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

JK Minta Bendera Aceh Diubah

  • Reporter:
  • Jumat, April 29, 2016
Foto JK Minta Bendera Aceh Diubah

BANDA ACEH – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menekankan agar bendera Aceh diubah supaya tidak sama persis dengan Bintang Bulan, bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

“Menindaklanjuti arahan Wapres tersebut, Pemerintah Aceh dan DPRA akan duduk kembali. Secepatnya kita bahas soal ini,” kata Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah menjawab Serambi di Jakarta, Kamis (28/4) pagi seuai bertemu dengan Wapres JK di Kantor Wapres, Jakarta.

Pertemuan itu juga dihadiri Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar, Ketua DPRA Tgk Muharuddin, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen (TNI) Rudy L Polandi, Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Raja Nafrizal, termasuk Ketua Fraksi Partai Aceh Kautsar, dan Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh.

Sebagaimana diakui Gubernur Zaini, dalam pertemuan itu dibicarakan soal bendera Aceh, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), status Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Aceh, tentang terowongan Geureute, hingga masalah ganja dan narkoba.

Mengenai bendera Aceh, Gubernur Zaini mengatakan, meskipun DPRA sudah mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh tahun 2013, tapi belum bisa diterapkan karena pemerintah pusat menilai masih ada yang perlu dikoreksi, yaitu bentuknya yang sama persis dengan bendera GAM. “Intinya, Wapres mengingatkan bendera itu tidak sama persis dengan bendera GAM. Harus ada sedikit perubahan,” kata Zaini. Habis energi

Sementara itu, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin yang ditanyai Serambi kemarin mengatakan, Wapres JK meminta agar bendera Aceh yang baru, yakni Bintang Bulan, diubah. Alasannya, tidak boleh mirip atau sama dengan bendera separatis, sebagaimana isi salah satu pasal Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Muharruddin mengatakan, sebagai Ketua DPRA, ia telah menjelaskan panjang lebar kepada Wapres JK tentang tahapan pembuatan Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang baru.

“Bendera dan lambang baru itu kita buat atas dasar UUPA. UUPA lahir karena ada kesepakatan damai atau MoU Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM pada 15 Agustus 2005. Karena sudah damai, alangkah baik dan indahnya, jika bendera Bintang Bulan itu kita kibar di setiap instansi pemerintah di Aceh disandingkan dengan bendera nasional kita, Merah Putih. Tiang bendera Merah Putih lebih tinggi daripada bendera Bintang Bulan,” ujarnya.

Bahkan saat ini, kata Muhar, akibat pihak eksekutif tidak menjalankan Qanun Bendera dan Lambang Aceh Nomor 3 Tahun 2013, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah menggugat DPRA dan Pemerintah Aceh ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Muhar menyebutkan bahwa permintaan Wapres agar bendera Aceh itu diubah, bukanlah sikap pribadinya sebagai Wapres, melainkan hasil rapat sejumlah Kementerian Polhukam dan Kemendagri. “Wapres harus menjalankan keputusan yang telah diambil dalam rapat mengenai bendera dan lambang Aceh bahwa bendera tersebut diubah.”

Sejalan dengan itu, lanjut Muhar, Wapres meminta agar anggota Muspida Aceh yang hadir, termasuk Wali Nanggroe, untuk rapat kembali membahas masalah perubahan bendera Aceh yang baru itu dengan melibatkan DPRK, Komite Peralihan Aceh (KPA), dan elemen masyarakat lainnya di Aceh.

Wapres juga mengingatkan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh agar jangan menghabiskan energi dan waktu untuk bendera semata, mengingat masih banyak hal yang lebih penting lagi yang harus dikerjakan. Misalnya, menurunkan angka kemiskinan Aceh yang masih tinggi, mencapai 17,11%, jauh di atas nasional yang hanya 11%. Begitu juga dengan angka pengangguran di Aceh yang mencapai 9,93% dari 2,2 juta angkatan kerja.

Menurut Muhar, Wapres Jusuf Kalla juga berpesan agar Pemerintah Aceh fokus untuk menghidupkan sektor-sektor ekonomi formal dan informal supaya masyarakat yang menganggur bisa bekerja. Ciptakan pula lapangan kerja baru di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, maupun migas, dan lainnya.

Menanggapi arahan Wapres soal bendera Aceh tersebut, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengatakan, setelah pertemuan kemarin, Wapres hendaknya menerbitkan surat tertulis tentang permintaan perubahan bendera Bintang Bulan tersebut kepada Ketua DPRA dan Gubernur Aceh. “Ini sangat penting, agar masalah bendera Aceh dan lambang Aceh yang baru itu tidak lagi mengambang dan terus-menerus dalam suasana cooling down,” ujarnya.

Surat permintaan perubahan bendera itu nanti, kata Muhar, akan dijadikan dasar untuk bermusyawarah lagi dengan anggota DPRA, eksekutif, DPRK, KPA, dan elemen masyarakat lainnya di Aceh. “Saat ini, kami belum bisa memutuskan kibijakan apa yang akan diambil terhadap permintaan Wapres agar bendera Bintang Bulan tersebut diubah,” tukas Muharuddin.

Topik lain yang dibincangkan dalam pertemuan kemarin, menurut Gubernur Zaini Abdullah, adalah pelaksanaan Pilkada Aceh 2017. Wapres berharap Pilkada Aceh berjalan sukses dan tanpa hambatan.

Gubernur Zaini juga melaporkan bahwa Pemerintah Aceh telah menganggarkan dana Pilkada 2017 sebesar Rp 110 miliar. Di sisi lain, Kapolda Aceh Husein Hamidi menyampaikan kepada Wapres akan perlunya Aceh memiliki rumah sakit rehabilitasi narkoba dan helikopter. Gubernur menambahkan agar kebutuhan rumah sakit dan helikopter tersebut dianggarkan melalui APBN.

“Kita sangat mendukung usulan Pak Kapolda,” ujar Gubernur Zaini. Sementara itu, Kajati Aceh Raja Nafrizal melaporkan tentang sudah dibentuknya Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Daerah (TP4D) Aceh. Lembaga tersebut sudah dibentuk di seluruh kabupaten/kota di Aceh. “Lembaga ini dibentuk untuk mencegah terjadinya proses penyelewengan sejak proses tender. Kami memberikan pandangan dalam setiap tahapan tender, apakah sudah sesuai dengan hukum atau belum,” kata Raja Nafrizal. (her/fik)


(uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id