Para Sagoe Desak Ketua KPA Wilayah 013 Blangpidie Diganti | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Para Sagoe Desak Ketua KPA Wilayah 013 Blangpidie Diganti

Foto Para Sagoe Desak Ketua KPA Wilayah 013 Blangpidie Diganti

BLANGPIDIE – Sejumlah sagoe dan pengurus Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah 013 Blangpidie, Kamis (21/4), menggelar rapat pengusulan pergantian ketua KPA. Rapat berlangsung di Pesantren Darul Mubibbah, Alue Pisang, Kecamatan Kuala Bate.

“Rapat tadi mengusulkan pergantian ketua baru, karena para kombatan GAM yang bernaung di KPA tidak percaya lagi kepada ketua KPA yang dijabat oleh Tgk Abdurrahman Ubit,” kata Wakil Panglima KPA Wilayah 013 Blangpidie, Tgk Tarzani, kepada Serambi.

Dari hasil rapat itu juga mencuat tiga nama pengganti Abdurrahman Ubit, yaitu Tgk Burhan dari Dapil 1, Tgk Tarzani dari Dapil 2, dan Tgk Hamdani dari Dapil 3. Ketiga nama yang diusulkan itu akan diserahkan kepada Ketua KPA Pusat, Muzakkir Manaf, untuk ditetapkan sebagai KPA Wilayah 013 Blangpidie.

“Keputusannya kita serahkan kepada Mualem. Dalam rapat tadi, semua jajaran KPA hadir, kecuali ketua. Padahal sudah kita undang dan dijemput Abu Zaini ke rumah, tapi tidak juga datang,” ungkapnya.

Sementara itu, Mantan Ketua DPW Partai Aceh Abdya, M Nazir, mengatakan berjalannya roda partai Aceh di Abdya tergantung dari sistem yang dibangun oleh kepengurusan KPA. Dengan adanya pengusulan dan pergantian ketua KPA baru, diyakini persoalan Partai Aceh pascadibekukan akan kembali normal. “Kalau KPA sudah aktif, maka masalah Partai juga akan selesai,” ujar Nazir.

Ketua KPA Wilayah 013 Blangpidie, Abdurahman Ubit, ketika dihubungi Serambi mengatakan, rapat pengusulan pergantian Ketua KPA Wilayah 013 Blangpidie yang dilaksanakan kemarin tidak sesuai dengan mekanisme dan tidak memiliki persetujuan dari Komando Mualem.

Sehingga dia menegaskan, apapun yang dihasilkan dalam rapat itu tidak sah atau illegal. “Ketua KPA yang sah adalah loen tuan, dan rapatnyan tanpa loen. Hana hak awak nyan mengundang loen, yang na hak loen mengundang awak jih. Hana mungkin camat ya peuget rapat perintah bupati, nyan aneh nyan, tapi kalau bupati undang camat layak tamong presedur, jadi hana payah ta respon nyan (Ketua KPA yang sah adalah saya, dan rapat itu tanpa saya. Tidak hak mereka mengundang saya, saya yang berhak mengundang mereka. Tidak meungkin camat buat rapat, perintahkan bupati, itu aneh. Tetapi kalau bupati undang camat, itu sesuai prosedur. Jadi tidak perlu kita respons hal itu),” kata Abdurahman Ubit.(c50) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id