Dinkes Fasilitasi Surat Keterangan Lakalantas | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dinkes Fasilitasi Surat Keterangan Lakalantas

Foto Dinkes Fasilitasi Surat Keterangan Lakalantas

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh akan terus memfasilitasi pihak kepolisian, BPJS Kesehatan, dan Jasa Raharja, untuk penanganan korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas), khususnya dalam memperoleh surat keterangan kecelakaan dari pihak kepolisian.

“Kita sudah tiga kali mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian, BPJS Kesehatan, dan Jasa Raharja, meskipun belum mencapai kesepakatan seperti yang diharapkan. Pertemuan-pertemuan akan terus digelar untuk menemukan kesepahaman,” kata Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr dr M. Yani, MKes, Kamis (21/4).

Pernyataan tersebut disampaikan M Yani melalui telepon seluler menanggapi Laporan Eksklusif Serambi Indonesia edisi Kamis 21 April 2016, berjudul ‘Simalakama Korban Laka.’

Selain dengan para pihak tersebut, kata M Yani, Dinkes juga sudah seringkali mengadakan pertemuan dengan rumah sakit. Tujuannya, untuk mencari kesepahaman bersama. Menurut dia, solusi sulit dicapai karena masing-masing pihak mengaku punya payung hukum sendiri.

Kata M Yani, pihak Jasa Raharja dan BPJS mengaku mengacu pada aturan nasional yang sudah dipakai belasan tahun. Begitu pula dengan pihak kepolisian, yang mengacu pada UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, M Yani optimis solusi akan tercapai meskipun tidak bisa segera.

Untuk jangka pendek, pihaknya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memfasilitasi masyarakat korban lantas yang takut berhubungan dengan pihak kepolisian. Jika didampingi, kata M Yani, tidak akan banyak kesulitan mendapatkan surat keterangan polisi.

M Yani juga mengatakan, untuk solusi dalam jangka panjang, Pemerintah Aceh berencana merancang qanun yang memungkinkan korban lantas yang ingin berdamai diselesaikan di tingkat gampong saja. Sebagaimana halnya beberapa tindak pidana ringan lainnya.

Namun, kata Yani, merancang atau mengubah sebuah qanun membutuhkan waktu, lantaran melibatkan legislatif. Menurutnya, jika qanun tersebut berhasil dibuat, maka akan mengurangi beban kerja polisi untuk menangani korban lakalantas.

Seperti diberitakan Serambi kemarin, pihak kepolisian mengaku tidak mengenal surat keterangan kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mereka hanya bisa mengeluarkan ‘Laporan Polisi’. Namun, Laporan Polisi tersebut butuh waktu untuk dikeluarkan.

Polisi harus turun ke lapangan, mengumpulkan barang bukti, hingga melakukan penyidikan. Apalagi korban biasanya melapor menjelang deadline yang ditetapkan. Sementara jika mengacu pada aturan yang dibuat BPJS/Jasa Raharja, surat tersebut harus keluar dalam waktu 3×24 jam. Jika melebihi batas waktu tersebut, korban harus menanggung sendiri semua biaya perawatan.

Permasalahan lainnya, banyak korban lakalantas yang enggan melapor, karena takut diproses hukum. Akibatnya, ada korban lakalantas yang lebih memilih berobat ke dukun patah ketimbang ke rumah sakit. Pihak kepolisian sendiri mengaku hanya bisa mem-pending kasus korban lantas. Sementara jika korban lakalantas meninggal, pelakunya tetap diproses hukum sekalipun sudah berdamai dengan keluarga.(sak) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id