Ketua Banleg: Jangan Usik Kekhususan Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ketua Banleg: Jangan Usik Kekhususan Aceh

Foto Ketua Banleg: Jangan Usik Kekhususan Aceh

* Terkait Pencabutan 65 Qanun Aceh oleh Kemendagri

BANDA ACEH – Ketua Badan Legislasi DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta Pemerintah Pusat untuk tidak mengusik kekhususan Aceh. Permintaan tersebut disampaikannya untuk menanggapi pencabutan 65 Qanun Aceh yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini.

Iskandar mengatakan, pihaknya siap mengambil sikap, bahkan perlawanan terkait pencabutan ke-65 qanun tersebut. Untuk itu, dalam waktu dekat ini Banleg akan duduk bersama tim Pemerintah Aceh membahas persoalan tersebut.

“Kekhususan Aceh jangan diusik, kita akan lawan itu. Kami sudah berinisiasi untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait informasi ini. Kami akan mengundang pihak eksekutif untuk duduk bersama dan mengkajinya,” kata Iskandar saat diwawancarai Serambi, Jumat (24/6).

Seperti dibertiakan sebelumnya, Kementerian DalamNegeri (Kemendagri) secara resmi telah mengumumkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan maupun dievaluasi. Dari jumlah tersebut, terdapat 65 qanun Aceh yang ikut dibatalkan yang meliputi Qanun Retribusi, Qanun Pajak Daerah, dan Qanun Pengelolaan Aset Daerah. Sementara di level kabupaten/kota, pembatalan qanun terbanyak berasal dari Aceh Besar.

Terkait itu, Iskandar menegaskan pihaknya akan menempuh langkah advokatif terhadap kebijakan dimaksud. Politisi Partai Aceh ini mengungkapkan, khusus untuk Aceh, berdasarkan Pasal 235 Ayat 4 UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, ada qanun yang hanya bisa dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung (MA) RI, seperti Qanun tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Meski akan menyikapi keputusan tersebut, namun Iskandar mengatakan belum bisa merespons secara detail sebelum adanya Keputusan Menteri (Kepmen) tentang pembatalan qanun tersebut. “Kita juga akan lihat apakah Kepmen soal itu sudah ada atau belum. Dalam Kepmen harus ada penjelasan kenapa dibatalkan. Intinya kita akan memantau terus hal ini,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPRA tersebut juga mengatakan akan meninjau ulang apakah yang dibatalkan nanti seluruhnya  atau hanya sebagian pasal. Jika Kepmennya diterima secara resmi dalam waktu 14 hari kerja, pihak Pemerintah Aceh dapat mengajukan keberatan kepada Presiden. “Apabila pembatalan tersebut diterima, maka paling lama tujuh hari harus dihentikan pelaksaanaannya, dan DPRA  bersama Gubernur mencabutnya,” tegas Iskandar.(dan) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id