Dana Pilkada Aceh Rp 135 Miliar | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dana Pilkada Aceh Rp 135 Miliar

Foto Dana Pilkada Aceh Rp 135 Miliar

* Rp 110 Miliar untuk KIP

BANDA ACEH – Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Aceh, Nasir Zalba menyebutkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Aceh (Pilgub dan Wagub) telah dialokasikan dalam APBA 2016. Karena itu, Nasir meminta pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, selaku penyelenggara pilkada tidak perlu khawatir dengan ketersediaan anggaran.

“Anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pilgub dan wagub Aceh itu telah dialokasikan dalam APBA 2016. Jika kami tidak salah, nilainya mencapai Rp 135 miliar,” kata Nasir Zalba menjawab Serambi, Senin (25/4).

Sebelumnya, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi SH, kepada Serambi Jumat (22/4) mengatakan, kendati sudah keluar peraturan penyelenggaraan pilkada, pihaknya belum menerima dana pilkada dari Pemerintah Aceh. Padahal, batas akhir penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh sampai 22 Mei 2016.

Ridwan menyebutkan, jika NPHD belum ditandatangani hingga 22 Mei 2016, maka pilkada bisa ditunda ke tahun 2018. “Soalnya, dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (2) disebutkan, sampai dengan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS belum tersedia anggaran, maka KIP Aceh/kabupaten dan kota bisa menunda tahapan penyelenggaraan pemilihan,” kata dia.

Menanggapi hal ini, Nasir Zalba menjelaskan, anggaran Pilkada senilai Rp 135 miliar tersebut, dibagi dalam tiga bagian penggunaan. Pertama untuk kegiatan penyelenggaraannya dialokasikan Rp 110 miliar. Kedua untuk pengawasan penyelenggaraannya Rp 17 miliar dan untuk pengamanan Rp 8 miliar.

Anggaran untuk kegiatan penyelenggaraannya, kata Nasir Zalba, akan dihibahkan kepada KIP Aceh, selaku penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh yang akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan 20 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota, pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang.

Anggaran untuk pengawasan tahapan pelaksanaan penyelenggara pilkada, akan dihibahkan kepada Panitia Pengawas (Panwas). Sedangkan anggaran untuk pengamanan pilkadanya akan dihibahkan kepada aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian.

Terkait dokumen naskah hibah ketiga pos anggaran Pilkada Aceh 2017, Kepala Kesbangpol dan linmas Aceh, Nasir Zalba menyebutkan, dokumen dimaksud saat ini sudah berada di Biro Hukum Setda Aceh, untuk finalisasinya. Naskah dokumen tersebut, kata Nasir, sudah melalui proses konsultasi kepada pihak Kemendagri.

Ia memaparkan, konsultasi ke Kemendagri itu dilakukan pihaknya berdasarkan pengalaman yang dialami beberapa provinsi dan kabupaten/kota di luar Aceh, dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun lalu. Di mana banyak aparat pemerintah daerahnya harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Pasalnya, ada beberapa pos anggaran pilkada yang disediakan dinilai ilegal, sehingga masuk dalam kategori penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan daerah yang menjurus pada tindak pidana korupsi.

“Sebelum masalah itu muncul, meski daerah kita memiliki kekhususan, tapi tidak ada salahnya dokumen naskah hibah anggaran penyelenggaraan, pengawasan, dan untuk pengamanan tahapan Pilkada Aceh dikonsultasikan ke pusat. Jadi, kalau nanti ada gugatan hukum, maka kita bisa menyatakan, anggaran yang kita alokasikan itu sudah dikonsultasikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurutnya, dalam konsultasi itu, ada beberapa hal yang dikoreksi oleh mendagri. “Kita sudah menyesuaikan perubahan yang dilakukan Kemendagri. Konsultasi ini kita lakukan untuk memberikan kepastian dalam penggunaan dana itu, agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari,” kata Nasir.

Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin yang dimintai penjelasannya mengatakan, anggaran untuk penyelenggaraan, pengawasan, dan keamanan Pilkada 2017 yang telah disediakan dalam APBA 2016 senilai Rp 135 miliar, sudah siap dicairkan. Syaratnya, dokumen naskah hibah kepada ketiga lembaga terkait, sudah sesuai ketentuan hibah yang berlaku saat ini.

Jamaluddin merincikan, sebelum pencairan dana hibah Pilkada itu dilakukan antara Pemerintah Aceh dengan penerima hibah (KIP, Panwas, dan Polda Aceh), ketiga lembaga itu lebih dulu melakukan penandatanganan kontrak hibah dengan gubernur. Setelah itu, baru anggarannya bisa dicairkan kepada lembaga tersebut, sesuai dengan isi naskah hibah yang telah diteken bersama.

“Naskah hibah itu dibuat oleh Kasbangpolinmas dan Biro Hukum Setda Aceh. Kalau isinya sudah benar, sesuai aturan yang berlaku saat ini, baru Gubernur dengan Ketua KIP Aceh, Ketua Panwas dan Kapolda Aceh menandatangani perjanjian penyerahan dana hibah Pilkada Aceh 2017 tersebut untukpencairannya kepada ketiga intansi itu,” kata Jamaluddin menjawab Serambi, Senin (25/4).(her) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id