Keuchik Seharusnya Netral dalam Pilkada | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Keuchik Seharusnya Netral dalam Pilkada

Foto Keuchik Seharusnya Netral dalam Pilkada

Karena berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat, maka keuchik atau kepala desa diminta netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Permintaan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Sudirman, sebagaimana dimuat Harian Serambi di halaman Politik, Minggu kemarin.

Apa yang disampaikan Sudirman yang baru seminggu menjabat Sekjen Forum LSM itu sangat pantas dan masuk akal. Terlebih karena akhir-akhir ini sudah beberapa kali dukungan sejumlah keuchik kepada calon kepala daerah menghiasi wajah surat kabar dan media elektronik di Aceh. Dukungan itu bukan saja ditujukan secara terbuka untuk bakal calon gubernur, tapi juga untuk wali kota atau bupati, seperti baru-baru ini terjadi di Bireuen. Sebelumnya terjadi pula di wilayah Aceh Selatan.

Sekilas tak ada yang aneh dalam lakon dukung-mendukung itu, karena rezim Orde Baru telanjur mengajarkan kita praktik demokrasi yang berwajah aneh, penuh rekayasa. Dukung-mendukung atau penggalangan dukungan adalah hal yang lumrah pada masa itu. Tak ada pula yang mengkritisi saat keuchik yang notabene memimpin unit pemerintahan yang terkecil, bebas-bebas saja bermain politik praktis atau menggalang dukungan untuk kandidat kepala daerah tertentu.

Tapi kini eranya sudah berbeda. Gerakan reformasi telah mengantarkan banyak hal ke track yang seharusnya. Keuchik, apakah dia berstatus PNS atau tidak, tetap merupakan bagian dari pemerintahan, dalam hal ini pemimpin unit pemerintahan yang terkecil dan terendah, yakni desa atau gampong. Maka seorang keuchik, karena kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat haruslah netral, karena dia mengabdi untuk seluruh warganya, tanpa melihat pilihan politiknya.

Oleh karena itu, ketika ada pernyataan dukungan dari beberapa keuchik kepada kandidat kepala daerah tertentu di Aceh belakangan ini, membuat kita serasa kembali ke masa Orde Baru. Di sisi lain, sikap seperti ini dapat memicu konflik di tengah masyarakat dan dapat pula membuat pesta demokrasi menjadi tidak sehat, karena jauh-jauh hari keuchik sudah berpihak. Bukan tak mungkin ujung-ujungnya dapat pula menimbulkan aksi-aksi kekerasan di dalam masyarakat.

Selain itu, kita berharap pimpinan forum paguyuban keuchik se-Aceh segera membuat pernyataan dan imbauan agar tidak ada seorang keuchik pun di provinsi ini yang menjadi penggerak pemberian dukungan politik kepada kandidat kepala daerah tertentu. Kalau dia nekat, maka segera berhentikan dari anggota forum.

Sebagai keuchik di Aceh, mereka harusnya paham bahwa ramai-ramai mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap bakal calon kepala daerah itu jelas bentuk pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 40, di mana keuchik telah berjanji untuk menegakkan demokrasi, seperti dikatakan Sudirman.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 huruf b, kepala desa juga dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu. Nah, kalau seorang keuchik tidak netral dalam kehidupan demokrasi dan politik, misalnya, hanya menguntungkan kandidat tertentu saja, maka sangatlah kita sesalkan. Dan ia pantas dihukum secara moral. (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id