Pilkada, Keuchik Harus Netral | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pilkada, Keuchik Harus Netral

Foto Pilkada, Keuchik Harus Netral

BANDA ACEH – Menjelang pelaksanaan Pilkada 2017, para keuchik (kepala desa) di Aceh diminta agar bersikap netral. Keuchik tidak boleh terlibat politik praktis dalam upaya memenangkan salah satu kandidat calon kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan, kepada Serambi, Jumat (22/4), menyikapi pemberitaan tentang dukungan sejumlah keuchik terhadap kandidat calon gubernur, bupati, dan wali kota.

“Akhir-akhir ini kita sudah beberapa kali membaca di media tentang dukungan para keuchik terhadap kepala daerah. Baik itu untuk bakal calon gubernur, bupati, maupun wali kota. Kenyataan ini sungguh sangat kita sayangkan,” kata Sudirman.

Dijelaskan, keuchik merupakan kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di gampong yang dekat dengan masyarakat. Keuchik juga merupakan tokoh pemimpin masyarakat.

Oleh karena itu, adanya pernyataan dukungan dari beberapa keuchik kepada kandidat kepala daerah tertentu, menurutnya dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat dan dapat membuat pesta demokrasi nantinya tidak sehat. Ujung-ujung dapat menimbulkan aksi-aksi kekerasan di dalam masyarakat.

“Dengan posisi seperti itu, sebagai kepala pemerintahan di tingkat gampong, keuchik harus betul-betul netral dalam kehidupan berdemokrasi dan politik. Begitu juga terhadap aparatur gampong lainnya,” pungkas Sudirman.

Pernyataan dukungan yang dilakukan para keuchik terhadap bakal calon kepala daerah, kata Sudirman, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 40, dimana keuchik telah berjanji untuk menegakkan demokrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf b, kepala desa juga dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.

Sedangkan pada Pasal 26 Ayat (4) huruf e, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kepala desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

Sementara dalam UU No 8/2015 tentang Pilkada, Pasal 70 ayat (1) huruf a dan b, telah secara tegas melarang ASN dan kepala desa terlibat dalam pemenangan calon dalam pilkada.

“Mungkin keuchik tidak ingat atau pura-pura tidak tahu bahwa itu sudah diatur sangat jelas di dalam undang-undang tentang desa dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Ada apa ini?” kata Sudirman bertanya.(yos) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id