Keuchik Diminta Netral dalam Pilkada | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Keuchik Diminta Netral dalam Pilkada

Foto Keuchik Diminta Netral dalam Pilkada

* Berpotensi Timbulkan Konflik di Masyarakat

BANDA ACEH – Menjelang pelaksanaan Pilkada 2017, para keuchik (kepala desa) di Aceh diminta agar bersikap netral. Keuchik tidak boleh terlibat politik praktis dalam upaya memenangkan salah satu kandidat calon kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum LSM Aceh, Sudirman, kepada Serambi, Sabtu (23/4), menyikapi pemberitaan tentang dukungan sejumlah keuchik terhadap kandidat calon gubernur, bupati, dan wali kota.

“Akhir-akhir ini kita sudah beberapa kali membaca di media tentang dukungan para keuchik terhadap kepala daerah. Baik itu untuk bakal calon gubernur, bupati, maupun wali kota. Kenyataan ini sungguh sangat kita sayangkan,” kata Sudirman.

Dijelaskan, keuchik merupakan kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di gampong yang dekat dengan masyarakat. Keuchik juga merupakan tokoh pemimpin masyarakat.

Oleh karena itu, adanya pernyataan dukungan dari beberapa keuchik kepada kandidat kepala daerah tertentu, menurutnya dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat dan dapat membuat pesta demokrasi nantinya tidak sehat. Ujung-ujung dapat menimbulkan aksi-aksi kekerasan di dalam masyarakat.

“Dengan posisi seperti itu, sebagai kepala pemerintahan di tingkat gampong, keuchik harus betul-betul netral dalam kehidupan berdemokrasi dan politik. Begitu juga terhadap aparatur gampong lainnya,” pungkas Sudirman.

Pernyataan dukungan yang dilakukan para keuchik terhadap bakal calon kepala daerah, kata Sudirman, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 40, dimana keuchik telah berjanji untuk menegakkan demokrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf b, kepala desa juga dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.

Sedangkan pada Pasal 26 Ayat (4) huruf e, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kepala desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

Sementara dalam UU No 8/2015 tentang Pilkada, Pasal 70 ayat (1) huruf a dan b, telah secara tegas melarang ASN dan kepala desa terlibat dalam pemenangan calon dalam pilkada.

“Mungkin keuchik tidak ingat atau pura-pura tidak tahu bahwa itu sudah diatur sangat jelas di dalam undang-undang tentang desa dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Ada apa ini?” kata Sudirman bertanya.

Para tokoh, pemuka, dan majelis agama se-Aceh menolak politisasi agama, memobilisasi umat beragama, dan menggunakan simbol-simbol serta jargon agama untuk kepentingan politik menjelang Pilkada di Aceh.

Demikian salah satu rekomendasi dari hasil pertemuan para tokoh dan pemuka agama yang berlangsung di Hotel Grand Nanggroe, Lueng Bata, Banda Aceh, Kamis-Sabtu (21-23/4).

“Pertemuan itu dihadiri sekitar 90 tokoh agama, pemuka agama, serta majelis agama. Acara dibuka oleh Kakanwil Kemenag Aceh, Drs H M Daud Pakeh,” tulis Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragam (KUB) Kanwil Kemenag Aceh, H Juniazi SAg MPd dalam rilis yang diterima Serambi kemarin.

Narasumber yang dihadirkan adalah Plt Ketua MPU Aceh, Prof Dr Tgk Muslim Ibrahim MA, Guru Besar UIN Ar-raniry Banda Aceh Prof Dr Al Yasa’ Abubakar MA, Ketua Forum KUB Aceh H Ziauddin Ahmad, perwakilan Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda, serta dari Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik UIN Ar-Raniry, Sahlan Hanafiah.

Selain soal politisasi agama, Juniazi menyebutkan bahwa pertemuan itu juga merekemonedasikan agar para tokoh agama, pemuka, majelis, dan umat beragama di Aceh diminta untuk terus membangun hubungan baik dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Umat beragama juga diminta untuk meningkatkan pemahaman, dan pengamalan agamanya masing-masing.

Kepada pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat berperan aktif dalam memelihara KUB, sehingga sejumlah permasalahan internal maupun antarumat beragama di Aceh tidak terjadi lagi. DPRA juga diminta untuk segera mengesahkan Qanun KUB dan pendirian rumah ibadah di Aceh.

“Para tokoh dan pemuka agama juga merekomendasikan agar pemerintah Aceh melakukan langkah kongkrit untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Hal itu dilakukan guna menyelamatkan generasi muda dari pengaruh negatif globalisasi, narkoba, pornografi, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh,” sebutnya.(yos/una) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id