Kalau belum Disetujui tak Boleh Dikibarkan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kalau belum Disetujui tak Boleh Dikibarkan

Foto Kalau belum Disetujui tak Boleh Dikibarkan

KAPOLDA Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Bulan sebelum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Kapolda menegaskan pihaknya akan menindak tegas setiap upaya yang merongrong kewibawaan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Husein Hamidi ketika dimintai tanggapannya terhadap sikap Polri setelah pertemuan antara Forkopimda Aceh dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta, Kamis (28/4). Kapolda Aceh menjadi salah satu unsur yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Wakil Presiden Jussuf Kalla minta bendera Bintang Bulan itu diubah. Alasannya cukup kuat, yaitu karena belum sesuai dengan PP Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah,” ujar Husein Hamidi menjawab Serambi via telepon, kemarin.

Husein mengatakan, perubahan bendera bintang bulan itu merupakan bagian dari tugas dan kerjanya pihak legislatif dan eksekutif. Begitupun ia berharap persoalan bendera ini jangan sampai menyedot habis energi kerja legislatif dan eksekutif.

“Masih banyak hal lebih penting lagi yang harus kita kerjakan bersama. Misalnya pembangunan ekonomi rakyat. Turunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Aceh. Bagaimana rakyat bisa sejahtera dan makmur, jika tingkat pendapatannya masih rendah,” ujarnya.

Karena itu, Husien Hamidi menyatakan sangat sependapat dengan saran Wapres JK kepada Ketua DPRA dan Gubernur Aceh, agar jangan terus menghabiskan energi dalam masalah bendera, tapi perbaikan ekonomi rakyat lebih penting. “Kita cerita akan mensejahterakan rakyat, tapi jalan untuk sejahtera belum kita lakukan dengan benar dan berkelanjutan, program maupun kegiatannya,” ujar Husein.

Kapolda Aceh juga mengatakan, dalam pertemuan dengan wapres kemarin, ia secara khusus meminta agar pusat meningkatkan perhatian terhadap penanganan narkoba di Aceh. Misalnya membuat rumah sakit rehabilitasi narkoba.

Menurut Kapolda, keberadaan panti rehabilitasi pengguna narkoba ini sangat dibutuhkan, karena sebanyak 60-70 persen penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Aceh saat ini, adalah tahanan maupun napi kasus narkoba. Selain itu, kondisi lapas di Aceh juga sudah over kapasitas.

Kapolda juga memohon kepada Wapres untuk memberikan satu unit helikopter untuk opresai narkoba bagi Polda Aceh. Kapolda mengatakan heli itu sangat penting karena dalam beberapa tahun terakhir ini pihak kepolisian di Aceh banyak menemukan ladang ganja, mencapai ratusan hektare di sejumlah kabupaten/kota. “Kalau sudah ada heli, operasi narkobanya bisa lebih kita intensifkan lagi dari udara,” ujar Husein Hamidi.(her) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id