Kasus Anak Cabul Tinggi di Subulussalam | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kasus Anak Cabul Tinggi di Subulussalam

Foto Kasus Anak Cabul Tinggi di Subulussalam

SUBULUSSALAM – Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak (Lampuan) Kota Subulussalam prihatin dengan meningkatnya kasus pencabulan dan kejahatan seks lainnya yang pelakunya anak di daerah itu.

“Begitu juga dengan kasus kenakalan anak, sangat tinggi. Kasusnya seperti pencurian di rumah tangga dan lainnya,” kata Nobuala Halawa MH, Direktur Lampuan Kota Subulussalam, kepada Serambi, Rabu (20/4).

Nobuala mengatakan, berdasarkan catatan lembaga yang dia pimpin, sepanjang enam tahun terakhir, yakni sejak 2010 sampai sekarang ada 318 kasus mereka tangani.

Secara rinci dijelaskan, kasus anak yang terdata di Lampuan tercatat sejak tahun 2010 sebanyak 18 kasus, tahun 2011 sebanyak 36 kasus, dan 2012 sebanyak 56 kasus. Kemudian pada tahun 2013 sebanyak 78 kasus, 2014 sebanyak 50 kasus, dan 2015 juga ada 50 kasus anak.

Bahkan tahun 2016 ini, memasuki bulan keempat sudah ada 30 kasus anak yang ditangani Lampuan Subulusalam. “Bayangkan saja angka 318 ini baru yang masuk dan ditangani oleh Lampuan Subulussalam. Belum lagi adanya kasus lain yang tidak ditangani atau masuk ke Lampuan. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak baik pemerintah mapun tokoh dan masyarakat,” ujar Nobuala.

Menurut Nobuala, dari beragai kasus anak yang mereka tangani, dominan berupa pencabulan atau penyimpangan seks dan tindak pidana pencurian.

Khusus kasus pencabulan tahun 2015 ada sekitar sepuluh kasus dan melibatkan anak usia 5-13 tahun. Sementara tahun ini Lampuan menangani sedikitnya lima kasus pencabulan yakni dua di Kecamatan Simpang Kiri dan tiga di Kecamatan Penanggalan.

Di Kecamatan Penanggalan, menurut Nobuala, kasus pencabulan dilakukan oleh tetanga terhadap anak usia 12 dan 14 tahun. Sementara di Simpang Kiri bahkan menimpa anak usia lima tahun.

Bukan hanya masalah pencabulan, kasus yang melibatkan anak juga berupa perilaku seks di bawah umur. Nobuala mengaku kini kenakalan remaja bahkan menjurus kepada penyimpangan hingga berbuat asusila. Sementara kasus tindak pidana meliputi pencurian mulai pembongkaran rumah, toko bahkan sepeda pencurian sepeda motor. Tingginya kasus ini menurut Nobuala sebagian besar akibat masalah internal keluarga.”Ada banyak factor tapi sebagian besar juga dipengaruhi oleh internal keluarga. Ada asumsi bahwa kadang orang tua merasa melepas tangungjawab cukup dengan member uang tanpa ada pengawasan,” terang Nobuala.

Nobuala mencontohkan, dari semua kasus yang mereka tangani utamanya pencurian pelakunya merupakan anak dari orang tua yang berprofesi pedagang atau pembisnis. Dari data ini, dinilai ara orang tua sibuk mencari uang hingga melupakan tanggungjawabnya terhadap anak. Si anak, kata Nobuala akhirnya berkembang sendiri atau besar secara alami tanpa ada bimbingan, pengawasan dan pembinaan secara baik.

Senada dengan Lampuan, Nurul Akmal Ketua Komite Aceh Bangkit (KPAB) juga mencatat tingginya kasus terhadap anak, terutama pencabulan dan penyimpangan seks.

Nurul Akmal yang pernah aktif di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Subulussalam mengatakan perlu ada program nyata untuk mengatasi persoalan anak di daerah tersebut. “Sampai sekarang kasus masalah anak ini masih menonjol, ini harus mendapat perhatian, jangan dianggap enteng, persoalan anak ini kalau dibiarkan akan menjadi bom waktu yang berbahaya bagi keluarga termasuk Subulussalam,” kata Nurul.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam Tgk Maksum LS, SPdI mengaku kaget mendapat informasi tingginya kasus yang melibatkan anak seperti pencabulan, penyimpangan seksual hingga pencurian.

Maksum pun mengatakan perlunya keterlibatan orang tua untuk menjaga anaknya agar tidak terjerumus dalam penyimpangan atau menjadi korban. “Ini pekerjaan besar dan menjadi tugas seluruh elemen masyarakat untuk mencari solusinya. Karena perkembangan harus dimbangi dengan oleh lingkungan, pendidikan serta pengawasan dari orangtua. Artinya orangtua tidak bisa mempercayakan sepenuhnya pola hidup kepada anak, namun kontrol harus tetap dilakukan,” kata Maksum.

Maksum pun sepakat pentingnya ada satu aturan terkait masalah anak agar tidak bablas seperti jam malam dan lainnya. Karena smpai saat ini, Pemko Subulussalam juga dikabarkan sejauh ini belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus memberikan perlindungan pada anak korban pencabulan dan kerasan serta belum adanya prasarana dan sarana pendukungnya.

Antara lain, anggaran dan rujukan untuk layanan visum dan psikologis, penyediaan pengacara dan konselor, serta rumah aman. “Untuk membawa kemajuan daerah dan bangsa ini, jelas tertumpu pada generasi muda. Tapi kalau anak sudah rusak mau bagaimana negeri ini nantinya,” pungkas Maksum. (lid) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id