Myanmar Belajar Perdamaian ke Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Myanmar Belajar Perdamaian ke Aceh

Foto Myanmar Belajar Perdamaian ke Aceh

BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Karen State, Myanmar, belajar penyelesaian konflik dan perdamaian ke Aceh. Pasalnya, konflik etnis Karen dan Pemerintah Myanmar yang sudah sekitar 60 tahun terjadi di negara itu, kini memasuki masa transisi pascaperjanjian antara Pemerintah Myanmar dan etnis Karen.

Chief Minister of Karen State, Daw Nan Khin Htwe Myint, menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (22/4), seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima Serambi, kemarin.

Nan Khin didampingi tokoh Aceh, Prof Yusni Sabi bersama rombongan International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh, untuk mendapatkan informasi tentang proses perdamaian MoU Helsinki, serta mempelajari langkah Pemerintah Aceh menjaga perdamaian yang sudah dicapai.

“Konflik Etnis Karen sudah berlangsung sekitar 60 tahun. Memasuki masa transisi pascaperjanjian antara Pemerintah Myanmar dan Etnis Karen, kami sangat butuh masukan serta bantuan Pemerintah Aceh demi keberlansungan perdamaian di Karen State, Myanmar,” kata Nan Khin.

Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menceritakan sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang menjadi daerah modal berdirinya RI pada masa kemerdekaan negara ini. Tetapi karena ketidakadilan dari segi ekonomi setelah kemerdekaan, Aceh berontak dan konflik pun terjadi.

Konflik yang berlangsung berpuluh tahun itu, kata Zaini, berakhir setelah penandatanganan perdamaian di Helsinki, Finlandia, pada 2005 yang dimediasi mantan Presiden Finlandia, Marty Ahtisaari, setelah beberapa kali perundingan damai sebelumnya gagal.

“Sekarang Aceh sudah damai, meski masih ada beberapa butir kesepakatan dalam MoU Helsinki yang belum terimplementasi, tapi kita terus mendorong pemerintah pusat segera merealisasikannya,” ujar Zaini.

Zaini menjelaskan, berkat perdamaian tersebut, Aceh kini memiliki undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006. UU ini menjadi rujukan untuk berbagai macam aspek pemerintahan di Aceh.(sal) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id