Apdesi Aceh: Keuchik Dilarang Berpolitik Praktis | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Apdesi Aceh: Keuchik Dilarang Berpolitik Praktis

Foto Apdesi Aceh: Keuchik Dilarang Berpolitik Praktis

BANDA ACEH – Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh, Muksalmina, meminta kepada seluruh keuchik di Aceh agar tidak terlibat dalam politik praktis jelang Pilkada 2017.

Dia menegaskan bahwa keuchik dilarang mendukung salah satu kandidat karena itu melanggar aturan, baik aturan nasional maupun Aceh.

“Secara aturan nasional maupun Aceh tidak membolehkan keuchik aktif terlibat dalam pemilu, kecuali untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pilkada berkualitas,” katanya kepada Serambi, Rabu (27/4).

Menurutnya, bila ada keuchik yang ingin melakukan kegiatan politik seperti kampanye, maka harus ada izin cuti dari bupati. Karena itu, dia berharap anggota Apdesi Aceh untuk selalu bersikap netral dalam proses pilkada. “Hal ini sudah kita sampaikan kepada semua jaringan kerja Apdesi di Aceh,” ujar dia.

Begitupun, dia juga meminta masyarakat untuk mengontrol dan mengawal netralitas keuchik di gampong masing-masing. Apabila terdapat keuchik yang melanggar agar dilaporkan untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

“Kami berharap kepada semua pihak yang terlibat dan ikut dalam proses pilkada untuk sama-sama menjaga kondisi dan kenyamanan masyarakat dengan memberikan pernyataan yang edukatif, beretika, dan santun. Mari memastikan pemilu 2017 berjalan secara demokratis, jurdil, dan juah dari kekerasan,” ungkap Muksalmina.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan, kepada Serambi, Jumat (22/4) meminta para keuchikdi Aceh bersikap netral. Hal ini disampaikan menyikapi pemberitaan tentang maraknya dukungan sejumlah keuchik terhadap kandidat calon gubernur, bupati, dan wali kota.

“Akhir-akhir ini kita sudah beberapa kali membaca di media tentang dukungan para keuchik terhadap kepala daerah. Baik itu untuk bakal calon gubernur, bupati, maupun wali kota. Kenyataan ini sungguh sangat kita sayangkan,” kata Sudirman.

Dijelaskan, keuchik merupakan kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di gampong yang dekat dengan masyarakat. Keuchik juga merupakan tokoh pemimpin masyarakat.

Oleh karena itu, adanya pernyataan dukungan dari beberapa keuchik kepada kandidat kepala daerah tertentu, dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat dan dapat membuat pesta demokrasi nantinya tidak sehat. Ujung-ujung dapat menimbulkan aksi-aksi kekerasan di dalam masyarakat.(mas) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id