Rektor: Pusat Harus Komit Tuntaskan Proyek KAA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Rektor: Pusat Harus Komit Tuntaskan Proyek KAA

Foto Rektor: Pusat Harus Komit Tuntaskan Proyek KAA

BANDA ACEH – Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Prof Dr Samsul Rizal MEng menyatakan, kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan perkeretaapian di Indonesia, terutama untuk jalur di luar Pulau Jawa, banyak yang aneh dan sering berubah-ubah lintasannya.

“Contohnya pembangunan lintasan Kereta Api Aceh (KAA). Sudah beberapa kali mengalami perubahan. Kita minta pusat serius menuntaskan jalan kereta api Aceh,” kata Syamsul Rizal dalam pidatonya saat membuka Seminar Nasional dalam Rangka Rapat Tengah Tahunan 2016 Forum Studi Transportasi Antarperguruan Tinggi di Aula Fakultas Teknik Unsyiah, Banda Aceh, Senin (18/4).

Pada masa kolonial Belanda dulu, kata Syamsul, Belanda membangun jalan kereta api dari Sumatera Utara ke Aceh. Ini artinya, kereta api itu sangatlah penting bagi angkutan barang dan penumpang dalam jumlah besar untuk menghubungan satu daerah ke daerah lainnya.

Kereta api adalah transportasi barang dan manusia yang sangat efisien dan efektif untuk mengatasi kemacetan di jalan protokol dan jalan raya lainnya. Tapi anehnya, ulas Samsul, setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1970-an pemerintah pusat mengambil kebijakan yang salah, yakni menutup jalur kereta api di Aceh.

Seandainya pemerintah pusat tak menutup jalan kereta api Aceh saat itu, tapi mengembangkan dan menata relnya yang disesuaikan dengan pengembangan tata kota Banda Aceh sebagai iku kota Provinsi Aceh, maka jumlah sepeda motor dan mobil di Aceh saat ini tidak sebanyak sekarang ini. Bahkan halaman kampus tidak cukup untuk menampung parkir sepeda motor dan mobil mahasiswa maupun dosen.

Untuk melarang mahasiswa datang ke kampus tanpa naik sepeda motor dan mobil, kata Samsul, saat ini tak mungkin dilakukan. Karena pemerintah daerah sampai kini tidak mampu menyediakan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi serta angkutan umum/masal yang bisa tepat waktu tiba di Kampus Unsyiah maupun UIN Ar-Raniry.

Program Trans Koetaradja yang segera dioperasikan oleh Dishubkomintel Aceh bersama Dishub Kota Banda Aceh, menurutnya, tidak akan mampu mengatasi kemacetan yang akan terjadi di ruas jalan protokol di Kota Banda Aceh dan mengurangi mahasiswa/i untuk tidak naik sepmor dan mobil pribadi ke kampus.

Alasannya, karena untuk mengubah perilaku masyarakat, mahasiswa dan dosen yang sudah terbiasa naik kendaraan pribadi pergi ke kantor atau ke kampusnya, untuk bisa kembali naik angkutan umum/massal yang sudah hilang puluhan tahun, sangatlah sulit.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) antara Rektor Unsyiah dengan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub ini, kata Samsul Rizal, diharapkan bisa mendorong percepatan penyelesaian pembangunan lintasan baru kereta api di Aceh dan membantu percepatan penyediaan tenaga skill dan peningkatan sumber daya manusia, serta manajemen perkeretapian di daerah ini.

Setelah proyek pembangunan jalan kereta api di Aceh nanti sepanjang 460 km dari pertabatasan Sumut sampai ke Banda Aceh selesai, untuk pengoperasiannya dibutuhkan tenaga-tenaga skill dan profesional di bidang perkeretapian. “Karena itu, kita harus mempersiapkannya dari sekarang,” ujar Samsul Rizal.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Ir Hermanto Dwiatmoko MSTr didampingi Kadishubkomintel Aceh, Ir Hasanuddin yang menjadi narasumber dengan tema Pembangunan Jalan Perkeretaapian Nasional ke Depan, seusai acara seminar nasional tersebut kepada Serambi mengatakan, belanja membangun jalur kereta api dari Sumut- Aceh, untuk tujuan kelancaran logistik dan perangkat alat perang Belanda. Setelah merdeka, jalur kereta api ke Aceh dinilai sudah tidak strategis lagi untuk jalur transportasi darat, makanya ditutup.

Pada awal tahun 2000, rakyat Aceh meminta dibangun kembali jalan kereta api yang pernah ada sejak zaman Belanda. “Maka kita bangun lagi, tapi tidak dimulai dari perbatasan Aceh-Sumut, melainkan dari tengah. Alasannya, jika pembangunannya dimulai dari perbatasan Sumut, muncul tudingan kembali bahwa jalur itu seolah untuk kelancaran transportasi angkutan barang dari Aceh ke Sumut, bukan untuk kepentingan arus penumpang dan barang di Aceh.”

Menurut Hermanto, dibangunnya pada jalur tengah ke utara, yaitu Lhokseumawe-Aceh Utara-Bireuen, dengan alasan Bupati Bireuen, Aceh Utara, bersama Wali Kota Lhokseumawe saat itu, sangat kooperatif membantu pembebasan tanah untuk pembangunan jalur KAA yang baru di daerahnya.

Pembangunan proyek kereta api Aceh, diakui Hermanto berjalan lamban. Ini disebabkan, pagu anggaran APBN yang diberikan untuk Kemenhub tak stabil. “Tahun 2015, proyek KAA dapat anggaran Rp 800 miliar, karena saat itu kita mendapat pagu anggaran Rp 18 triliun. Tapi tahun 2016 pagunya dipangkas jadi Rp 13 triliuan, sehingga pagu anggaran untuk proyek KAA turun menjadi Rp 100 miliar,” ujarnya.

Penurunan pagu anggaran untuk proyek kereta api nasional, kata Hermanto, akibat menurunnya target penerimaan negara dari sumber pajak. “Ini perlu kita maklumi. Jika penerimaan pajak negara naik kembali, maka alokasi anggaran untuk proyek kereta api pun akan naik. Namun demikian, proyek jalan kereta api Aceh tetap akan dilanjutkan.”

Menurutnya, setelah perubahan jalur yang baru, pembangunan proyek KAA akan dimulai dari perbatasan Aceh-Sumut, yaitu dari Aceh Tamiang. Tujuannya, supaya jalan kereta api yang telah dibangun, bisa tersambung dengan jalan kereta api yang ada di Sumut.

Kadishubkomintel Aceh, Ir Hasanuddin mengatakan, saran dan masukan dari Dirjen Perkeretaapian akan ia sampaikan kepada Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, untuk disikapi. “Mudah-mudahan saja setelah Pak Gubernur menyurati Presiden, alokasi anggaran untuk proyek kereta api Aceh bisa naik di atas Rp 1 triliun, agar jalan kereta api yang dibangun dalam satu tahun bisa mencapai 50 km, tidak seperti sekarang ini hanya sekitar 5-10 km per tahun,” ujarnya. (her) (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id