Ketua BKD: Ketua Banleg tidak Langgar Etika | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ketua BKD: Ketua Banleg tidak Langgar Etika

Foto Ketua BKD: Ketua Banleg tidak Langgar Etika

KETUA Badan Kehormatan DPRA Makrum menyatakan tidak ada etika yang dilanggar oleh Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al Farlaki dalam memimpin rapat pembahasan bersama perubahan qanun pilkada.

Hal itu disampaikan Ketua BK DPRA, Makrum ketika dimintai tanggapannya terkait pernyataan advokad senior di Aceh, Mukhlis Mukhtar SH yang berpendapat tindakan Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman mempublikasikan hasil pembahasan yang belum disepakati bersama dengan pihak eksekutif, sebagai sebuah pelanggaran terhadap etika parlemen.

“Kalaupun ada perubahan isi qanun pilkada yang diusulkan eksekutif setelah pembahasan bersama antara anggota Banleg dengan Tim Pemerintah Aceh itu, dan ada isi pasal yang mengalami perubahan, kami nilai perubahannya belum final,” ungkap Makrum menjawab Serambi Senin (18/4).

Alasannya, lanjut Makrum, karena masih ada tahapan untuk mengubah kembali isi pasal yang itu. Misalnya dalam sidang paripurna, jika pihak eksekutif tidak setuju dengan isi pasal yang telah berubah dalam pembahasan bersama itu, bisa mengajukan keberatan. Selain itu, qanun tersebut juga masih perlu persetujuan dari Mendagri.

“Jadi, karena perubahan Qanun Pilkada nomor 5 tahun 2012 itu belum final, bahkan baru dilakukan pembahasan pertama kali dengan pihak eksekutif, dan belum semua isi pasalnya dibahas, makanya kami nilai tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Banleg DPRA,” ujarnya.

Terpisah, pengacara senior Mukhlis Mukhtar SH mengatakan Badan Legislasi (Banleg) DPRA harus mendapatkan sanksi dari Badan Kehormatan DPRA atas pelanggaran yang ia lakukan. Sanksi itu atas sikap Ketua Banleg yang mempublikasi pembahasan regulasi yang belum diputuskan.

Pernyataan itu disampaikan Mukhlis Mukhtar SH melalui sambungan telepon pada program Cakrawala Radio Serambi 90,2 FM, Senin (18/4). Talkshow yang membedah Salam Harian Serambi Indonesia dengan tema “Ketua Banleg pun Harus Junjung Etika”, menghadirkan narasumber internal, Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika.

“Terhadap pelanggaran etika oleh Ketua Banleg, seharusnya Badan Kehormatan DPRA (BKD) harus memberikan sanksi. Namun tetap harus melalui proses pemeriksaan, sehingga ia juga memiliki kesempatan untuk membela diri atas tindakannya,” ujar Mukhlis, kemarin.

Ia menambahkan, seharusnya anggota DPRA harus bersikap professional, yakni tidak mempublikasi ke publik mengenai sesuatu regulasi atau kebijakan yang belum disepakati. Bahkan, lanjut Mukhlis, saat ini di lembaga DPRA belum diatur kode etik dan tata tertib (tatib).

“Dari informasi yang saya dapat, bahwa saat ini DPRA belum memiliki kode etik dan tata tertib, sehingga tidak bisa diketahui tindakan Ketua Banleg itu melanggar atau tidak,” tambahnya.

Padahal, setiap awal memasuki periode baru di DPRA, tatib dan kode etik harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Sehingga menjadi pedoman bagi anggota DPRA.

Menurutnya, Pilkada merupakan pesta demokrasi bagi rakyat dalam memilih calon pemimpinnya. Seharusnya, DPRA yang dipilih oleh rakyat bekerja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada, bukan malah mengutamakan mengurus masalah independen.(her/mun) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id