Pasal Syarat Calon Independen Sudah Selesai | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pasal Syarat Calon Independen Sudah Selesai

Foto Pasal Syarat Calon Independen Sudah Selesai

* Pembahasan Raqan Pilkada Dilanjutkan Selasa

BANDA ACEH – Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan, pembahasan rancangan qanun revisi pilkada yakni qanun Nomor 5 Tahun 2012 akan dilanjutkan kembali pada Selasa (19/4).

Tetapi rapat tersebut bukan untuk membahas Pasal 24 tentang syarat bakal calon independen yang belakangan ini banyak diperdebatkan. Sebab, untuk sementara waktu pembahasan terhadap pasal tersebut dianggap telah selesai.

“Pembahasan akan kita lanjutkan pada pasal Pasal 25. Sedangkan Pasal 24 tentang syarat bakal calon independen itu sudah selesai. Ruang untuk merevisinya akan dibuka kembali saat paripurna nanti,” kata Iskandar kepada Serambi, Minggu (17/4), yang mengaku sedang di Aceh Timur.

Ia pun mempersilahkan teman-teman wartawan untuk memantau langsung pembahasan qanun tersebut. Karena memang sejak awal pembahasan dilakukan secara terbuka, sehingga segala perkembangan dalam pembahasan bisa diketahui oleh publik. Rencananya pembahasan akan berlangsung dari pagi hingga malam.

“Jadi lucu juga membaca pernyataan Pak Mukhlis Mukhtar kalau saya melanggar etika karena mempublikasi hal yang belum disepakati. Etika mana yang saya langgar? Pembahasan itu kan terbuka. Media bebas memantaunya. Saya selaku pimpinan Banleg sekaligus juru bicara alat kelengkapan dewan juga berhak menyampaikan informasi kepada wartawan menyangkut pembahasan yang sudah final di level Banleg, apalagi ketika ditanyai wartawan,” kata Iskandar sambil tertawa.

Terhadap adanya klaim bahwa belum ada kesepakatan terhadap klausul yang ada dalam Pasal 24, Iskandar dengan tegas membantahnya. Dikatakan, pembahasan dilakukan pasal per pasal, dan setiap pasal yang dibahas langsung diketuk palu untuk disepakati pada level Banleg.

“Penjelasan yang disampaikan anggota tim eksekutif, Pak M Jafar sebelumnya saya rasa sudah cukup jelas. Meski sempat diperdebatkan, klausul dalam itu akhirnya disetujui eksekutif dan legislatif. Soal eksekutif yang tidak proaktif, ya itu masalah mereka,” pungkas Iskandar.

Meski demikian, politisi Partai Aceh (PA) ini mengakui tentang perlunya keterlibatan masyarakat dalam pembahasan qanun melalui RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum). Tetapi lanjut Iskandar, saat ini pembahasan sedang berlangsung dan Selasa besok baru masuk pembahasan tahap kedua. Jadi belum sampai kepada tahap RDPU.

“Sangat naif sekali apabila Pak Mukhlis Mukhtar, senior saya yang juga mantan sekretaris Banleg DPRA tidak mengetahui alur pembahasan sebuah qanun. Nanti kami akan mengundang para stakeholder dalam RDPU untuk ikut menyumbangkan pikiran sehingga qanun yang dihasilkan nanti benar-benar berkualitas,” ucapnya.

Iskandar juga sepakat bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) lah yang berhak menetapkan teknis pelaksanaan pilkada. Meski demikian, regulasi tetap harus dilahirkan dengan sebuah qanun.

“Pendapat teman-teman Banleg yang kemudian diakomodir dalam revisi qanun, itu murni untuk kepentingan agar pilkada berkualitas, dan tidak asal comot KTP. Saya tanya kembali apa rakyat mau seperti ini? Identitasnya diambil untuk kepentingan politik tapi yang bersangkutan tidak mengetahuinya?” tanya Iskandar.

Dia juga merasa perlu menjelaskan kembali bahwa bahwa draf rancangan revisi qanun pilkada itu disiapkan oleh pihak eksekutif dengan bantuan tim akademisi dari Unimal Lhokseumawe, bukan disiapkan oleh Banleg DPRA seperti informasi yang berkembang selama ini.

Nah ketika naskah rancangan qanun itu masuk dalam pembahasan, pasti akan mengalami penambahan atau pengurangan menyangkut dengan kata dan narasi pada pasal per pasal. Begitu juga dengan cara runutan yang sesuai dengan legal drafting sebuah rancangan qanun/perda.

Menurut Iskandar, ini sesuai dengan Qanun Tata Cara Pembentukan Qanun, yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2011. Pasal 36 pada Ayat (4) disebutkan bahwa tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislasi, panitia khusus, serta badan anggaran. Sementara pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna.

“Aneh sekali. Banyak komentar yang melebar kemana-mana, dengan berbagai argumen yang bisa memantik informasi keliru. Prosesnya masih berlangsung, sehingga tidak perlu reaktif menanggapi. Nanti sebelum dibawa ke dalam paripurna, kita akan lakukan konsultasi juga ke Kemendagri. Jadi masih panjang,” demikian Iskandar.

Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRA dari Fraksi Gerindra-PKS, Bardan Sahidi, membenarkan bahwa lanjutan pembahasan raqan perubahan tentang pilkada akan dibahas kembali pada hari Selasa nanti.

“Kami telah menerima undangan untuk rapat pembahasan lanjutan,” kata Bardan kepada Serambi, Minggu (17/4).

Bardan Sahidi mengakui bahwa Banleg adalah produk hukum daerah yang bermuatan politis. Meski demikian, tidak serta merta lantas Banleg tidak memperhatikan aspek akademis, realitas sosial kekinian dan objectivitas.

Pihaknya menegaskan, rancangan qanun perubahan itu belum final, sesuai dengan tahapan pembahasan. Dirinya selaku utusan fraksi dalam Banleg, nanti siap mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat.

“Sampai saat ini, fraksi kami (Gerindra-PKS) juga belum memberikan pandanganya. Yakinlah, fraksi kami akan mendengar saran, pendapat dan catatan kritis publik sebelum penetapannya,” ucapnya.

Bardan Sahidi mengaku banyak menerima masukan dari daerah, pimpinan partai politik, alim ulama, tokoh masyarakat, akademisi dan LSM. Baik secara langsung, lisan, dan tertulis. Menurutnya, sangat besar ekspektasi dan resistensi masyarakat pada raqan pilkada, menyusul besarnya harapan akan hadirnya sebuah pilkada berkualitas.

“Harapan saya, berilah kesempatan kami bekerja merapikan kembali daftar inventaris masalah yang sedang dibahas,” demikian Bardan Sahidi.(yos) (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id