Gubernur Pelajari Persoalan BPJS | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gubernur Pelajari Persoalan BPJS

Foto Gubernur Pelajari Persoalan BPJS

* Terkait Sulitnya Mendapat Pengobatan Gratis bagi Korban Lakalantas

BANDA ACEH – Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah akan mempelajari lebih detail dan mencari solusi terkait persoalan penggunaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi korban lakalantas. Gubernur menilai, selama ini pelayanan BPJS mulai membaik, sehingga tidak mungkin dihapus atau diganti dengan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) seperti dahulu.

“Kita harus melihat dulu keuntungan dan kerugiannya. Kalau tanpa BPJS, kita juga tidak bisa full mensupport pelayanan kesehatan di Aceh. Terkait persoalan yang terjadi selama ini, kita akan melihat kembali apa yang kurang,” katanya menjawab Serambi Sabtu (23/4), di Banda Aceh. Gubernur diminta tanggapannya terkait Laporan Eksklusif “Simalakama Korban Laka” yang diterbitkan harian ini, Kamis, 21 April 2016.

Ditanya tentang usulan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, agar Pemerintah Aceh menghapus BPJS dan menggantikannya kembali dengan sistem yang digunakan oleh JKA, Dokter Zaini Abdullah menganggap hal itu akan merugikan posisi keuangan Aceh dalam jangka panjang. Sebab, sebagaian besar anggaran kesehatan Aceh ditopang oleh BPJS.

“Kalau kita pindahkan ke JKA tidak mungkin. BPJS sumbernya dari APBN, kita harus berpikir secara realita. Kalau kita tidak ambil uang dari BPJS, habislah uang kita,” ujarnya.

Karo Humas Setda Aceh, Frans Delian menambahkan, pelayanan BPJS selama ini sudah sukses. Hanya saja, kata dia, pelayanan untuk korban lakalantas masih belum maksimal karena untuk mendapat pengobatan gratis di rumah sakit, si korban harus mengantongi surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian. Tapi, korban malah tidak melapor karena takut diproses hukum.

“Untuk lakalantas, kendala sekarang karena selama ini melibatkan BPJS, kepolisian, dan Jasa Raharja. Kenapa dibutuhkan keterangan dari polisi? Supaya bisa dipastikan kronologis kejadian. Jika kejadian tunggal bisa langsung dibiayai oleh BPJS, tapi kalau kejadiannya melibatkan orang lain itu ranahnya Jasa Raharja, itupun kalau pembiayaannya di bawah Rp 10 juta, tapi kalau lebih ditanggung BPJS,” katanya.

Frans menjelaskan, untuk mendapat pengobatan gratis, korban laka lantas memang butuh pembuktian dari kepolisian dan itu berlaku nasional. Kendati demikian, tambah Frans, Pemerintah Aceh juga sedang mencari solusi lain agar korban lakalantas cepat mendapat pengobatan gratis dari rumah sakit, salah satunya dengan membentuk qanun agar persoalan lakalantas bisa diselesaikan ditingkat gampong.

“Saat ini sedang coba dikaji bagaimana ada qanun agar proses ini bisa diakomodir tingkat gampong. Tapi kenapa selama ini banyak masyarakat mengeluh dan tidak mau melapor ke polisi, berdasarkan hasil survei kita karena korban takut diproses hukum karena dia menyadari ada pelanggaran yang dilakukan,” demikian Karo Humas Setda Aceh Frans Delian.(mas) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id