Pemerintah Aceh Didesak Kembali Gunakan JKA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pemerintah Aceh Didesak Kembali Gunakan JKA

  • Reporter:
  • Sabtu, April 23, 2016
Foto Pemerintah Aceh Didesak Kembali Gunakan JKA

BANDA ACEH – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, meminta Pemerintah dan DPR Aceh agar sistem jaminan kesehatan untuk Aceh dikembalikan saja ke sistem Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) seperti yang diberlakukan beberapa tahun lalu.

“Karena birokrasi dalam pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan selama ini semakin rumit, maka kita minta agar program JKA yang telah diintegrasikan ke BPJS ditarik kembali,” ujar Safaruddin kepada Serambi, Jumat (22/4), menanggapi liputan eksklusif koran ini berjudul Simalakama Korban Laka yang dipublikasi Kamis (21/4).

Menurutnya, saat ini pengurusan administrasi dalam pelayanan BPJS makin tak beraturan dan berubah-ubah. Bahkan birokrasi antarsesama kantor BPJS yang ada di Aceh pun ada yang tidak sinkron, sehingga membingungkan masyarakat sebagai pesertanya.

Kondisi ini, menurut Safaruddin, sangat berbeda dengan JKA yang memiliki sistem pengelolaan sendiri, yakni dengan memakai pedoman pelaksanan yang terpisah dari program Jamkesmas yang berlaku saat itu. Bahkan, lanjutnya, perpaduan antara Jamkesmas dan JKA saat itu mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Aceh.

“Dulu, untuk berobat, masyarakat Aceh cukup menunjukkan KTP Aceh saja sudah dapat berobat gratis dengan fasilitas JKA. Tapi sekarang harus mengurus berbagai persyaratan lebih dulu untuk mendapatkan jaminan pelayanan dari BPJS, demikian juga untuk korban laka lantas yang saat itu tidak melibatkan pihak kepolisian,” ujar Safaruddin.

Menurutnya, sistem pelayanan terhadap korban laka lantas yang mengharuskan dikeluarkan surat keterangan dari polisi sangatlah memberatkan masyarakat. Sebab, lanjut Safaruddin, setiap orang yang berobat ke rumah sakit dalam kondisi susah, sehingga jika birokrasinya panjang tentu akan semakin mempersulit pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah.

Saat ini, kata Safaruddin, masyarakat Aceh membutuhkan sistem yang memberi kemudahan dalam birokrasi, karena pelayanan seharusnya tidak menyulitkan masyarakat.

Bahkan dalam sitem JKA, Pemerintah Aceh dapat memberikan arahan khusus jika ada terjadi kasus yang berbeda pada pasien. “Saat JKA, kami pernah mendampingi pasien Jamkesmas yang hendak operasi penyambungan tulang belakang, saat itu harga pen (besi) itu sekitar Rp 20 juta, namun pihak Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin tidak bisa memberi bahan sekali pakai tersebut. Hingga kami berupaya menemui Gubernur Irwandi Yusuf, hingga akhirnya alat yang dibutuhkan dapat diberikan. Jadi, dengan JKA rentang penyelesaian masalahnya singkat sebab tidak harus menunggu jawaban dari Jakarta, apalagi program itu menggunakan uang Aceh,” ujarnya.

Terkait dengan pelayanan kesehatan bagi korban laka lantas yang harus berurusan dengan polisi, YARA menyarankan agar kasus laka lantas ringan dapat diselesaikan secara adat maupun kekeluargaan. Hal itu sangat mungkin diterapkan, sebab secara umum masyarakat Aceh sangat enggan jika harus berhubungan dengan pihak kepolisian. Soalnya selama ini proses pengurusan administrasi di kepolisian sangat berbelit dan membutuhkan waktu yang lama. (mun) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id