Simalakama Korban Laka | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Simalakama Korban Laka

Foto Simalakama Korban Laka

DI Aceh, korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) menjadi serbasalah atau bagai buah simalakama. Melapor ke polisi takut diproses hukum, namun jika tak melapor justru tidak akan mendapatkan pengobatan gratis di rumah sakit. Mengapa pihak kepolisian merasa mereka selama ini telah melanggar aturan demi membantu korban lakalantas? Lalu, apa yang seharusnya dilakukan korban? Serambi mengulasnya dalam laporan eksklusif berikut ini.

Sepeda motor Rahmat dan Sulaiman bertabrakan di jalan. Keduanya luka-luka di sekujur tubuh. Tangan Rahmat terkilir, sementara tangan Sulaiman malah patah. Mahasiswa sebuah kampus swasta di Banda Aceh ini memilih berobat ke dukun patah, bukan ke rumah sakit. Kenapa?

Selidik punya selidik, rupanya mereka enggan mengurus surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian. Meskipun mereka pemegang kartu JKA/JKN, rumah sakit tidak akan menanggung biaya pengobatan patah tulang jika Sulaiman tidak mendapatkan surat keterangan kecelakaan dari kepolisian. “Kami takut melapor ke polisi. Takut kecelakaan ini diproses hukum, meskipun kami sebetulnya sudah berdamai. Apa lagi ditahan sepeda motor. Makanya saya berobat ke dukun patah tulang saja,” kata Sulaiman kepada Serambi, pekan lalu.

Lain Sulaiman, lain pula kasus yang menimpa Sarjani. Pemuda ini pusing tujuh keliling lantaran kakaknya yang sudah tiga hari dirawat di sebuah rumah sakit di Banda Aceh, namun tak kunjung mendapatkan surat keterangan kecelakaan dari polisi. Jika saja Sarjani tak berhasil mendapatkan surat keterangan dari polisi malam itu juga, maka dirinya sebagai penangung jawab harus melunasi biaya perawatan kakaknya yang berjumlah belasan juta rupiah. “Katanya, paling telat malam ini harus dapat surat keterangan dari polisi. Kalau tidak, kami harus bayar sendiri biaya operasi tulang mencapai belasan juta rupiah,” kata Sarjani saat menelepon Serambi kala itu. Sarjani mengaku telah berulangkali mendatangi Polsek untuk mendapatkan surat keterangan kecelakaan, namun pihak kepolisian tak kunjung memberikan respons. Namun, setelah perjuangan yang melelahkan dan bantuan ‘orang dalam’, secarik kertas berisi pernyataan adanya kecelakaan tunggal keluar, setelah sebelumnya membawa saksi dan barang bukti ke Mapolsek.

Di berbagai daerah, kasus serupa masih kerap terjadi. Kebutuhan ‘surat sakti’ ini menjadi masalah baru bagi korban lakalantas untuk mendapat pengobatan gratis. Sementara pihak kepolisian merasa tak berhak mengeluarkan surat seperti yang disyaratkan oleh rumah sakit. “Karena kita tidak ingin masyarakat membayar biaya rumah sakit yang mahal, sehingga selama ini kita terpaksa mengeluarkan surat keterangan kecelakaan tunggal, meski itu tidak ada dalam aturan,” kata Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Zulkifli SStMk SH (Baca: Polisi tidak Mempersulit).

Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Aceh, Rita Masyita Ridwan mengakui masih banyak masalah yang muncul di lapangan. “Kita kan masih transisi ini, maklumlah masih banyak masalah. Namun, kita perbaiki perlahan-lahan,” kata dia kepada Serambi melalui telepon, Jumat pekan lalu.

Menurut Bu Rita–begitu dia biasa disapa–saat ini BPJS Kesehatan, pihak kepolisian, Jasa Raharja, dan Dinas Kesehatan Aceh sedang menyusun MoU kerja sama yang isinya mengatur tugas masing-masing demi menolong korban lakalantas yang selama ini banyak mengeluh dan merasa ‘dipimpong’ oleh berbagai institusi. MoU itu sendiri masih dalam pembahasan bersama.

“Mestinya, kesepakatan bersama itu sudah jauh-jauh hari dibuat sebelum regulasi tatacara pengobatan gratis untuk koban lakalantas diimplementasikan,” kata seorang pemerhati kebijakan publik di Banda Aceh.(sak) (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id