Syarat Calon Independen belum Final | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Syarat Calon Independen belum Final

Foto Syarat Calon Independen belum Final

* Bisa Dihapus Jika Ada Solusi

BANDA ACEH – Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA), Azhari Cagee, mengatakan, syarat bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan/independen yang diatur dalam draf perubahan rancangan qanun pilkada belum bersifat final.

Aturan tersebut masih menjadi kajian rapat. Oleh sebab itu ia meminta masyarakat tidak perlu reaktif menanggapi syarat tersebut, karena pembahasan belum selesai. hal itu disampaikan Azhari dalam diskusi publik di 3 in 1 Coffé, Banda Aceh, Selasa (19/4).

Diskusi dengan tema “Menyoal Persyaratan Jalur Perseorangan Draf Qanun Pilkada” ini digagas oleh Jaringan Survei Inisiatif (JSI) dan diikuti oleh aktivis, mahasiswa, dan masyarakat.

“Itu masih sebagai bahan kajian rapat dan belum final. Makanya saya fikir persoalan ini tidak perlu diributkan karena pembahasannya masih sekali,” kata Anggota Komisi I DPRA ini. “Nanti akan ada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) penyampaian pendapat fraksi, dan konsultasi ke Mendagri,” tambahnya.

Azhari mengakui bahwa ia ikut memberi usulan terhadap syarat calon independen, yakni terkait aturan menempel daftar nama pendukung di kantor keuchik atau meunasah. Ditegaskannya, tujuan dari aturan tersebut bukan untuk menganulir calon independen, melainkan untuk menghindari manipulatif saat pengumpulan KTP.

“Saya tidak ingin seperti Doto Zaini yang menerima dukungan KTP di Pendopo. Siapa yang menjamin KTP dukungan tersebut asli? Sementara verifikasi yang dilakukan KIP tidak menjamin sampai 100 persen. Makanya dalam pembahasan saya ngotot agar syarat dukungan harus distempel dan ditempel di kantor keuchik,” pungkasnya.

Politisi Partai Aceh ini bersedia menghapus syarat tersebut asalkan ada solusi lain dari masyarakat sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pilkada nanti. “Boleh syarat itu tidak masuk, tapi apa solusinya? Karena itu kita meminta dukungan dari elemen sipil agar aturan pilkada bisa lahir dari masyarakat,” ujar Azhari Cage.

Selain Azhari Cage, diskusi yang dipandu oleh Risman A Rachman itu juga menghadirkan pemateri lain seperti Junaidi Ahmad SH (Komisioner KIP Aceh), Zainal Abidin SH MSi (akademisi Unsyiah/mantan komisioner KIP Aceh) dan Ahmad Mirza SH (staf ahli JSI Bidang Hukum).

Sebagaimana diketahui, pro kontra syarat dukungan calon independen muncul setelah pembahasan lanjutan Perubahan Qanun Pilkada Nomor 5 Tahun 2012, Senin (12/4) malam. Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, DPRA dan eksekutif sepakat mengubah syarat pengajuan bakal calon kepala daerah untuk jalur independen.

Pada Pasal 24 draft rancangan qanun tersebut antara lain disebutkan; syarat pernyataan dukungan harus dibuat secara individu, ditandatangani atau dibubuhi cap jempol, dilengkapi materai, dan mengetahui keuchik setempat. Kemudian daftar nama pendukung itu ditempelkan di kantor keuchik atau meunasah.

Sebelumnya, Staf Ahli JSI Bidang Hukum, Ahmad Mirza SH, mengatakan, pernyataan Ketua Banleg DPRA telah membajak demokrasi di Aceh. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh DPRA tidak terlepas dari politik hukum, bahkan tidak menutup kemungkinan keinginan Banleg adalah keinginan dari partai politik.

“Ketika Banleg menyusun Pasal 24 dalam Raqan Pilkada dengan menyebutkan satu dukungan KTP harus ada satu materai. Ini memberi peluang kepada petahana (incumbent) melakukan kejahatan pemilu. Pernyataan Ketua Banleg mendorong perangkat desa untuk memenangkan petahana,” katanya.

Dia juga mengkritisi tentang daftar nama pendukung ditempelkan di kantor keuchik atau meunasah. Menurutnya, syarat tersebut telah mengangkangi azas rahasia dalam pelaksanaan pilkada. “Ini akan membahayakan pemilih, bukan tidak mungkin pendukung mendapat teror, ini yang tidak dipertimbangkan oleh Banleg,” ungkap dia.

Komisioner KIP Aceh, Junaidi Ahmad, menegaskan bahwa KIP Aceh akan melaksanakan segala tahapan Pilkada 2017 sesuai dengan petunjuk dari Qanun Pilkada hasil perubahan yang dilakukan Badan Legislasi (Banleg) DPRA bersama eksekutif. Saat ini, KIP menunggu hasil dari perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 terkait Pilkada.

“Dalam pelaksanaan Pilkada, KIP Aceh tunduk pada qanun. Jika aturan yang sudah diatur dalam qanun berbeda dengan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), maka KIP tetap tunduk pada aturan yang diatur pada qanun,” kata Junaidi saat menjadi salah satu pemateri.

Junaidi mengatakan, pihaknya tidak mengomentari polemik syarat dukungan bagi calon independen yang sedang dibahas oleh Banleg dan tim eksekutif di DPRA.

Sementara akademisi Unsyiah, Zainal Abidin, antara lain mengatakan, pelaksanaan pilkada di Aceh berbeda dengan daerah lain. Menurutnya, pilkada di Aceh dilaksana berdasarkan peraturan daerah (UUPA), sedangkan di daerah lain mengikuti aturan nasional.

“Tapi yang sering terjadi isi qanun tidak sesuai dengan UUPA. Ketika qanun tidak berdasarkan UUPA, qanun itu nanti akan menjadi masalah. Karena itu, kinerja DPRA dan eksekuti sangat menentukan arah pelaksanaan pilkada di Aceh (berkualitas atau tidak),” katanya.(mas) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id