Politik tanpa Mahar | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Politik tanpa Mahar

Foto Politik tanpa Mahar

Oleh Mashudi SR

PERISTIWA politik seperti pilkada, selalu menarik untuk dicermati, dibincang, apalagi dilakoni. Meski disadari memiliki banyak dimensi yang cukup pelik, tetapi tidak mengurangi keingin publik untuk dekat dan terlibat di dalamnya. Pilkada telah menjadi semacam tempat bertemunya kepentingan politik banyak pihak, bukan hanya mereka yang berkepentingan langsung, tetapi juga masyarakat umum.

Bagi politisi, inilah masa dimana peruntungan politiknya diuji. Sementara bagi masyarakat, inilah saatnya memberikan evaluasi kepemimpinan kepala daerah sekaligus parpol pengusung dan pendukung. Ia didesain sebagai salah satu saluran politik rakyat untuk memberikan reward and punishment, serta mendapatkan banyak pilihan calon kepala daerah terbaik untuk dipilih.

Namun, acapkali pilkada tidak lagi menjadi milik rakyat seutuhnya. Keistimewaan ini diambilalih oleh partai politik, dengan berlaku sebagai pemegang kedaulatan sejati. Fungsi partai sebagai jembatan rakyat kepada pemerintahan disalaharti dan gunakan. Dalam banyak hal, demokrasi dibajak oleh partai dan elite-elitenya.

Politik uang
Pembajakan demokrasi ini bisa dilakukan dengan beragam cara dan rupa. Satu di antaranya adalah menggunakan uang untuk memobilisasi dukungan elektoral. Pilkada yang sebentar lagi kita akan masuk di dalamnya, juga tidak sepi dari praktik politik uang. Mereka yang ingin maju sebagai calon kepala daerah melalui jalur parpol, sudah harus mempersiapkan mahar politik untuk bisa mendapat tiket pencalonan.

Mahar politik atau uang sewa perahu, bukan cerita baru dalam perpolitikan tanah air. Fenomena ini seperti sudah mentradisi dalam setiap pilkada. Siapa pun yang ingin maju lewat partai, tidak peduli kader terbaik sekalipun, harus mempersiapkan sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan. Konon kabarnya, uang yang jumlahnya kadang cukup pantastis itu dipergunakan untuk menggerakkan mesin partai sampai ke tingkat paling bawah.

Dilihat dari sudut manapun, cara berpolitik seperti ini sangat merugikan. Tidak hanya potensial melahirkan perilaku korupsi jika calon yang diusung dan didukung menang, lebih dari itu, ia sesungguhnya sangat merusak sistem politik dan demokrasi. Oleh Azyumardi Azra, praktik politik mahar atau mahar politik dinyatakan sebagai penyimpangan demokrasi yang sangat jelas. “Jika demokrasi adalah kepentingan rakyat, politik mahar membuat demokrassi lebih berorientasi pada pihak pemberi mahar, baik parpol maupun donor korporasi.” (Kompas, 15/3/2016).

Karena itu, jika kita ingin melihat kehidupan demokrasi berkembang baik dan bermanfaat bagi masa depan, tentu hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Iklim politik yang terlanjur keruh dan tidak baik ini harus dijernihkan kembali. Uang memang penting dan menentukan dalam politik. Tetapi menjadikannya sebagai determinasi meraih kemenangan tidak hanya terlarang, melainkan juga masuk ke dalam kategori kejahatan demokrasi.

Itulah sebabnya, ketika ada partai politik yangberkehendak menerapkan politik tanpa mahar pada setiap pilkada, sejatinya perlu diberi respons positif dan diapresiasi. Karena sudah menjadi keharusan bagi parpol untuk meniadakan, setidaknya meminimalisir pragmatisme-transaksional yang telah mengecambah di tubuh partai.

Mungkinkah parpol mau meniadakan mahar politik? Adakah bakal calon yang berani secara terbuka menyatakan penolakannya untuk maju melalui parpol tertentu karena parpol tersebut mematok syarat adanya mahar yang harus disetor?

Ini adalah pertanyaan yang jawabannya sulit untuk diperoleh. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Setidaknya sebuah partai pendatang baru di pentas politik Nasional sudah memperlihatkannya dengan kebijakan politik tanpa mahar dalam setiap pilkada. Tentu, kesungguhan terhadap implementasi kebijakan partai yang mengusung semangat restorasi ini, masih perlu diuji dalam tataran praksis.

Ikhtiar politik
Awal yang baik ini harus didorong untuk menjadi kebijakan seluruh parpol. Karena itu, ikhtiar politik perlu terus dilakukan agar parpol mau mereplikasi gagasan politik tanpa mahar itu menjadi kebijakan politik partai. Semangat meraih kemenangan dengan cara anti politik uang harus tetap digelorakan sampai semua parpol dan politisinya siuman.

Upaya ini dilakukan sesungguhnya bukan semata untuk menyelamatkan wajah parpol yang saat ini begitu muram. Tetapi menyelamatkan demokrasi yang sudah begitu susah payah dibangun dan dipertahankan. Masa depan kita semua ada pada demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya parpol yang sehat. Maka, suka tidak suka, kita harus ikut membersihkan wajah parpol yang tertutup dengan perilaku koruptif.

Undang-undang pilkada yang ada saat ini tidak menjangkau perkara mahar politik. Yang diatur masih soal besaran dana kampanye, sumber dan batasan sumbangan perseorangan dan korporasi kepada calon atau parpol, dan jual beli suara yang melibatkan calon dengan pemilih atau partai dengan pemilih. Padahal ia sudah menjadi semacam pengetahuan umum masyarakat bahwa mahar politik benar adanya dan sudah mentradisi.

Terlepas dari “kekosongan aturan hukum” tersebut, sebagaimana dikatakan Azyumardi Azra, upaya memerangi praktik politik transaksional ini perlu diseriusi. Tidak bisa dibebankan kepada satu pihak, tetapi harus melibatkan beragam pemangku kepentingan. Ada kelompok sosial pro demokrasi-anti korupsi sebagai kelompok penekan yang selama ini efektif menjalankan misinya.

Di sisi lain, ada media massa yang memiliki peran sangat strategis mempengaruhi kebijakan politik. Lewat ketajaman jurnalistiknya, ratu dunia ini mampu menembus ruang-ruang politik yang bagi banyak orang tertutup dan sulit membongkarnya ke permukaan. Ada pula komponen masyarakat kritis lain seperti mahasiswa, aktivis politik yang cerdas dan tercerahkan, dan lain sebagainya.

Tentu perpaduan semua ini dalam satu semangat yang sama, bisa menjadi kekuatan yang memaksa pratik politik mahar atau mahar politik tidak terjadi. Inilah sebetulnya salah satu fungsi keikutsertaan kita dalam peristiwa politik lima tahunan itu. Memastikan prosesnya tidak saja berjalan demokratis, tetapi juga minim politik uang.

Saya tidak ingin mengajak untuk su’udzan dengan proses politik yang sedang berlangsung. Hanya saja, saya ingin kita tidak tertipu dengan siasat partai yang saat ini sedang ramai menyeleksi bakal calon melalui konvensi. Sebab, godaan mahar politik masih terlalu besar dari sekadar konvensi. Jangan sampai konvensi tersebut hanya dijadikan selubung demokrasi untuk menutup rapat hasrat politik berburu rente.

* Mashudi SR, Anggota Majelis Hukum, HAM, Hikamh dan Kebijakan Publik Muhammadiyah Aceh. Email: [email protected] (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id