Apa Karya tak Yakin Pusat Setujui Bendera Bintang Bulan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Apa Karya tak Yakin Pusat Setujui Bendera Bintang Bulan

Foto Apa Karya tak Yakin Pusat Setujui Bendera Bintang Bulan

MANTAN petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Zakaria Saman mengaku tidak yakin bendera Bintang Bulan disetujui oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, dia berharap Pemerintah Aceh tidak terlalu memaksa diri untuk meyakinkan Pemerintah Pusat agar bendera tersebut disahkan.

“Saya sudah tahu tidak akan berhasil. Hanya saja DPRA selalu bersikeras memperjuangkan bendera tersebut. Nasihat saya, jangan bicara ‘kami tetap memperjuangkan bendera Bintang Bulan karena itu harga mati’, harga hidup yang kita cari sekarang,” katanya kepada Serambi, Kamis (28/4) petang.

Pria yang akrap disapa Apa Karya mengatakan, jikapun bendera Bintang Bulan tetap diubah sesuai dengan permintaan pusat, belum tentu semua masyarakat Aceh menerima. Sebab, masyarakat akan menawarkan ide dari masing-masing daerah di Aceh. “Diterima oleh orang Banda Aceh, tidak diterima oleh orang Pidie,” ujarnya.

Itu sebabnya, Apa Karya mengusulkan agar bendera Aceh yang dipakai, berupa kain merah berlambang bintang bulan pada posisi tengah dan terdapat pedang di atasnya. Dia merasa yakin masyarakat Aceh bisa menerima apabila bendera itu yang ditawarkan, sebab bendera itu merupakan bendera indatu yang digunakan sejak 1563.

“Itu coba tawarkan ke pusat, pasti kita tidak kalah. Tapi kalau kita kibarkan bendera Bintang Bulan yang sudah diubah, ke depan undang-undang pun harus kita ubah juga. Saya tidak setuju jika bendera Bintang Bulan diubah, karena belum tentu orang lain menerimanya,” jelas Apa Karya.

Mantan menteri Pertahanan GAM ini menambahkan dirinya bisa meyakinkan masyarakat Aceh apabila bendera yang ia tawarkan diperjuangkan oleh Pemerintah Aceh. Bahkan, bila ada orang yang memperdebatkan, maka dirinya akan berdiri paling depan untuk menantang, tapi tidak untuk bendera Bintang Bulan.

“Itu bisa kita kampanyekan. Syedara, pegang bendera ini dulu, apabila pada suatu hari bendera ini mendapat penolakan waktu Aceh sudah stabil, maka kita bisa buat referendum untuk menentukan bentuk bendera, apakah cap quran, cap kabah, cap nyoe (ini), cap jeh (itu)? Ini terserah pada orang Aceh,” sebutnya.

Salah satu tokoh pendiri Partai Aceh ini menjelaskan, tidak ada aturan yang melarang bendera daerah tidak boleh diubah. “Siapa bilang tidak bisa, bendera Jerman saja sudah empat kali diubah tidak ribut, tapi kita dengan bendera itu saja bisa ribut. Tapi jangan pula kain hitam dijadikan bendera, karena itu tanda orang mati,” ucap Apa Karya.

Kendati demikian, dia juga mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak larut dengan persoalan bendera. Menurutnya, yang terpenting diperhatikan saat ini bukanlah bendera, tapi kesejahteraan masyarakat. “Jika perut orang Aceh belum kenyang, jangan coba-coba kibarkan bendera, dirobek dan dilempar nanti,” pungkasnya.(mas) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id