Menyoal Syarat Ketat Calon Perseorangan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menyoal Syarat Ketat Calon Perseorangan

Foto Menyoal Syarat Ketat Calon Perseorangan

Oleh Titi Anggraini

MENJELANG Pilkada Serentak 2017, suasana politik memanas. Misalnya, publik akhir-akhir ini disuguhi perdebatan calon perseorangan. Setidaknya ada dua kontroversi soal ini. Entah kebetulan atau tidak, dua-duanya terjadi di daerah istimewa, DKI Jakarta dan Aceh. Meski tak serupa tapi nyaris sama, tampak cenderung “memperketat” kontestasi calon perseorangan. Pertama, fenomena Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), petahana Gubernur DKI Jakarta, yang diyakini jadi pemicu beberapa anggota DPR RI mengusulkan naiknya syarat dukungan calon perseorangan dalam revisi UU Pilkada. Dari semula 6,5-10% menjadi 20-25% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir.

Kedua, usul memperketat teknis pemberian dukungan calon perseorangan yang diusulkan Banleg DPRA melalui revisi Qanun No.5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota. Di mana syarat pernyataan dukungan harus dibuat secara individu, ditandatangani atau dibubuhi cap jempol, dilengkapi materai, dan mengetahui keuchik setempat. Selain itu, daftar nama pendukung itu ditempelkan di kantor keuchik atau meunasah (Serambi, 17/4/2016). Bisa dibayangkan kalau setiap lembar dukungan harus disertai materai, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan calon.

Usulan Banleg DPRA lebih berat dibanding pengaturan yang dibuat KPU. KPU mengatur bahwa dokumen dukungan calon perseorangan dibuat secara kolektif per kelurahan/desa (dalam bentuk rekapitulasi jumlah dukungan yang disertai materai) dan dilampiri fotokopi identitas kependudukan. Cukup satu materai per kelurahan/desa. Dokumen dukungan ini disebut formulir Model B.1-KWK Perseorangan (vide Pasal 13 Peraturan KPU No.9 Tahun 2015).

KPU memudahkan calon perseorangan dalam mengumpulkan dukungan. Bahkan jika tidak mau menggunakan formulir KPU, calon boleh memodifikasi dan menggunakan formatnya sendiri dengan mencantumkan informasi yang disyaratkan dalam formulir KPU dimaksud. Seperti halnya yang dilakukan “Teman Ahok” di DKI Jakarta saat ini.

Aturan yang dibuat KPU merupakan terjemahan teknis dari esensi kehadiran calon perseorangan dalam pilkada. Menjelaskan pula mengapa calon perseorangan yang semula hanya ada di Aceh, juga diakomodir di seluruh Indonesia.

Memulai terobosan
Aceh memulai terobosan melalui Pasal 67 ayat (1) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menyebutkan: “Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) diajukan oleh: a. partai politik atau gabungan partai politik; b. partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal; c. gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau d. perseorangan”.

Pengaturan inilah yang pada 2007 mendorong Lalu Ranggalawe, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, NTB, menguji UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat itu jadi dasar hukum penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Ranggalawe meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan calon perseorangan berlaga di seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali.

MK melalui Putusan No.5/PUU-V/2007 mengabulkan permohonan ini. MK membatalkan ketentuan yang pasangan calon hanya boleh diusung partai politik (parpol). Keran calon perseorangan pun terbuka lebar, diikuti dengan terbitnya UU No.12 Tahun 2008 sebagai alas hukum kepesertaan calon perseorangan di seluruh Indonesia.

Dalam pertimbangan hukumnya MK menyebutkan, pemberian kesempatan pada calon perseorangan bukan semata tindakan politik masa transisi. Sekadar untuk menampung eks kombatan GAM yang saat itu pasca MoU Helsinki 2005 belum memiliki “rumah politik” untuk ikut pilkada. MK beranggapan calon perseorangan bukan suatu perbuatan akibat keadaan darurat ketatanegaraan (staatsnoodrecht) yang terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh pembentuk UU dalam pelaksanaan pilkada agar lebih demokratis sesuai mandat Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.

Menurut MK parpol salah satu saja dari wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Sehingga wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi. Apalagi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan yang diperebutkan secara perseorangan, dalam artian langsung memilih orang dan bukan tanda gambar partai.

MK juga berpendapat, terhadap calon perseorangan harus dibebani kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal. Ini agar terjadi keseimbangan dengan parpol yang disyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan calon.

Namun MK menegaskan, syarat jumlah dukungan perseorangan tidak boleh lebih berat daripada syarat parpol dalam mengajukan calon. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan dalam suatu pemilu yang biayanya dibebankan kepada anggaran negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya. Terlihat sekali keberpihakan MK pada prosedur pencalonan yang efektif dan efisien (baca; murah dan sederhana bagi calon).

Meski MK juga menekankan syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh pula demikian ringan, sehingga akan membuka kesempatan bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pilkada. Namun, perlu dicatat kesungguhan yang dimaksud MK bukan dengan mempersulit dan memperumit calon perseorangan dalam memperoleh dukungan warga.

Pasal 68 ayat (1) UUPA mengatur syarat dukungan calon perseorangan adalah sekurang-kurangnya 3% dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% dari jumlah kabupaten/kota untuk pilgub dan 50% dari jumlah kecamatan untuk pilbup/pilwako.

Upaya memperketat teknis pengumpulan syarat dukungan ala Baleg DPRA jelas tidak sama dengan semangat MK yang ingin menjaga mutu demokrasi melalui calon perseorangan tidak main-main ikut pilkada. MK punya pesan soal kemudahan dalam prosesnya tanpa mengabaikan kualitas legitimasi dukungan. Sebab calon perseorangan maju dan berkompetisi mengandalkan basis kemampuan individu, bukan struktur dan mesin kepengurusan ala parpol.

Pilkada serentak
Semangat mudah dan murah juga senafas dengan lahirnya pilkada serentak. Gagasan yang juga pertama kali diperkenalkan Aceh ketika Pilgub 2006 diselenggarakan berbarengan/serentak dengan pilbup/pilwako di 19 kabupaten/kota se-Aceh. Aceh mengajarkan efisiensi dan efektivitas pilkada, dimana biaya penyelenggaraan bisa dihemat sampai 70% melalui efisiensi honor penyelenggara dan bermacam biaya lainnya. Lalu, Sumatera Barat juga memgadopsi pola pilkada serentak provinsi dan kabupaten/kota (2010). Hingga akhirnya kini Indonesia juga berada pada fase yang sama.

Banyak inovasi demokrasi berawal dan bermula dari Aceh. Aceh jadi kiblat Indonesia. Belum lagi bicara parpol lokal yang saat ini hendak diadopsi Papua. Bahkan yang paling fundamental, konsep pemilihan kepala daerah secara langsung pun pertama kali diintrodusir oleh Aceh melalui UU No.18 Tahun 2001 jo Qanun No.2 Tahun 2004. Pertanyaannya, apakah Aceh ingin melangkah mundur? Di saat wilayah lain “bergembira” dengan praktik demokrasi lokal yang mencontoh Aceh. Aceh yang telah menorehkan sejarah sebagai satu-satunya provinsi yang pernah mengantarkan calon gubernur perseorangan memenangkan pilkada (2006).

Banleg DPRA mestinya fokus pada substansi yang benar-benar diperlukan melalui revisi Qanun Pilkada ini. Ada hal yang lebih baik diserahkan pengaturannya pada KPU, karena secara teknis dan kemampuan KPU lebih layak dan tepat mengatur. Ini sesuai semangat UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa peraturan pelaksanaan pemilu/pilkada sebagai turunan UU yang mengatur pemilu/pilkada diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU.

Menyerahkan teknis pengaturan soal syarat dukungan calon perseorangan kepada Peraturan KPU sama sekali tidak mengurangi keistimewaan dan kekhususan Aceh. Toh Aceh sudah istimewa. Saat daerah lain syarat dukungannya 6,5-10% dari jumlah DPT, Aceh mengatur 3% dari jumlah penduduk.

Pemberian pengaturan teknis kepada KPU lebih menjamin aturan yang dibuat bisa lebih adil bagi semua. KPU lebih bisa menghindari diskursus parsial dan bias kepentingan partisan ala parpol. Juga menghilangkan kecurigaan bahwa parpol di DPRA ingin menjegal calon perseorangan yang akan jadi lawan politik mereka di pilkada nanti.

Aceh telah jadi contoh dan memelopori banyak kemajuan demokrasi Indonesia. Jangan karena “nila setitik” calon perseorangan, rusak marwah istimewa yang selama ini melekat. Karenanya, itikad baik dan kedewasaan politik DPRA sangat diperlukan.

* Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), peminat masalah Aceh dan menulis tesis soal Pilkadasung Aceh (2005). Email: [email protected] (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id